Peluang PKP Lolos jadi Peserta Pemilu 2024 Kembali Terbuka Sidang pembacaan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Bawaslu RI di Jakarta, Jumat (4/11). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

MerahPutih.com - Harapan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) untuk bisa ikut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kembali terbuka.

Hal itu muncul setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengabulkan sebagian gugatan PKP terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga

Bawaslu Dapat Tugas Baru Awasi Menteri Ikut Pilpres 2024

Sebelumnya, KPU menyatakan partai besutan Yusuf Solihin dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Keputusan itu terbit pada 13 Oktober 2022 lalu.

"Dalam pokok perkara, satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata ketua majelis Rahmat Bagja dalam sidang pembacaan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat (4/11).

Dalam pertimbangan Bawaslu yang dibacakan oleh anggota Majelis Lolly Suhenti, disebutkan bahwa PKP sebagai termohon mengalami sejumlah kendala teknis dalam mengunggah data persyaratan partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa, ujar Lolly, kendala yang dihadapi di antaranya adalah PKP gagal mengunggah file excel ke Sistem Informasi Pemilih (Sipol) dan gagal mengunggah data ke Sipol karena server yang down.

Baca Juga

Partai PRIMA akan Gugat KPU ke Bawaslu

Persoalan ini terus dihadapi oleh anggota PKP hingga pada akhirnya mereka kehabisan waktu untuk mengunggah dokumen dan syarat perbaikan administrasi yang telah ditentukan oleh KPU.

“Pemohon mengalami kendala keterlambatan pada proses unggah kepengurusan dan keanggotaan ke dalam Sipol dikarenakan Sipol mengalami system error, server down, dan error 404 dan 405,” ucap Lolly.

Selanjutnya, dengan dikabulkannya sebagian gugatan itu, Bawaslu memutuskan berita acara KPU Nomor 213/PL.01.1-BA/05/2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu yang terbit pada 13 Oktober 2022 lalu batal.

Kemudian, Bawaslu memerintahkan KPU memberi kesempatan kepada PKP untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan terkait dengan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

“Selanjutnya, memerintahkan termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh pemohon,” ucap Bagja.

Berikutnya, Bawaslu juga memerintahkan KPU agar menerbitkan berita acara rekapitulasi hasil perbaikan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

"KPU diperintahkan melaksanakan putusan ini, maksimal tiga hari kerja sejak putusan dibacakan," tambah Bagja yang merupakan Ketua Bawaslu RI ini. (*)

Baca Juga

Bawaslu Lindungi Kebebasan Memilih Masyarakat dari Politisasi SARA

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Eks Pejabat Pajak Hadapi Sidang Tuntutan Hari Ini
Indonesia
Dua Eks Pejabat Pajak Hadapi Sidang Tuntutan Hari Ini

Keduanya merupakan terdakwa dalam kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak.

[HOAKS atau FAKTA]: Megawati Pecat Ganjar dari PDIP
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Megawati Pecat Ganjar dari PDIP

Dalam unggahan tersebut, terdapat potongan video dari Megawati yang ditambahi dengan narasi berbunyi, “RESMI: ganjar pr4n0w0 di pecat dari pedeipeh”. Potongan video ini juga menampilkan sosok Megawati yang menyatakan bahwa jika kadernya ada yang bermanuver maka akan dikeluarkan.

Tawa Ketua MPR dan Menteri Saat Jokowi Urung Ngaspal Bareng Pembalap MotoGP
Indonesia
Tawa Ketua MPR dan Menteri Saat Jokowi Urung Ngaspal Bareng Pembalap MotoGP

Joko Widodo mengatakan 60.000 tiket untuk perhelatan MotoGP yang akan digelar di sirkuit Mandalika sudah habis.

Anies dan World Bank Group Dukung Investasi untuk Wujudkan Kota Sejahtera
Indonesia
Anies dan World Bank Group Dukung Investasi untuk Wujudkan Kota Sejahtera

Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi bersama World Bank Group dan didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian menghadirkan acara pendukung (side event) untuk agenda U20 Mayor Summit 2022.

Respons Wakil Ketua DPR soal Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis
Indonesia
Respons Wakil Ketua DPR soal Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya bakal mengkaji wacana melegalisasi ganja untuk kebutuhan medis.

Bawaslu Ungkap Laporan Dugaan Pelanggaran Anies Tak Penuhi Syarat Materiil
Indonesia
Bawaslu Ungkap Laporan Dugaan Pelanggaran Anies Tak Penuhi Syarat Materiil

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan laporan dugaan pelanggaran terkait adanya peristiwa penandatanganan petisi dukungan menjadi presiden yang dilakukan terlapor Anies Baswedan (AB) di Masjid Baiturrahman, Aceh tidak memenuhi syarat materiil.

Strategi Kapolri Redam Penambahan Kasus COVID-19
Indonesia
Strategi Kapolri Redam Penambahan Kasus COVID-19

Strategi kedua adalah terus mengingatkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat

 Indonesia Dorong Kelompok Kerja Budaya dan Startup G20
Indonesia
Indonesia Dorong Kelompok Kerja Budaya dan Startup G20

Presidensi G20 India secara menyeluruh mengangkat tema "Vasudhaiva Kutumbakam - One Earth. One Family. One Future."

Motif Kopda M yang Diduga 4 Kali Mencoba Bunuh Istrinya
Indonesia
Motif Kopda M yang Diduga 4 Kali Mencoba Bunuh Istrinya

Polisi mengungkap Kopral Dua (Kopda) TNI M, suami Rina Wulandari, yang menjadi korban penembakan di depan rumah di Jalan Cemara III, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (18/7), merupakan otak dari pembunuhan istrinya sendiri.

Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Restoran Maksimal 75 Persen dan Makan 60 Menit
Indonesia
Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Restoran Maksimal 75 Persen dan Makan 60 Menit

Pemerintah kembali melaporkan perkembangan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan hingga 1 Agustus 2022.