Pelanggar PPKM Darurat di Cirebon Didenda Rp 30 Ribu sampai Rp 300 Ribu Sidang PPKM Darurat. (Foto: Mauritz)

MerahPutih.com - Puluhan warga terjaring operasi yustisi dalam rangka PPKM darurat, Rabu (7/7). Mereka terjaring operasi yang digelar petugas gabungan di Kantor Damkar Kabupaten Cirebon. Umumnya, warga tidak memakai masker sehingga mereka langsung diseret ke meja hijau dan divonis membayar denda Rp 30 ribu.

Selain itu, sebanyak 12 pelaku usaha yang melanggar aturan PPKM darurat juga turut disidang. Mereka divonis denda Rp 200 ribu - Rp 300 ribu dalam persidangan tersebut dan langsung membayarnya di unit bjb mobile yang disiagakan di lokasi.

Baca Juga:

PPKM Darurat: Tidak Ada Ruang untuk Mementingkan Arogansi Pribadi

Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arif Budiman mengatakan, penindakan tersebut diberlakukan mulai sejak kemarin (6/7). Pasalnya, tahapan sosialisasi dan imbauan dilaksanakan pada tiga hari pertama PPKM darurat.

"Saat ini, kita akan melakukan penindakan, baik kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan maupun pelaku usaha yang melanggar aturan PPKM darurat," kata mantan Kapolres Jepara ini .

Ia mengatakan, persidangan tersebut melibatkan Pengadilan, Kejaksaan, dan bank bjb untuk pembayaran dendanya sehingga benar-benar menerapkan one day service. Penegakan hukum yustisi itu bertujuan memberi efek jera sehingga masyarakat lebih mematuhi protokol kesehatan.

Pihaknya memastikan penegakan hukum tersebut tetap mengedepankan sisi humanis. Karenanya, para petugas melakukan penindakan dengan santun kepada masyarakat yang terjaring operasi yustisi.

Arif berharap, penindakan tersebut dapat membangun kesadaran masyarakat Kabupaten Cirebon dalam mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya, memakai masker saat keluar rumah, menjaga jarak dengan orang sekitar, rajin mencuci tangan dan lainnya.

Penindakan pelanggar PPKM Darurat. (Foto: Antara)
Penindakan pelanggar PPKM Darurat. (Foto: Antara)

"Penindakan secara humanis ini bertujuan mengetuk hati masyarakat sehingga menyadari kesalahannya kemudian bersimpati dan akhirnya berpartisipasi aktif menyukseskan PPKM darurat untuk menekan penyebaran Covid-19," kata Kombes Pol Arif Budiman.

Menurutnya, pola penegakan hukum itupun bersifat stasioner untuk mengecek kepatuhan masyarakat yang beraktivitas di jalanan mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, patroli pemantauan PPKM Darurat rutin dilaksanakan hingga 20 Juli 2021 mendatang.

"Kegiatan patroli untuk menyisir sektor esensial dan nonesensial yang tidak mematuhi aturan PPKM darurat. Misalnya, pembatasan jumlah pengunjung dan hanya melayani pemesanan take away untuk pelaku usaha kuliner," ujarnya. (Mauritz/Jawa Barat)

Baca Juga:

Lokasi Wisata Seluruh DIY Tutup Sementara Selama PPKM Darurat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Menakar Untung-rugi PAN Gabung Koalisi Pro Jokowi
Indonesia
Menakar Untung-rugi PAN Gabung Koalisi Pro Jokowi

PAN saat ini sedang bekerja keras untuk meningkatkan performa partai setelah sebelumnya terjadi konflik internal

[Hoaks atau Fakta]: Kim Jong Un Minta Dikritik
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Kim Jong Un Minta Dikritik

Artikel tersebut berisi kritik dari Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo.

Ketua DPD Minta Jaminan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu Korban COVID-19
Indonesia
Ketua DPD Minta Jaminan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu Korban COVID-19

LaNyalla menyoroti kevalidan data jumlah anak yatim piatu yang kehilangan orang tua akibat COVID-19.

Meninggal 21 dan Hilang 19 Orang, Jokowi Beri Perhatian Pada Longsor Sumedang
Indonesia
Meninggal 21 dan Hilang 19 Orang, Jokowi Beri Perhatian Pada Longsor Sumedang

Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mengevaluasi izin perumahan yang telah keluar di kawasan rawan bencana.

Kejar Target, Polda Metro Jaya bakal Vaksinasi Door to Door
Indonesia
Kejar Target, Polda Metro Jaya bakal Vaksinasi Door to Door

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyebut dalam vaksinasi door to door, pihak kepolisian bersama dengan RT dan RW akan memasang stiker di rumah warga yang belum divaksin.

Rizieq Shihab Divonis Denda Rp 20 Juta di Kasus Kerumunan Megamendung
Indonesia
Rizieq Shihab Divonis Denda Rp 20 Juta di Kasus Kerumunan Megamendung

Terdakwa Rizieq Shihab dinyatakan bersalah atas kasus karantina kesehatan kerumunan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Rizieq divonis 5 bulan kurungan penjara dan denda Rp 20 juta.

Polisi Didesak Tuntaskan Kasus yang Menyeret Nama Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Didesak Tuntaskan Kasus yang Menyeret Nama Rizieq Shihab

Polisi harusnya memenuhi tuntutan para pelapor terhadap Rizieq

Pagelaran Wayang Kulit Virtual 'Wibisana Tundung' Mendunia
Indonesia
Pagelaran Wayang Kulit Virtual 'Wibisana Tundung' Mendunia

Pada acara ini, Kantor Walikota New York Bill de Blasio secara khusus menyampaikan apresiasinya

Gubernur Sulsel Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Ini Sosok yang Paling 'Diuntungkan'
Indonesia
Gubernur Sulsel Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Ini Sosok yang Paling 'Diuntungkan'

Kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai 'menguntungkan' Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman pada Pilgub 2023.

Setahun Pandemi di Tanah Air: Tingkat Penambahan Kasus Melandai, Kesembuhan Meningkat
Indonesia
Setahun Pandemi di Tanah Air: Tingkat Penambahan Kasus Melandai, Kesembuhan Meningkat

Pandemi COVID-19 di Indonesia berlangsung setahun, sejak kasus pertama dilaporkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 lalu.