Pelanggar Gage Banyak Mengaku Enggak Tahu, Polisi: Spanduk Imbauan Terpasang Sebulan Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyosialisasikan perluasan ganjil genap. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Merahputih.com - Sepekan kebijakan perluasan ganjil-genap Ibukota diterapkan ternyata banyak pengendara yang melanggar. Alhasil, mereka pun ditilang.

Setidaknya sejak penetapan pada 9 September sampai tanggal 13 September ada 8.014 pengendara roda empat yang ditilang karena melanggar. Sebenarnya apa saja yang membuat masih banyak pengendara melanggar?

Polisi menyebut salah satu faktornya adalah masih ada pengendara yang mengaku orang baru melintas di sana sehingga tidak tahu.

Baca Juga

Anies Punya Solusi Atasi Buruknya Polusi Udara di Jakarta

Contohnya di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Utara. Pelanggar di sana cukup banyak karena alasan baru melintas di sana dan baru tahu kalau kawasan tersebut terdampak.

"Lebih alasan pertama orang baru melintas. Walaupun mungkin ada pemberitahuan rambu atau tulisan spanduk yang sudah terpasang dari satu bulan sebelumnya," ujar Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP M Nasir saat dikonfirmasi wartawan (16/9).

Kemudian, alasan lain adalah karena kebutuhan. Mereka mengaku harus lewat kawasan tersebut agar aktivitasnya tidak telat. Padahal mereka tahu kawasan tersebut adalah kawasan perluasan gage. Hal ini sangat disayangkan sekali oleh polisi.

Contoh kasus ini, terjadi di kawasan Jakarta Barat tepatnya di Jalan Suryapranoto sampai Jalan Tomang Raya. Banyak pengendara yang tetap nekat keluar tol di sana padahal diketahui saat mereka keluar tol kawasan jalanan tersebut terdampak perluasan gage. Tak jarang pengendara di sana mengeluh mengapa kebijakan diterapkan pada jalan yang langsung keluar tol.

Kawasan Ganjil Genap di Jakarta
Kawasan ganjil genap di Jakarta (Foto: Antara/Aprilio Akbar)

"Kedua, orang banyak melanggar karena kebutuhan, orang banyak melintas di situ. Itu yang jadi alasan utama pelanggar gage," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengungkapkan, aturan perluasan ganjil genap hanya kebijakan antara dalam upaya mengatur lalu lintas di ibu kota. Selama gage berlangsung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji kebijakan-kebijakan lain yang lebih baik untuk membuat lalu lintas Jakarta lebih terkendali.

Anies menyampaikan, kebijakan lain yang dikaji utamanya adalah peningkatan kualitas transportasi umum di Jakarta. Membaiknya moda transportasi umum seperti TransJakarta, juga MRT Jakarta, diyakini akan dengan sendirinya membuat warga beralih menggunakannya daripada kendaraan pribadi.

Baca Juga

Perluasan Ganjil Genap Cetak Rekor, 1 Juta Warga Beralih ke Transportasi Umum

"Yang kita dorong sesungguhnya adalah penggunaan kendaraan umum," ujar Anies di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin, 9 September 2019.

Aturan perluasan ganjil genap diterapkan berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019. Pergub itu merupakan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-genap.

Dari isi dalam pergub itu disebutkan, berdasarkan hasil evaluasi uji coba perluasan ganjil genap pada 12 Agustus hingga 6 September 2019, berdampak positif pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang jalan. Pergub itu ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 6 September 2019. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH