Pembahasan APBD-P Rawan Disusupi Anggaran 'Siluman' Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. (ANTARA/Ricky Prayoga)

Merahputih.com - Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI tahun 2020 yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI di kawasan Puncak dinilai rawan dengan anggaran 'siluman' atau anggaran yang disembunyikan dari publik untuk pembahasannya.

Pembahasan APBD-P di sebuah hotel di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor sebagai praktik yang tidak patut dilakukan. Karena, pembahasan anggaran seharusnya dilakukan di Kantor DPRD atau di tempat lain di wilayah DKI Jakarta bila tidak memungkinkan dilakukan di Kantor DPRD.

"Hal ini sangat terkait dengan partisipasi dan pengawasan publik dari masyarakat Jakarta yang seharusnya diberikan seluas-luasnya," kata Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Anwar Razak dalam keterangannya, Jumat (23/10).

Baca Juga:

Bahas APBD DKI di Puncak, Sekretaris DPRD DKI: Sehari Rampung

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pembahasan APBD-P yang bertempat di luar wilayah DKI Jakarta, yaitu di Hotel Grand Cempaka, Cipayung, Kabupaten Bogor pada Kamis (22/10).

Pertemuan ini dihadiri oleh kurang lebih 800 orang yang terdiri anggota DPRD DKI Jakarta dan pejabat dan staf Pemprov DKI Jakarta.

KOPEL melihat hal ini sebagai praktik yang tidak selayaknya dilakukan karena, dengan melakukan pembahasan anggaran di luar wilayah DKI Jakarta menguatkan kecurigaan adanya permainan anggaran yang sedang disembunyikan dari masyarakat Jakarta.

"Kedua, masa pandemi belum berakhir dimana Jakarta dan Bogor masih dalam zona merah yang tidak seharusnya kegiatan mengumpulkan banyak orang dilakukan," ujarnya.

Selain itu, praktik yang tidak konsisten ini juga merupakan kegiatan yang membuat buruk kredibilitas DPRD dan Pemprov DKi Jakarta dalam hal penanganan COVID-19.

Seharusnya dewan dan Pemprov DKI memberikan contoh yang baik dalam melaksanakan protokol kesehatan, tapi dengan menggelar pembahasan di luar wilayah DKI justru mereka abai terhadap soal itu.

"DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pemborosan anggaran yang jelas mengabaikan prioritas anggaran yang seharusnya tetap dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19, pemulihan sosial dan ekonomi publik Jakarta," jelas Razak.

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Razak menambahkan kegiatan ini telah menghabiskan ratusan juta rupiah uang APBD hanya untuk pembayaran hotel, perjalanan dinas dan lain lain.

Berdasarkan pada kondisi ini, KOPEL Indonesia menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh DPRD dan Gubernur DKI Jakarta ini.

"Tindakan ini merupakan tindakan yang memboroskan anggaran," katanya.

KOPEL menilai bahwa pembahasan yang dilakukan di luar wilayah DKI sebagai upaya sengaja untuk menghindar dari pengawasan publik dan mengabaikan yang membuka ruang munculnya anggaran-anggaran 'siluman'.

Selanjutnya, KOPEL meminta Ketua DPRD dan Gubernur DKI Jakarta untuk kembali melakukan pembahasan anggaran APBD perubahan di Kantor DPRD DKI atau di wilayah DKI Jakarta.

Meminta kepada Kementrian Dalam Negeri untuk memberikan teguran kepada Ketua DPRD dan Gubernur DKI Jakarta atas tindakan melakukan pembasan APBD-P diluar kantor DPRD dan diluar wilayah DKi Jakarta yang berpotensi memunculkan anggaran-anggaran 'siluman'.

"KOPEl meminta kepada Satgas COVID-19 Nasional untuk memberikan teguran kepada Ketua DPRD dan Gubernur DKI Jakarta atas kesengajaan mengabaikan protokol kesehatan dengan mengumpulkan sekitar 800 orang dalam satu pertemuan," kata Razak.

Baca Juga:

Takut Diributin Jika Rapat di Restoran, DPRD DKI Pilih Rapat di Puncak

Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI tahun 2020 di kawasan Puncak, Bogor untuk mencegah penularan COVID-19.

Agendanya adalah pembahasan dan pendalaman terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wacana Membuka Sekolah meski di Zona Hijau Dinilai Riskan
Indonesia
Wacana Membuka Sekolah meski di Zona Hijau Dinilai Riskan

Pemerintah diingatkan berhati-hati membuka sekolah meski di wilayah yang masuk zona hijau atau bebas dari penularan COVID-19.

Pasca-Mundurnya Bamsoet, Golkar Pastikan Tak Ada Forum Tandingan
Indonesia
Pasca-Mundurnya Bamsoet, Golkar Pastikan Tak Ada Forum Tandingan

Airlangga Hartarto sepakat menyatukan kubunya dengan pendukung Bambang Soesatyo pasca pengunduran diri Bamsoet.

 Ini Nama 49 Calon Kepala Daerah yang Diusung PDIP di Pilkada Serentak 2020
Indonesia
Ini Nama 49 Calon Kepala Daerah yang Diusung PDIP di Pilkada Serentak 2020

Menurut Bambang, 49 nama pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ini merupakan gelombang pertama yang diumumkan PDIP.

Redam Penyebaran COVID-19 di Stasiun KRL
Foto
Redam Penyebaran COVID-19 di Stasiun KRL

Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang melakukan penyemprotan cairan disinfektan di Stasiun Poris, Kota Tangerang, Banten, Selasa (17/3/2020). Penyemprotan cairan disinfektan tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 atau virus Corona

Hadapi Pandemi, Kemensos Cairkan Tunjangan Pada Keluarga Pahlawan dan Pejuang
Indonesia
Hadapi Pandemi, Kemensos Cairkan Tunjangan Pada Keluarga Pahlawan dan Pejuang

Bila tidak ada perubahan, Pemerintah akan menetapkan 6 pahlawan nasional baru tahun 2020.

Pemprov DKI Diminta Perbaiki Pendistribusian Bansos COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Perbaiki Pendistribusian Bansos COVID-19

Tigor menyebut, bantuan darurat berupa bansos sangat penting, agar rakyat bisa bertahan tetap hidup.

Kasus Suap Kader PDIP Jadi Pembuktian Pimpinan KPK yang Baru
Indonesia
Kasus Suap Kader PDIP Jadi Pembuktian Pimpinan KPK yang Baru

Tidak dapat dipungkiri apabila kasus suap tersebut juga terjadi di dalam sistem politik tanah air.

Pemkot Yogyakarta Siapkan Shelter khusus OTG, Ini Syaratnya
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Siapkan Shelter khusus OTG, Ini Syaratnya

Sejumlah kriteria dan persyaratan harus dipenuhi warga.

 Ikuti Saran Menhub, Bandara Adi Soemarmo Solo Kembali Beroperasi
Indonesia
Ikuti Saran Menhub, Bandara Adi Soemarmo Solo Kembali Beroperasi

"Setelah adanya pernyataan Menhub tentang beroperasinya angkutan umum, Bandara Adi Soemarmo kembali menyiapkan operasional bandara guna mengakomodir penerbangan niaga berjadwal," kata Usman

Diotaki Dokter Abal-abal, Klinik Aborsi di Cempaka Putih Gugurkan 32 Ribu Janin
Indonesia
Diotaki Dokter Abal-abal, Klinik Aborsi di Cempaka Putih Gugurkan 32 Ribu Janin

Klinik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara III, Jakarta Pusat, diketahui telah mengugurkan 32.760 janin sejak beroperasi dari tahun 2017 lalu.