Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Pemangkasan anggaran tengah diberlakukan di sejumlah kementerian dan lembaga. Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai kebijakan itu tidak akan efektif karena tak menyentuh masalah mendasar yakni struktur kabinet yang besar dan kompleks.
Alasannya, kabinet yang terlalu gemuk akan mengakibatkan pemborosan anggaran dalam bentuk biaya operasional, tunjangan, hingga birokrasi yang semakin berbelit.
“Pemerintahan Prabowo harus berani mengevaluasi kembali efektivitas kementerian dan lembaga yang ada,” kata Achmad kepada wartawan di Jakarta dikutip Selasa (11/2).
Menurut dia, efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemotongan belanja negara, tetapi juga pada optimalisasi penggunaan dana yang tersedia.
Baca juga:
Hormat Presiden Prabowo ke Muslimat NU Telah Berikan Dampak Bagi Perkembangan Bangsa
Misalnya, anggaran yang dikurangi dari pos kementerian bisa dialokasikan ke program yang lebih prioritas, seperti belanja infrastruktur publik, bantuan sosial yang menyasar kelompok rentan, serta program penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, efisiensi anggaran harus diarahkan pada program prioritas, seperti infrastruktur publik, bantuan sosial bagi kelompok rentan, serta penciptaan lapangan kerja.
“Dengan begitu, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada laporan keuangan negara, tetapi juga langsung dirasakan oleh masyarakat,” jelas Achmad.
Penghematan anggaran ini, menurut Achmad, seharusnya juga diarahkan agar bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dana hasil penghematan anggaran seharusnya dialokasikan untuk memperkuat program kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sosial dan subsidi energi.
Baca juga:
Prabowo Sambut Presiden Erdogan di Istana Bogor, Bakal Bahas Kerja Sama Menguntungkan 2 Negara
“Kebijakan ini akan membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat,” tutur ekonom UPN Veteran Jakarta ini.
Tak hanya itu, penghematan anggaran juga selayaknya diarahkan untuk membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) lewat subsidi bunga pinjaman maupun skema kredit yang lebih fleksibel.
Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak hanya mengurangi beban negara tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi di dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, mulai terlihat adanya tantangan di antara para pembantu presiden.
Sejumlah menteri bahkan terlihat kurang memahami visi dan misi pemerintahan yang telah dicanangkan, sehingga diperlukan evaluasi secara berkala.
Achmad menilai evaluasi ini tidak hanya berorientasi pada kinerja individu, tetapi juga efektivitas kelembagaan secara keseluruhan.
Jika ada kementerian atau lembaga yang tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian target pemerintahan, maka perampingan harus menjadi opsi yang dipertimbangkan.
“Kelembagaan yang terlalu besar dan kompleks justru akan menghambat laju pemerintahan,” tutup Achmad. (Knu)
