Pelibatan Tentara dan Polisi saat New Normal Dinilai Tepat Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI dan Kapolri meninjau kesiapan penerapan new normal di MRT Bundaran HI.(ANTARA/Agus Suparto)

MerahPutih.com - Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai sudah saatnya TNI dan Polri dilibatkan dalam upaya mendisiplinkan warga yang bandel disaat ada pembatasan sosial.

Menurut Stanislaus, jika masyarakat tak dispilin dan tak ada yang mengawasai maupun menindak, maka upaya menekan laju pertambahan virus bakal sia-sia.

Baca Juga:

Modus Pemudik Bandel Pas COVID-19, Ada yang Pura-Pura Mogok Pakai Derek

"Salah satu aspek penting dalam melawan Covid-19 ini adalah ketaatan dan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan," jelas Stanislaus kepada Merahputih.com di Jakarta, Selasa (26/5).

Ia berujar, komponen negara yang efektif untuk membantu masyarakat agar mentaati protokol kesehatan ini adalah TNI dan Polri.

Di sisi lain, pemerintah sudah menetapkan bahwa pandemi Covid-19 ini sebagai bencana nasional nonalam, jika pemerintah menugaskan TNI Polri untuk terlibat dalam penanganan bencana nasional nonalam.

"Pelibatan aparat keamanan dan pertahanan tentu tidak masalah," sebut Stanislaus

Ia yakin, tak akan ada penyalahgunaan wewenang dalam upaya TNI dan Polri melakukan pendisiplinan terhadap warga. Sebab, aparat kini sudah dilatih untuk lebih humanis.

"Saya yakin dengan kemampuan TNI-Polri pasti akan berdampak signifikan dan tentu saja kesadaran dari masyarakat untuk protokol ini sangat penting," ungkap dia.

 Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai meninjau kesiapan penerapan prosedur standar "New Normal" di Stasiun MRT Bundaraan HI, Jakarta, Selasa (26/5/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/foc. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai meninjau kesiapan penerapan prosedur standar "New Normal" di Stasiun MRT Bundaraan HI, Jakarta, Selasa (26/5/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/foc. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Stanislaus menyebut, upaya pembukaan sejumlah fasilitas publik pada Juni mendatang mesti dikaji lebih dalam. Sebab jika salah langkah, bukan tidak mungkin ini akan menjadi blunder bagi pemerintah.

"Tentu harus dipertimbangkan lagi agar tidak menjadi kluster baru. Keputusan pemerintah pasti sudah berdasarkan data yang akurat," tutup Stanislaus yang juga lulusan doktoral Kajian Ilmu Intelijen UI ini.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan personel TNI dan Polri akan ikut mengawasi kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehataan saat new normal berlaku. Ada 340 ribu personel gabungan yang disiapkan.

Mereka mengawasi seperti penggunaan masker, jarak aman, dan ketersediaan tempat cuci tangan di ruang publik.

Hadi yang mengenakan seragam TNI ini mencontohkan dalam penerapan new normal tahap pertama, pihaknya akan mengawasi operasional mal, khususnya di Jakarta.

"Mal dengan kapasitas 1.000 (orang) akan kita izinkan untuk 500 saja dan kita awasi. Termasuk juga rumah makan harusnya 500 (orang) kita batasi 200 saja," kata Hadi.

Baca Juga:

Pasien yang Dirawat di RS Wisma Atlet Nyaris 1.000 Orang

Menurut dia, beberapa tahap dalam pelaksanaan disiplin tersebut di beberapa wilayah.

"Dalam tahap pertama ini kita laksanakan secara serentak di empat tempat, yaitu di DKI Jakarta, khususnya di Bundaran HI, kemudian di wilayah Bekasi, berikutnya adalah Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo," kata Hadi.

Hadi menyebut, dari empat provinsi dan 25 Kabupaten kota, ada 1800 obyek yang akan dilaksanakan pendisiplinan tersebut. Pusatnya adalah titik meramaikan. (Knu)

Baca Juga:

Anies Siapkan Protokol Kesehatan untuk PSBB Gelombang Keempat


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH