Pelaku Perjalanan Dapat Izin Karantina Mandiri Diminta Tetap Taat Aturan Tangkapan layar Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (14/12/2021). (ANTARA/ Zubi Mahrofi)

MerahPutih.com - Satgas COVID-19 melakukan penyesuaian aturan terkait karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang kembali ke Indonesia.

Ada beberapa pihak yang diperbolehkan melakukan karantina di fasilitas mandiri.

Penyesuaian aturan tersebut berdasarkan evaluasi dari Surat Edaran Satgas Nomor 25 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional.

Baca Juga:

Pelaku Perjalanan Luar Negeri Wajib 10 Hari Karantina

Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito mengungkap, izin karantina mandiri berlaku bagi pejabat eselon I ke atas yang baru menyelesaikan tugas kedinasan.

"Khususnya yang baru saja menyelesaikan tugas kedinasan dan diskresi ini berlaku secara individual," ucap Wiku dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (14/12).

Wiku menekankan agar prosedur karantina tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seperti testing PCR yang harus dilakukan di hari kesembilan karantina.

Mereka yang menjalani karantina di rumah juga diimbau tidak melakukan kontak fisik dengan pelaku perjalanan lain yang juga sedang melakukan karantina.

Wiku kemudian menegaskan perlu adanya petugas pengawas karantina saat menjalani karantina mandiri.

"Petugas pengawas karantina yang wajib melaporkan pengawasan karantina kepada petugas KKP di area wilayah," sambung dia.

Karena itu, para individu dengan situasi dan kondisi yang diizinkan untuk melakukan karantina mandiri diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat lainnya.

"Ini agar kebijakan yang telah disusun sedemikian rupa guna mencegah importasi kasus terutama varian Omicron dapat terimplementasi dengan baik,” jelas Wiku.

Baca Juga:

Tiga Lokasi Karantina di DKI Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19

Sementara, bagi pelaku perjalanan yang ingin melakukan karantina dimohon untuk mengajukan permintaan tersebut tiga hari sebelum kedatangan ke Indonesia.

Wiku menjelaskan, untuk mencegah masuknya varian Omicron ke tanah air, pemerintah pun menerapkan kebijakan berlapis baik karantina maupun testing.

Menurut dia, kebijakan berlapis tersebut dirancang dengan melibatkan berbagai pakar dan kementerian atau lembaga terkait demi keamanan masyarakat.

Ia meyakini, kebijakan berlapis ini akan mampu mempertahankan kasus yang cenderung terkendali di Indonesia serta mencegah masuknya varian Omicron.

Selama lima bulan berturut-turut, kata Wiku, Indonesia telah mengalami penurunan kasus hingga 99,5 persen dari puncak kasus kedua.

Tentunya kondisi yang sudah dicapai dengan susah payah ini mesti dijadikan semangat dalam menjaga kasus tetap rendah dan terhindar dari masuknya varian baru.

"Salah satunya dengan bersama-sama menaati kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto mengatakan, pejabat negara setingkat menteri dan anggota dewan mendapat pengecualian terkait kebijakan karantina.

Mereka dapat menjalankan karantina di luar hotel yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau karantina mandiri. (Knu)

Baca Juga:

Keistimewaan Karantina bagi Pejabat Dibanding Warga Biasa Usai dari Luar Negeri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ditlantas Polda Jateng Siapkan Skenario Pengawasan di Pintu Perbatasan
Indonesia
Ditlantas Polda Jateng Siapkan Skenario Pengawasan di Pintu Perbatasan

Polda Jawa Tengah telah menyiapkan skenario dalam mengantisipasi kepadatan arus lalu-lintas pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022.

Akomodasi Tidak Cukup, Panitia Siapkan Tempat Camping Bagi Penonton MotoGP
Indonesia
Akomodasi Tidak Cukup, Panitia Siapkan Tempat Camping Bagi Penonton MotoGP

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan kepada seluruh jajaran menyiapkan strategi guna mengantisipasi lonjakan penularan COVID-19.

Dukung Kemandirian Vaksin, DPR Minta BPOM Kawal Vaksin Merah Putih
Indonesia
Dukung Kemandirian Vaksin, DPR Minta BPOM Kawal Vaksin Merah Putih

Pastikan juga proses uji klinis yang jujur dan transparan

Tagihan Pelanggar Lalu Lintas saat Operasi Lilin Bakal Dikirim ke Rumah
Indonesia
Tagihan Pelanggar Lalu Lintas saat Operasi Lilin Bakal Dikirim ke Rumah

Operasi Lilin 2021 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022 digelar mulai hari ini hingga 2 Januari 2022.

Awak Kapal Indonesia Bebas dari Penyanderaan Kelompok Houthi
Indonesia
Awak Kapal Indonesia Bebas dari Penyanderaan Kelompok Houthi

Seorang awak kapal Indonesia bernama Surya Hidayat Pratama dibebaskan dari penahanan kelompok Houthi di Yaman Surya ditahan selama 111 hari.

Sekjen PDIP Ajak Anak Muda Indonesia Tunjukkan Spirit Nasionalisme Lewat Kopi
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Anak Muda Indonesia Tunjukkan Spirit Nasionalisme Lewat Kopi

Peluang sangat terbuka luas bagi kaum muda Indonesia untuk berkreasi dan berinovasi dengan produk kopi dalam negeri

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Naik
Indonesia
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Naik

ADB memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh stabil sebesar 5,3 persen dan inflasi dapat kembali turun pada kisaran 3,3 persen.

Kondisi Membaik, Pemprov Jakarta Turuti Perintah Warga Tak Perlu Pakai Masker
Indonesia
Kondisi Membaik, Pemprov Jakarta Turuti Perintah Warga Tak Perlu Pakai Masker

Presiden Jokowi memutuskan pelonggaran penggunaan masker di ruang publik, setelah memperhatikan kondisi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

Merujuk Kasus Terawan Dipecat IDI, Izin Praktik Dokter Bakal Jadi Domain Negara
Indonesia
Merujuk Kasus Terawan Dipecat IDI, Izin Praktik Dokter Bakal Jadi Domain Negara

Organisasi profesi lebih baik menjalankan fungsi-fungsi penguatan kualitas para dokter di Indonesia karena saat ini banyak masyarakat yang berobat ke Singapura dan Malaysia.

Dilihat dari BOR, Kasus COVID-19 di Jakarta Masih Terkendali
Indonesia
Dilihat dari BOR, Kasus COVID-19 di Jakarta Masih Terkendali

Kasus positif di DKI Jakarta per Selasa (30/11) sebanyak 41 orang