Pelarangan Renovasi Gereja di Karimun Bukti Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Kondisi Buruk Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Kasus intoleransi terkait rumah ibadah kembali terjadi. Kali ini renovasi Gereja Katolik Santo Joseph di Kabupaten Karimun ditolak sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai Aliansi Peduli Kabupaten Karimun, pada tanggal 6 Februari 2020.

Koordinator Jaringan Gusdurian Allisa Wahid menilai, kasus di Karimun menambah catatan merah kehidupan toleransi di Indonesia. Belum lama ini, kasus perusakan bangunan ibadah terjadi di Minahasa dan Banyuwangi.

Baca Juga:

Anggaran Terbatas, Karimun Tiadakan Perayaan Tahun Baru

"Persoalan kehidupan beragama ini merupakan isu nasional yang harus diletakkan dalam kerangka nasional pula, bukan semata sebagai dilihat dalam perspektif daerah itu semata," kata Allisa dalam keteranganya, Senin (10/2).

Putri Presiden keempat Abdurahman Wahid ini menilai, sementara itu pemerintah lewat aparat di lapangan seringkali menggunakan dalih kondusifitas dan harmoni sosial sebagai instrumen penyelesaian kasus.

Sebelum aksi massa, kepolisian sempat datang ke lokasi gereja dan meminta panitia menghentikan aktivitasnya demi alasan kondusivitas.

"Kebebasan berkeyakinan dan menjalankan ibadah adalah hak seluruh warga negara yang dijamin konstitusi. Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus hadir dan menjamin amanat konstitusi yang telah diatur di Pasal 28E UUD 1945 berjalan sebagaimana mestinya," jelas Allisa.

Demo penolakan renovasi gereja di Karimun. (Foto: instagram.com/gerejakatoliksantojoseph)
Demo penolakan renovasi gereja di Karimun. (Foto: instagram.com/gerejakatoliksantojoseph)

Allisa meminta pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk teguh menegakkan konstitusi dengan menjamin hak berkeyakinan dan beragama semua warga. Termasuk dalam hal pendirian tempat ibadah.

"Kami meminta penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mengevaluasi atau mencabut SKB 2 Menteri yang selalu dijadikan dalih pembenaran kelompok yang menyerang rumah ibadah agama lain," ungkap Allisa.

Ia juga mendesak pemerintah mengevaluasi mekanisme pendirian rumah ibadah dan memfasilitasi agar umat beragama di Indonesia bisa mendapatkan fasilitas ibadah secara mudah.

"Pemerintan daerah dan perangkatnya untuk menempatkan persoalan kehidupan beragama dalam kerangka nasional sehingga tidak terjebak melihatnya sebagai masalah lokal. Pemerintah harus mencegah konflik horisontal tanpa mengorbankan keadilan," imbuh Allisa.

Baca Juga:

Duh, Ratusan Turis Terjebak di Pulau Karimun Jawa Sejak 31 Desember

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk berupaya membangun kehidupan bernegara dan berbangsa yang multikultur sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu juga.

Aksi tersebut membuat warga berkumpul mengerumuni gereja dan menyampaikan agar pembangunan tersebut dihentikan karena harus menunggu hasil sidang PTUN. Pasalnya, izin mendirikan bangunan (IMB) gereja yang terbit pada tanggal 2 Oktober 2019 digugat oleh Aliansi ke PTUN Tanjungpinang pada tanggal 30 Desember 2019.

Peristiwa tersebut merupakan aksi ketiga setelah aksi penolakan pernah terjadi pada tahun 2013. Pada saat peletakan batu pertama renovasi tanggal 25 Oktober 2019, aksi massa pun pernah terjadi. Penolakan tersebut di antaranya karena pembangunan gereja disebabkan tidak sesuai dengan adat Melayu. (Knu)

Baca Juga:

Terima Ketua Presidium MER-C, Kardinal Suharyo Tegaskan Sikap Gereja Katolik Terhadap Palestina

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Nekat Coret Seragam dan Konvoi Kelulusan, Puluhan Siswa Diamankan Polisi
Indonesia
Nekat Coret Seragam dan Konvoi Kelulusan, Puluhan Siswa Diamankan Polisi

"Siswa ini seharusnya tetap berada di rumah bukan mengadakan konvoi kelulusan. Ini jelas tidak boleh dibiarkan. Kami amankan kendaraan mereka dan memberinya pembinaan," ujar Andy

Motif Pembentukan Gerakan KAMI Dipertanyakan
Indonesia
Motif Pembentukan Gerakan KAMI Dipertanyakan

Berbagai kritik dan usulan yang disampaikan KAMI nyatanya berujung pada desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.

Sebar Hoaks Corona, Mayoritas Pelaku Ngaku tak Puas dengan Pemerintahan Jokowi
Indonesia
Sebar Hoaks Corona, Mayoritas Pelaku Ngaku tak Puas dengan Pemerintahan Jokowi

Per Selasa (26/5) tercatat sebanyak 104 kasus ditangani Bareskrim dan polda-polda seluruh Tanah Air.

 [HOAKS atau FAKTA]: Juni Menko Perekonomian Buka Kembali Aktivitas Ekonomi Pasca COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Juni Menko Perekonomian Buka Kembali Aktivitas Ekonomi Pasca COVID-19

"Kajian awal yang beredar sebagai antisipasi untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan pasca pandemi COVID-19 mereda," terang dia.

Wagub DKI Akui Muncul 'Klaster Perkantoran' di Jakarta
Indonesia
Wagub DKI Akui Muncul 'Klaster Perkantoran' di Jakarta

Kantor yang pegawainya terkonfirmasi positif COVID-19 diminta ditutup sementara

 Jubir Wapres Ingatkan Umat Muslim Ikuti Fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah Salat Id di Rumah
Indonesia
Jubir Wapres Ingatkan Umat Muslim Ikuti Fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah Salat Id di Rumah

“Seorang muslim yang baik itu sebaiknya mengikuti fatwa yang sudah dikemukakan baik oleh Majelis Ulama Indonesia atau Nahdlatul Ulama, atau Muhammadiyah, yang menyatakan sebaiknya Salat Id di rumah,” ujar Cak Duki

54 Pengungsi Gempa Mamuju Diantarkan Mengungsi ke 5 Kabupaten di Jawa Tengah
Indonesia
54 Pengungsi Gempa Mamuju Diantarkan Mengungsi ke 5 Kabupaten di Jawa Tengah

"Hasil pendataan terbaru yang kami lakukan ada 54 jiwa korban gempa asal Mamuju, Sulbar mengungsi di Jateng," kata Evi

 Bacakan Pledoi, Eks Dirkeu Angkasa Pura II Merasa Dizalimi KPK
Indonesia
Bacakan Pledoi, Eks Dirkeu Angkasa Pura II Merasa Dizalimi KPK

Menurut Andra, lembaga antirasuah memberi stigma negatif kepadanya sejak awal bahwa dia koruptor yang benar-benar telah melakukan kejahatan, padahal belum tentu terbukti tuduhannya tersebut.

PSBB Jabar Dilanjutkan hingga 29 Mei 2020
Indonesia
PSBB Jabar Dilanjutkan hingga 29 Mei 2020

Rata-rata penambahan kasus per hari dari 40 kasus per hari pada akhir April 2020 turun menjadi 21 kasus

Kasus Positif Corona di Indonesia Tembus 17 Ribu
Indonesia
Kasus Positif Corona di Indonesia Tembus 17 Ribu

Yuri mengungkapkan jumlah penambahan 108 pasien menjadi 3.911 yang sembuh.