Pelarangan Eks HTI Ikut Pemilu Dinilai Berlebihan Akademisi Universitas Nuda Cendana (Undana) Kupang Dr. Johannes Tuba Helan. ANTARA/Bernadus Tokan

Merahputih.com - Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr. Johannes Tuba Helan menilai larangan eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengikuti kontestasi Pemilu Presiden, pemilu anggota legislatif, dan pilkada merupakan sesuatu hal yang berlebihan.

"Karena ini seperti menghukum mereka berulang-ulang," ujar Tuba seperti dikutip Antara, Rabu (27/1).

Baca Juga:

DPR Wacanakan Normalisasi Pilkada 2022 dan 2023

Hal itu dikatakannta menanggapi adanya klausul dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu terkait eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilarang ikut dalam kontestasi Pemilu Presiden, pemilu anggota legislatif dan pilkada.

Orang-orang yang sebelumnya bergabung dengan HTI bisa saja tidak merasa bahwa organisasi ini berbahaya karena semula ada izin pendiriannya.

Dengan demikian, ketika HTI dibubarkan dan ada eks anggota yang memilih untuk ikut bertarung dalam kontestasi pemilihan, tidak perlu dilarang.

Ilustrasi: kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta, Senin (8/5). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Eks anggota HTI saat ini mungkin saja juga sudah berubah menjadi orang yang baik dan taat terhadap konsensus berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, hak-hak politik yang sebenarnya dijamin konstitusi itu tidak boleh terlalu dikekang seolah-olah bahwa mereka itu orang-orang buangan yang sama sekali tidak pantas menduduki jabatan.

"Jadi, jangan mereka seperti dihukum berulang-ulang karena pada akhirnya rakyat sendiri yang memilih atau tidak memilih mereka," tandas dia.

Baca Juga:

MK Diyakini Tolak Permohonan Sengketa Pilkada Surabaya di Putusan Sela

Di sisi lain, eks anggota HTI sekalipun tidak serta-merta lolos mencalonkan diri dalam sebuah kontestasi pemilihan karena masih melewati seleksi. Baik lewat partai politik maupun di Komisi Pemilihan Umum.

"Seleksi ini 'kan terkait juga dengan kesetiaan dan ketaataan terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 45, dan sebagainya. Jika ditemukan masih berideologi lain yang bertetangan, bisa digugurkan pencalonannya," jelas dia. (*)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DKI Sudah Salurkan Ratusan Ribu Dosis Vaksin COVID-19 ke Warga
Indonesia
DKI Sudah Salurkan Ratusan Ribu Dosis Vaksin COVID-19 ke Warga

Kemudian kapasitas penyuntikan yang dipunya Pemprov DKI sudah mencapai 19.741 orang per hari

Anji Direhabilitasi, Polisi: Masih Ditahan di Polres
Indonesia
Anji Direhabilitasi, Polisi: Masih Ditahan di Polres

Anji menjalani assessment di BNNP Jakarta

[HOAKS atau FAKTA]: Dokter Russia Ungkap Virus COVID-19 Akibat Gelombang Elektromagnetik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dokter Russia Ungkap Virus COVID-19 Akibat Gelombang Elektromagnetik

Narasi tersebut juga menyebutkan bahwa untuk mengobati COVID-19, hanya dibutuhkan aspirin 100 mg, apronic atau parasetamol 650 mg.

Jokowi Janji Vaksinasi Pekerja Publik Seluruh Wilayah Indonesia Setelah Jakarta
Indonesia
Jokowi Janji Vaksinasi Pekerja Publik Seluruh Wilayah Indonesia Setelah Jakarta

Presiden Jokowi meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/2) pagi.

Tes 15.413 Spesimen, 3.619 Warga Jakarta Positif Corona
Indonesia
Tes 15.413 Spesimen, 3.619 Warga Jakarta Positif Corona

WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%

BI Dorong Warga Bagikan Uang Rp75 Ribu Saat Lebaran
Indonesia
BI Dorong Warga Bagikan Uang Rp75 Ribu Saat Lebaran

Khusus periode Idul Fitri 2021 setiap NIK-KTP dapat menukarkan sebanyak 100 lembar setiap harinya.

Kemenhub Benarkan Sriwijaya Air Hilang Kontak
Indonesia
Kemenhub Benarkan Sriwijaya Air Hilang Kontak

Pesawat bernomor registrasi PK CLC jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 nautical mile di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Sultan Yogyakarta Berburu 47,6 Ton Oksigen per Hari
Indonesia
Sultan Yogyakarta Berburu 47,6 Ton Oksigen per Hari

Di masa normal DIY membutuhkan sekitar 20 ton oksigen per hari untuk menyuplai 27 RS rujukan Covid-19.

Kemenag Siapkan Aturan Peniadaan Peribadatan di Tempat Ibadah di Luar Islam
Indonesia
Kemenag Siapkan Aturan Peniadaan Peribadatan di Tempat Ibadah di Luar Islam

Kementerian Agama akan mengeluarkan surat edaran yang mengatur pelaksanaan ibadah saat PPKM Darurat sekaligus menjadi penguat dari edaran sebelumnya

Kemenag Diminta Transparan Soal Biaya Umrah di Masa Pandemi COVID-19
Indonesia
Kemenag Diminta Transparan Soal Biaya Umrah di Masa Pandemi COVID-19

Pembatasan umur calon jamaah yang bisa berangkat dari 18-50 tahun