Pelaporan Din Syamsuddin karena Tuduhan Radikal Dinilai Cerminan Buruk Din Syamsuddin bersama Presiden Jokowi dan Ibu Negara. (setkab.go.id)

MerahPutih.com - Sejumlah pihak melaporkan Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dengan tuduhan radikalisme.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta melihat, persoalan ini bukan sebuah kejadian yang berdiri sendiri, tetapi merupakan cerminan semakin bobroknya moral sebagian elite dan tokoh.

Ini ditunjukkan dengan lebih mengedepankan sikap permusuhan dibandingkan dialog.

Baca Juga:

Kritik JK Dinilai Tepat, PKB: Konsekuensi Membangun Demokrasi

“Mestinya saat ini elite dan tokoh berikan contoh dengan kedepankan dialog, bukan permusuhan,” papar Sukamta kepada awak media yang dikutip Selasa (16/2).

Sukamta menyebutkan, apabila sejumlah pihak yang melaporkan Din Syamsuddin ini dilatarbelakangi tujuan membungkam kelompok kritis, maka akan jadi blunder atas pernyataan Presiden Jokowi yang minta masyarakat untuk kritis.

“Saya kira ini bukti autentik bahwa tuduhan radikal itu absurd,” tegasnya.

Di sisi lain, anggota Komisi 1 DPR ini menilai Peraturan Presiden No 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Perpres RAN PE) rawan disalahgunakan. Terutama oleh elite dan tokoh yang punya watak permusuhan.

Mengingat, di dalam perpres tersebut disebutkan adanya pelatihan pemolisian masyarakat.

“Yang seperti ini bisa mengarah kepada pembunuhan karakter, ini tentu akan membahayakan demokrasi,” terang Sukamta.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta (Foto: PKS_ID)
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta (Foto: PKS_ID)

Anggota DPR asal Yogyakarta ini berharap, pemerintah harus ikut turun tangan untuk mendorong dialog antar-elite dan tokoh.

Sebab jika dibiarkan, akan merusak sendi-sendi kerukunan bangsa dan Bhineka Tunggal Ika.

"Oleh sebab itu, pemerintah harus bisa hadir di tengah semua pihak,” tutup Sukamta.

Sekadar informasi, Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Institut Teknologi Bandung (ITB) melaporkan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Din dilaporkan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Laporan tersebut disampaikan GAR ITB pada 10 November 2020.

Berdasarkan halaman pertama surat laporan GAR ITB, Din Syamsuddin diduga melakukan enam pelanggaran yakni pertama, Din dinilai bersikap konfrontatif terhadap lembaga negara.

Baca Juga:

Jusuf Kalla Tegaskan Din Syamsuddin Bukan Tokoh Radikal

Kedua, Din dinilai mendiskreditkan pemerintah dan menstimulasi perlawanan terhadap pemerintah yang berisiko terjadinya proses disintegrasi negara.

Ketiga, Din dinilai melakukan framing menyesatkan pemahaman masyarakat dan menciderai kredibilitas pemerintah.

Keempat, Din dinilai menjadi pimpinan dari kelompok beroposisi pemerintah.

Kelima, Din dinilai menyebarkan kebohongan, melontarkan fitnah, serta mengagitasi publik agar bergerak melakukan perlawanan terhadap pemerintah. (Knu)

Baca Juga:

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Hukum Din Syamsuddin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
2 Ribu Lebih Warga Jakarta Meninggal Akibat Corona
Indonesia
2 Ribu Lebih Warga Jakarta Meninggal Akibat Corona

“Sampai dengan hari ini kami laporkan, 1.635 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.776 orang melakukan self isolation di rumah,” paparnya.

PAN Diprediksi Terbelah Gegara Loyalis Amien Rais
Indonesia
PAN Diprediksi Terbelah Gegara Loyalis Amien Rais

Yang menjadi kekuatan Amien Rais itu pendiri PAN dan juga mantan Ketum Muhammadiyah

Tahapan Pilwakot Dimulai, KPU Solo Lantik 162 Anggota PPS Secara Daring
Indonesia
Tahapan Pilwakot Dimulai, KPU Solo Lantik 162 Anggota PPS Secara Daring

"Tidak hanya menunda pelantikan PPS, KPU juga menonaktifkan semua petugas Pilwakot di tingkat kecamatan akibat pandemi corona," ujar Nurul

PKS Nilai Penistaan dan Tindakan Marcon Menyakitkan Umat Islam
Indonesia
Kasus Corona Melonjak, PAN DKI: Bioskop Jangan Buka Dulu
Indonesia
Kasus Corona Melonjak, PAN DKI: Bioskop Jangan Buka Dulu

Hakim pun meminta Pemprov DKI untuk menimbang ulang lagi keputusan memberi lampu hijau dibukanya hiburan bioskop.

Polisi Gerak Cepat Tangkap Pelaku Vandalisme di Masjid Tangerang
Indonesia
Polisi Gerak Cepat Tangkap Pelaku Vandalisme di Masjid Tangerang

Polresta Kabupaten Tangerang telah menangkap seorang pelaku berinisial S. Pelaku ini, merupakan warga yang tinggal tak jauh dari masjid yang terletak di kawasan Pasar Kemis tersebut.

Bertemu di Pontianak, Brigjen Prasetijo Klaim Tidak Tahu Status Buron Djoko Tjandra
Indonesia
Bertemu di Pontianak, Brigjen Prasetijo Klaim Tidak Tahu Status Buron Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Utomo mengaku pernah bertemu dengan Djoko Tjandra di Pontianak, Kalimantan Barat.

Eks Dirut Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro Divonis 5 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Dirut Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro Divonis 5 Tahun Penjara

Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal

Sidik Jari Pelaku Pembunuhan Editor Metro TV 'Hilang' di TKP
Indonesia
Sidik Jari Pelaku Pembunuhan Editor Metro TV 'Hilang' di TKP

Polisi belum menemukan adanya sidik jari pada pisau yang diduga digunakan untuk membunuh Yodi itu.

Yang Diperoleh Cucu Keempat Jokowi Usai Lahir ke Dunia
Indonesia
Yang Diperoleh Cucu Keempat Jokowi Usai Lahir ke Dunia

Cucu keempat Presiden Jokowi yang dilahirkan melalui proses cesar, dalam keadaan sehat