Pelanggaran Lalu Lintas saat Operasi Patuh Meningkat

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 01 Agustus 2023
Pelanggaran Lalu Lintas saat Operasi Patuh Meningkat

Ilustrasi - Kasat Lantas Polres Ponorogo AKP Affan Priyo Wicaksono membagikan helm gratis kepada pengendara di simpang empat pasar legi, Selasa (11/7/2023). ANTARA/HO-SDP.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polri menyebut dari hasil evaluasi Operasi Patuh 2023 menunjukan bahwa kegiatan ini berdampak positif dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

"Operasi ini dilaksanakan dengan pendekatan persuasif, edukatif, dan humanis, serta didukung oleh metode penegakan hukum secara elektronik, stasi, dan mobile," ungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigen Ahmad Ramadhan di Jakarta, Selasa (1/8).

Baca Juga:

Pelanggaran Lalin Selama Operasi Patuh Jaya, Terbanyak Pemotor Tanpa Helm

Menurut Ramadhan, data penindakan pelanggaran selama Operasi Patuh 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Pada ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) statis, jumlah penindakan pelanggaran meningkat 49 persen dari 31.065 menjadi 60.968 penindakan.

"Untuk ETLE mobile, jumlah penindakan pelanggaran juga mengalami peningkatan 36 persen dari 104.780 menjadi 162.798 penindakan," ujarnya.

Sementara untuk tilang manual juga tercatat ada kenaikan sebesar 69 persen, dari 29.793 menjadi 96.265 penindakan.

"Total penindakan pelanggaran tahun 2023 mencapai 320.031, meningkat 48 persen dari tahun sebelumnya," imbuh Ramadhan.

Tidak hanya penindakan, lanjut Ramadhan, sanksi teguran selama Operasi Patuh juga meningkat pesat.

Baca Juga:

Polisi Tindak 15 Ribu Pelanggaran Lalu Lintas pada Hari Pertama Operasi Patuh

Pada tahun 2022, jumlah teguran mencapai 653.442, dan pada tahun 2023, angka tersebut meningkat 73 persen menjadi 2.402.465 teguran.

Selain itu, Operasi Patuh juga berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Sebelum operasi dilaksanakan, terdapat 5.441 kejadian kecelakaan dengan korban mencapai 9.931 orang.

Rinciannya meninggal 931, luka berat 595, luka ringan 6.675 dan kerugian sebesar Rp 13.141.241.205,-

"Setelah Operasi Patuh, angka kecelakaan lalu lintas menurun sebesar 33 persen menjadi 3.624 kejadian dengan korban mencapai 412 orang atau turun 56 persen dan kerugian sebesar 7.915.479.665 atau turun 40 persen," tuturnya.

Ramadhan menambahkan, Operasi Patuh juga telah membawa dampak positif yang signifikan dalam menciptakan disiplin masyarakat berlalu lintas dan mengurangi angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. (Knu)

Baca Juga:

Operasi Patuh di Cirebon Fokus Pada 7 Pelanggaran Lalu Lintas

#Operasi Patuh Jaya #Lalu LIntas #Polisi #Polri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga tetap dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR RI.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Indonesia
Kriminolog UI Usul Polri Dibagi Jadi 2 Wilayah Teritorial, Dipegang Wakapolri
Hal tersebut dinilai dapat memperpendek rentang kendali organisasi sekaligus memperkuat pengawasan internal di tubuh kepolisian. ?
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Kriminolog UI Usul Polri Dibagi Jadi 2 Wilayah Teritorial, Dipegang Wakapolri
Indonesia
Nakhoda dan ABK KM Putri Sakinah Ditetapkan Tersangka, Polisi Sebut Ada Unsur Kelalaian
Nakhoda dan ABK KM Putri Sakinah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebutkan, ada unsur kelalaian dalam kejadian yang menewaskan pelatih Valencia itu.
Soffi Amira - Jumat, 09 Januari 2026
Nakhoda dan ABK KM Putri Sakinah Ditetapkan Tersangka, Polisi Sebut Ada Unsur Kelalaian
Indonesia
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Rano juga melirik potensi reformasi di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Indonesia
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Martin menyoroti peran Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai garda terdepan penjaga marwah kepolisian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Berita Foto
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Indonesia
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Perdebatan di ruang publik yang menyebut putusan MK tersebut melarang penugasan anggota Polri aktif tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural
Komisi III DPR RI menegaskan Polri tetap berada di bawah Presiden sesuai amanat reformasi. DPR juga mendorong penguatan reformasi kultural di tubuh Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural
Indonesia
RDPU Komisi III DPR, Pakar: Penempatan Polri di Bawah Presiden Sah Secara UUD
Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menegaskan penempatan Polri di bawah Presiden memiliki dasar konstitusional kuat dan tidak melanggar UUD 1945.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
RDPU Komisi III DPR, Pakar: Penempatan Polri di Bawah Presiden Sah Secara UUD
Berita Foto
Bareskrim Polri Rilis Kasus Akses Ilegal dan Pencucian Uang Judi Online di Jakarta
Konferensi pers terkait akses ilegal dan pencucian uang judi online di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 07 Januari 2026
Bareskrim Polri Rilis Kasus Akses Ilegal dan Pencucian Uang Judi Online di Jakarta
Bagikan