Pelapor Dua Anak Jokowi ke KPK Seret Nama Grup SM Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK, Senin (10/1). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu dilayangkan oleh Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, Senin (10/1).

Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis dua anak Presiden Jokowi tersebut dengan Grup Sinar Mas (SM).

Baca Juga

PDIP Tak Beri Lampu Hijau Gibran Maju Pilgub DKI

"Jadi memang kisahnya dari tahun 2015. Ada perusahaan besar inisialnya SM dan sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp 7,9 triliun," kata pria yang karib disapa Ubed ini di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/1).

Namun dalam perjalanannya, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 78 miliar. Peristiwa itu terjadi pada Februari 2019 setelah Gibran dan Kaesang membuat perusahaan gabungan dengan anak dari petinggi Grup Sinar Mas.

Apalagi, menurut mantan aktivis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) 98 ini, petinggi PT SM ini beberapa bulan yang lalu telah dilantik menjadi Duta Besar RI untuk Korea Selatan.

"Saya kira itu dugaan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang sangat jelas. Saya kira bisa dibaca oleh publik," tegas dia.

Baca Juga

Gibran Tanggapi Cuitan Iwan Fals Soal Kakak-Adik Cocok Jadi Capres-Cawapres

Ubed menilai ada penyelewengan yang dilakukan oleh perusahaan yang dibangun oleh Gibran dan Kaesang. Laporan yang dilayangkan Ubed didasari adanya penerimaan dana penyertaan modal untuk perusahaan gabungan yang dibuat oleh Kaesang dan Gibran.

"Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis Rp 92 miliar,” ujar Ubedilah.

Menurut Ubed, ada kejanggalan dalam proses penyertaan modal untuk perusahaan milik dua anak Presiden Jokowi tersebut.

"Itu bagi kami tanda tanya besar apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah, mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis," kata Ubed.

Ubed mengaku telah menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada pihak Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Ia meminta KPK tak pandang bulu dan mengusut tuntas laporan tersebut.

"Kita minta kepada KPK untuk menyelidiki agar menjadi terang benderang. Bila perlu presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini," tutup Ubed. (Pon)

Baca Juga

Elektabilitas Paling Tinggi di Pilgub Jateng, Gibran: Kok Udah Mikir Cagub

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TNI Kirim 176 Perwira Muda Bantu Tenaga Medis Hadapi COVID-19
Indonesia
TNI Kirim 176 Perwira Muda Bantu Tenaga Medis Hadapi COVID-19

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengirimkan 176 tenaga kesehatan tambahan untuk membantu penanganan COVID-19 di Jakarta.

Jumlah Pasien Sembuh Hampir Dua Kali Lipat Penambahan Harian Kasus COVID-19
Indonesia
Jumlah Pasien Sembuh Hampir Dua Kali Lipat Penambahan Harian Kasus COVID-19

Akumulasi positif saat ini lebih dari 4 juta atau sebanyak 4.043.736 kasus.

[HOAKS atau FAKTA]: Pemakaman di Jepang Gunakan Kode QR di Batu Nisan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemakaman di Jepang Gunakan Kode QR di Batu Nisan

Dalam artikel tersebut ditemukan bahwa gambar itu diambil di sebuah taman hiburan

PSI Minta Anies Waspadai Kerumunan Orang Tua saat Sekolah Tatap Muka
Indonesia
PSI Minta Anies Waspadai Kerumunan Orang Tua saat Sekolah Tatap Muka

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk mewaspadai terjadinya kerumunan orang tua saat antar-jemput siswa di sekolah.

Kemenkumham Akui Kamar Napi Dikunci, Ada yang Tidak Sempat Keluar
Indonesia
Kemenkumham Akui Kamar Napi Dikunci, Ada yang Tidak Sempat Keluar

Kemenkumham masih mengidentifikasi puluhan korban jiwa

Alasan KPK Minta Penundaan Sidang SP3 BLBI
Indonesia
Alasan KPK Minta Penundaan Sidang SP3 BLBI

KPK meminta penundaan sidang perdana gugatan praperadilan atas penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

DPR: Pemerintah Harus Stabilkan Pasokan dan Harga Pangan Sebelum Ramadan
Indonesia
DPR: Pemerintah Harus Stabilkan Pasokan dan Harga Pangan Sebelum Ramadan

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan para pemangku kebijakan untuk memastikan agar stok pangan di pasar tersedia sehingga tidak terjadi lonjakan harga.

Ribuan Warga Cirebon Divaksin Secara Drive Thru
Indonesia
Ribuan Warga Cirebon Divaksin Secara Drive Thru

Sebanyak 2.200 warga mengikuti vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon, Selasa (14/9).

Izin Berbasis Risiko Diyakini Mudahkan Investor Berbisnis
Indonesia
Izin Berbasis Risiko Diyakini Mudahkan Investor Berbisnis

OSS Berbasis Risiko merupakan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kementerian Investasi/BKPM yang merupakan aturan turunan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Transisi Energi, Pemerintah Bakal Tetapkan Pertalite Pengganti Premium
Indonesia
Transisi Energi, Pemerintah Bakal Tetapkan Pertalite Pengganti Premium

Premium RON 88 saat ini hanya digunakan oleh tujuh negara saja. Volume yang digunakan pun sangat kecil.