Pilkada Serentak
Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada Diklaim Sangat Kecil Ilustrasi kerumunan warga di pilkada. (Foto:MP/Ismail)

MerahPutih.com - Persentase pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 oleh calon kepala daerah pada tahapan kampanye tatap muka dikliam sangat kecil. Tercatat hanya sekitar 2,2 persen yang masuk sebagai pelanggaran protokol kesehatan.

Data Badan Pengawas Pemilu yang dirilis pada tanggal 31 Oktober 2020, dari total 13.646 kampanye tatap muka, Bawaslu menemukan 306 pelanggaran protokol kesehatan (prokes).

"Ini menunjukkan dari persentase relatif kecil dan tahapan kampanye ini masih relatif terkendali," kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Z.A di Jakarta, Selasa (17/11).

Baca Juga:

Benah-Benah Korps Bhayangkara Pasca 'Gempa Lokal' Kepulangan Rizieq

Ia mengklaim, ada kecenderungan penurunan pelanggaran protokol kesehatan di daerah zona risiko tinggi (zona merah) yang melaksanakan Pilkada 2020, sedangkan di daerah yang tidak ada pilkada justru terjadi peningkatan.

"Jadi, daerah yang ada pilkada maupun tidak ada pilkada, ini sangat tergantung pada protokol kesehatan. Manakala aturan yang ada ditepati, ditaati, dan dipatuhi, kami yakin pelaksanaan pilkada bisa berjalan lebih baik lagi," katanya.

Pilkada serentak
Pilkada serentak. (Foto: Antara)

Safrizal kembali mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal setiap tahapan pilkada dan selalu berpedoman pada protokol kesehatan COVID-19. Bahkan, tema debat para paslon memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19.

Kemendagri, tegas ia, terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) setiap tahapan pilkada secara intensif melalui rapat koordinasi yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, penyelenggara pemilu, dan daerah yang melaksanakan pilkada beserta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

Baca Juga:

Geram Jokowi Berujung Pencopotan Dua Jenderal Polisi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lansia di Gunungkidul Dominasi Kasus Bunuh Diri
Indonesia
Lansia di Gunungkidul Dominasi Kasus Bunuh Diri

Perlu ada pendampingan pada keluarga calon pelaku bunuh diri agar bisa mengakses layanan kesehatan yang tepat dan tidak mendapatkan stigma negatif.

Rapid Test Massal Tiga Pasar Tradisional di Solo, 14 Orang Reaktif
Indonesia
Rapid Test Massal Tiga Pasar Tradisional di Solo, 14 Orang Reaktif

Perinciannya lima orang dari Pasar Gede, enam orang dari Pasar Kadipolo, dan tiga orang dari Pasar Legi.

Update COVID-19 Rabu (3/6): 28.233 Positif, 8.406 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Rabu (3/6): 28.233 Positif, 8.406 Sembuh

Yuri mengungkapkan jumlah penambahan 471 pasien menjadi 8.406 yang sembuh.

Ketua PDIP Sumbar: Ranah Minang Adalah Bumi Pancasila
Indonesia
Ketua PDIP Sumbar: Ranah Minang Adalah Bumi Pancasila

Pernyataan Alex ini, terkait dengan pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani yang sempat jadi kontroversi bagi masyarakat Minangkabau.

Ribuan Aparat Gabungan Kawal Aksi di Kedubes Prancis dan MK
Indonesia
Ribuan Aparat Gabungan Kawal Aksi di Kedubes Prancis dan MK

Polisi bakal menurunkan pengamanan penuh untuk menjaga adanya aksi unjuk rasa yang berlangsung di dua titik.

13 Ribu Pegawai PT KAI Siap Ikut Vaksinasi COVID-19 Tahap Kedua
Indonesia
13 Ribu Pegawai PT KAI Siap Ikut Vaksinasi COVID-19 Tahap Kedua

Sebanyak 13.526 pegawai PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang terdiri dari masinis, kondektur, petugas stasiun, frontliner, teknisi KA, dan sebagainya siap ikut vaksinasi COVID-19 tahap kedua.

RUU Minuman Beralkohol Dinilai Picu Kesewenangan
Indonesia
RUU Minuman Beralkohol Dinilai Picu Kesewenangan

Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) tidak perlu dibahas DPR.

Erick Thohir Prediksi Ekonomi Pulih 100 Persen di 2022
Indonesia
Erick Thohir Prediksi Ekonomi Pulih 100 Persen di 2022

Pemulihan kinerja bisnis BUMN, tergantung jenis bisnisnya karena dengan kondisi normal baru, banyak dunia usaha pasti berubah pola bisnisnya dan harus beradaptasi.

Ketua MPR Sebut Jakarta Belum Layak Diberlakukan New Normal
Indonesia
Ketua MPR Sebut Jakarta Belum Layak Diberlakukan New Normal

Hal tersebut berpotensi menyebabkan adanya gelombang kedua dari pandemi COVID-19 dan akan sulit untuk dikendalikan