Pemangkasan Anggaran Pemerintah Bikin Industri Ritel Lesu, Daya Beli Kelas Menengah Menurun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 15 Maret 2025
Pemangkasan Anggaran Pemerintah Bikin Industri Ritel Lesu, Daya Beli Kelas Menengah Menurun

Ilustrasi Supermarket. Foto: AEON

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dampak kebijakan pemangkasan anggaran Pemerintahan Prabowo Subianto mulai dirasakan para pengusaha. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan pemangkasan anggaran belanja negara sebesar Rp 306,69 triliun.

Pemangkasan anggaran yang dilakukan yang terdiri atas efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun, dan efisiensi anggaran transfer ke daerah Rp 50,5 triliun,

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengungkapkan pemangkasan anggaran berimbas pada lesunya industri ritel hingga perhotelan.

Alphonzus mengira bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah hanya akan berdampak pada industri perhotelan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa industri pusat perbelanjaan juga ikut merasakan dampaknya.

"Memang tidak berdampak secara langsung terhadap industri ritel, yang terdampak langsung biasanya itu industri perhotelan begitu ya salah satunya. Tetapi ujung-ujungnya nanti akan berdampak terhadap ritel,” ujar Alphonzus saat menyampaikan sambutan dalam acara BINA Diskon Lebaran 2025, di Jakarta, Jumat (14/3).

Pemangkasan tersebut, menurut Alphonzus, telah membuat industri ritel merasakan penurunan transaksi. Pasalnya, secara tidak langsung kebijakan itu berdampak pada penurunan daya beli masyarakat menengah ke bawah yang sudah terasa sejak 2024.

Ia berharap, program BINA Diskon Lebaran 2025 yang berjalan selama periode 14-30 Maret 2025 dapat mendongkrak minat masyarakat untuk berbelanja.

"Makanya kami mendorong BINA program ini. Kemudian juga diharapkan, puncak penjualan akan terjadi pada minggu ini, makanya dilaksanakan (peluncuran) tanggal 14 (Maret 2025)," ujarnya.

#Daya Beli #Efisiensi Anggaran Pemerintah #APBN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Sejumlah sektor usaha industri tradisional yang belum menjadi tulang punggung penyerapan lapangan kerja mengalami tekanan, namun aktivitas ekonomi bergeser ke sektor lain yang berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Indonesia
2 Tahun Prabowo-Gibran, Warga Minta Pemerintah Lebih Dengarkan Aspirasi Rakyat
Diskusi warga Palmerah menyoroti tekanan ekonomi rumah tangga, efektivitas program pemerintah, dan pentingnya mendengar aspirasi masyarakat menjelang Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, Warga Minta Pemerintah Lebih Dengarkan Aspirasi Rakyat
Indonesia
2 Tahun Prabowo-Gibran, Kelas Menengah Diabaikan
Pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi menjangkau berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, Kelas Menengah Diabaikan
Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
APBN 2027 menganggarkan belanja Rp 4.106,3 triliun dengan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen PDB untuk mendukung target ekonomi 6 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
Indonesia
RI Pecah Rekor! APBN 2027 Tembus Rp 4.106 Triliun Disahkan, Alokasi K/L Terbesar BGN Disusul Kemenhan-Polri
DPR resmi mengesahkan APBN 2027 senilai Rp 4.106,3 triliun yang mencetak rekor terbesar sejarah RI dengan alokasi anggaran tertinggi untuk Badan Gizi Nasional.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
RI Pecah Rekor! APBN 2027 Tembus Rp 4.106 Triliun Disahkan, Alokasi K/L Terbesar BGN Disusul Kemenhan-Polri
Indonesia
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Kementerian Keuangan akan terus melakukan komunikasi dengan perbankan, sehingga tidak terjadi gap atau lag antara dana yang tersedia di bank dengan yang ditarik oleh pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Indonesia
Menkeu Suahasil Janjikan Defisit Anggaran Tidak Melebihi Aturan
Komitmen itu terlihat pada target defisit dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027 yang ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Menkeu Suahasil Janjikan Defisit Anggaran Tidak Melebihi Aturan
Indonesia
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 1.791,5 Triliun hingga Agustus 2026, Tumbuh 29 Persen
Realisasi belanja pemerintah pusat hingga Agustus 2026 mencapai Rp1.791,5 triliun, tumbuh 29 persen. Belanja K/L tumbuh 33 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 18 September 2026
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 1.791,5 Triliun hingga Agustus 2026, Tumbuh 29 Persen
Bagikan