Pelaku Ujaran Kebencian saat Pemilu bakal Diseret ke Ranah Hukum Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo memberikan keterangan pers dalam acara Funbike HUT Ke-76 Bhayangkara di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Minggu (19/6). ANTARA/Laily Rahmawaty

MerahPutih.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mulai bersiap dalam mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Salah satunya dengan membentuk Satgas Nusantara.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, pembentukan Satgas Nusantara dalam Operasi Mantap Brata untuk pengamanan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Baca Juga

Polri Siapkan Operasi Mantap Brata Amankan Pemilu 2024

"Berangkat dari pengalaman Pemilu 2019, tentunya kita tidak bisa menghindari polarisasi, politik identitas, hoaks, ujaran kebencian, itu tidak bisa kita hindari,” ujarnya di Jakarta, Minggu (19/6).

Ia melanjutkan, nantinya Satgas Nusantara akan melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan menyebarkan ujaran kebencian saat Pemilu.

"Apabila ada masyarakat atau kelompok tertentu yang menyebarkan, memviralkan konten-konten yang bersifat polarisasi, politik identitas, hoaks akan diingatkan," tegasnya.

Baca Juga

PKB Solo Tolak Koalisi dengan PKS di Pemilu 2024

Dedi menuturkan, Satgas Nusantara bakal memproses hukum kepada kelompok atau masyarakat jika menyebarkan konten yang berpotensi memecah belah persatuan.

"Sekali dua kali masih melakukan tindakan yang sama, maka upaya penegakan hukum harus dilakukan. Agar tidak terjadi lagi kegiatan seperti itu," terangnya.

Dedi berpesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga persatuan serta menjunjung nilai kebhinekaan satu sama lain.

"Pak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) selalu mengingatkan, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan, merawat kebhinekaan dalam bingkai NKRI," tutup dia. (Knu)

Baca Juga

Wakapolri Minta PJ Kepala Daerah Antisipasi Potensi Konflik saat Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perusakan Masjid Ahmadiyah, DPR Minta Masyarakat tidak Terprovokasi
Indonesia
Perusakan Masjid Ahmadiyah, DPR Minta Masyarakat tidak Terprovokasi

"Kejadian ini tidak boleh menyulut emosi kelompok mana pun, sebab negara selalu hadir lewat aparat penegak hukum (APH) dan tengah menanganinya," ujar Junimart

Densus Tangkap Terduga Teroris Beda Kelompok di Sumsel dan Sulsel
Indonesia
Densus Tangkap Terduga Teroris Beda Kelompok di Sumsel dan Sulsel

MS masih berusia 22 tahun dan sehari-hari bekerja sebagai penjual siomay

Ditangkap Polisi, 17 Pengedar Narkoba Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Ditangkap Polisi, 17 Pengedar Narkoba Terancam Hukuman Mati

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Indrawienny Panjiyoga, mengatakan para pelaku dapat diancam hukuman mati.

Gibran Bilang Jokowi-Iriana Sudah Kemasi Barang Pribadi dari Istana Negara
Indonesia
Gibran Bilang Jokowi-Iriana Sudah Kemasi Barang Pribadi dari Istana Negara

"Beliau (Iriana) sudah mulai kemasi barang-barang pribadinya (di Istana Jakarta dan Bogor). Karena wis arep rampung toh (sudah mau selesai masa jabatannya)," kata Gibran

Respons KPK soal Permintaan Bupati Banyumas yang Minta 'Dipanggil Sebelum OTT'
Indonesia
Respons KPK soal Permintaan Bupati Banyumas yang Minta 'Dipanggil Sebelum OTT'

Pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan kepala daerah dulu jika mau melakukan operasi tangkap tangan mendapatkan respons dari lembaga antirasuah tersebut. KPK menyebut kepala daerah tidak perlu takut OTT sepanjang tidak melanggar hukum.

 Kemenkes Temukan Kasus Transmisi Lokal COVID-19 Omicron
Indonesia
Kemenkes Temukan Kasus Transmisi Lokal COVID-19 Omicron

Temuan kasus Omicron dari transmisi lokal ini terjadi pada seorang pria yang tidak memiliki riwayat perjalanan luar negeri.

ASN Masuk Kantor Diprioritaskan Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
ASN Masuk Kantor Diprioritaskan Sudah Divaksin COVID-19

Kemanpan RB kembali mengeluarkan pengaturan sistem kerja bagi pegawai aparatur sipil negara di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Komisi IX Kecewa IDI Tak Hadir Rapat di DPR
Indonesia
Komisi IX Kecewa IDI Tak Hadir Rapat di DPR

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak memenuhi undangan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI. Alasannya pengurus IDI masih menyelesaikan berkas Muktamar yang berlangsung di Aceh beberapa waktu lalu.

KPK Dalami Unsur TPPU Jual Beli Mobil Mewah Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI
Indonesia
KPK Dalami Unsur TPPU Jual Beli Mobil Mewah Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, keponakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh itu dicecar penyidik KPK terkait transakasi jual beli mobil yang dilakukannya bersama Hasan Aminuddin.

Zelenskyy Bersikeras Bertemu Putin Sebelum Perundingan
Dunia
Zelenskyy Bersikeras Bertemu Putin Sebelum Perundingan

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan, tidaklah akan mungkin merundingkan penghentian perang di negaranya tanpa ada pertemuan dengan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin.