Pembahasan 3 RUU Pemekaran Papua Dimulai 16 Mei Peta Provinsi Papua. (Foto: MP/Google Maps)

MerahPutih.com - Keberatan diungkapkan perwakilan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) daerah otonomi baru (DOB) di Papua, saat bertemu dengan Presiden Jokowi dan Pimpinan DPR.

Komisi II mengklaim akan terbuka terhadap masukan berbagai pihak, terutama Ketiga RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI itu adalah RUU tentang Papua Selatan, RUU tentang Papua Tengah dan RUU tentang Pegunungan Tengah.

Baca Juga:

Majelis Rakyat Keberatan Perluasan Daerah Otonom di Papua

"Kami membuka diri dengan seluruh elemen terutama 'stakeholder' dari Papua termasuk MRP yang beberapa waktu lalu meminta agar ketiga RUU tersebut ditunda pembahasannya sampai ada Keputusan MK terkait uji materi Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua," kata Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda di Jakarta, Kamis (28/4).

Dia menjelaskan, Komisi II DPR masih menunggu Surat Presiden (Surpres) terkait kementerian/lembaga mana yang ditugasi Presiden untuk ikut membahas ketiga RUU tersebut.

Rifqi mengatakan, Komisi II DPR RI menargetnya pembahasan ketiga RUU tersebut dilaksanakan setelah masa reses yaitu tanggal 16 Mei.

Gedung DPR. (Foto: MP/ Dicke)
Gedung DPR. (Foto: MP/ Dicke)

Saat ini, proses di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah masuk dalam sidang pembuktian, seperti bukti-bukti dan saksi ahli yang dihadirkan

"Dan akan sangat baik jika Putusan MK segera dikeluarkan dan pembahasan dilakukan agar tidak ada benturan di satu pihak terkait norma dan di pihak lain ada kejelasan politik hukum pasca-putusan MK," ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Fraksi Demokrat Minta RUU Pemekaran Papua Dikembalikan kepada Pengusul

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggaran Pilkada Jabar Dipotong Setengah, Cairnya Dicicil Sampai 2024
Indonesia
Anggaran Pilkada Jabar Dipotong Setengah, Cairnya Dicicil Sampai 2024

Besaran anggaran dalam Peraturan Daerah (Perda) Dana Cadangan Daerah yang rencananya diparipurnakan yaitu senilai Rp 1 triliun.

Ridwan Kamil Minta Anies Ikut Investasi Penanggulangan Banjir di Bogor
Indonesia
Ridwan Kamil Minta Anies Ikut Investasi Penanggulangan Banjir di Bogor

Peran Jakarta misalnya dengan menyisihkan sedikit APBD-nya untuk pengendalian banjir di Bogor.

 E-HAC Jadi Syarat Wajib Bepergian Pakai Pesawat, Simak Cara Penggunaannya
Indonesia
E-HAC Jadi Syarat Wajib Bepergian Pakai Pesawat, Simak Cara Penggunaannya

Pengisian electronic health alert card (e-HAC) kini jadi syarat mudik menggunakan transportasi udara.

Jelang Idul Adha, MPR Minta Pemerintah Gelar Vaksinasi pada Hewan
Indonesia
Jelang Idul Adha, MPR Minta Pemerintah Gelar Vaksinasi pada Hewan

Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak sapi di Indonesia meluas. Bahkan, sejumlah peternak pun khawatir akan berpengaruh ke penjualan sapi mereka. Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyarankan, pemerintah menggelar vaksinasi massal terhadap sapi.

DPR Sarankan Polri Jadi Eksekutor Vaksinasi
Indonesia
DPR Sarankan Polri Jadi Eksekutor Vaksinasi

"Saran saya, sebaiknya program vaksinasi ini diberikan menjadi tanggung jawab Polri saja sebagai pelaksana atau eksekutor. Jangan lagi Pemerintah Provinsi," kata Junimart

Begini Respons NasDem Diajak Gabung Koalisi Semut Merah Besutan PKB-PKS
Indonesia
Begini Respons NasDem Diajak Gabung Koalisi Semut Merah Besutan PKB-PKS

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya menyatakan, partai besutan Surya Paloh itu kini sedang fokus menyiapkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan berlangsung pada 15-17 Juni 2022 mendatang.

Buka Muktamar Ke-34 NU, Jokowi: Terima Kasih Sudah Kawal Toleransi dan NKRI
Indonesia
Buka Muktamar Ke-34 NU, Jokowi: Terima Kasih Sudah Kawal Toleransi dan NKRI

Presiden kelahiran Surakarta pada 21 Juni 1961 itu juga berterima kasih kepada NU yang terus mengawal kebangsaan, toleransi, kemajemukan, Pancasila, UUD 1945, kebinekaan, NKRI.

Anak Buah Yasonna Sebut Remisi 2 Bulan buat Djoko Tjandra Sesuai Aturan
Indonesia
Anak Buah Yasonna Sebut Remisi 2 Bulan buat Djoko Tjandra Sesuai Aturan

Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Rika Aprianti megatakan, pemberian remisi kepada Djoko Tjandra sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Setidaknya, Djoko Tjandra telah menjalani 1/3 masa hukuman dari 2 tahun pidana penjara atas perkara cessie Bank Bali berdasarkan putusan MA tahun 2009 yang sudah dijalaninya sejak 31 Juli 2020.

Satgas COVID-19 Wajibkan Pesawat Sediakan Ruang Karantina
Indonesia
Satgas COVID-19 Wajibkan Pesawat Sediakan Ruang Karantina

Pelonggaran aturan di transportasi mulai dilakukan seiring dengan perbaikan penanganan COVID-19.

Cegah Antrean Wisatawan, Pemkab Sleman Operasikan Alat E-Ticketing Portable
Indonesia
Cegah Antrean Wisatawan, Pemkab Sleman Operasikan Alat E-Ticketing Portable

Sejumlah lokasi wisata alam di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipadati wisatawan selama liburan Idul Fitri 2022. Pemkab Sleman melengkapi petugas di loket tempat wisata dengan alat e-ticketing portable guna mencegah antrian wisatawan.