Pelibatan TNI dalam RUU Anti-Terorisme Dinilai Langkah Mundur Reformasi Ketua Divisi Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur. (Foto: MP/Ponco)

Ketua Divisi Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai rencana pelibatan TNI dalam revisi UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan langkah mundur dalam proses reformasi.

"Upaya memasukkan kembali tentara dalam hukum pidana, karena judulnya tindak pidana terorisme, adalah langkah mundur reformasi," kata Isnur saat konfrensi pers di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).

Pasalnya, menurut dia, pemisahan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang kemudian menjadi TNI dengan Polri adalah salah satu amanat dari reformasi.

Isnur berpendapat, apabila militer masuk kembali di dalam hukum pidana, akan berbahaya bagi reformasi hukum Indonesia.

"Pemerintah klaim penanganan terorisme di indonesia sudah berhasil dengan densus 88, tapi sekarang mau masukin TNI lagi. Ini bahaya," tegasnya.

Menurutnya, tanpa perlu mengatur peran TNI dalam RUU Antiterorisme tersebut, angkatan bersenjata masih bisa dikerahkan dalam upaya pemberantasan terorisme. Namun, dengan kondisi tertentu.

"UU sudah menjamin tentara bisa masuk dengan cara politik negara," tukasnya.

Oleh karena itu, bagi YLBHI, ketentuan yang menyangkut peran TNI dalam pemberantasan terorisme tidak perlu diatur dalam RUU Antiterorisme. (Pon)



Yohannes Abimanyu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH