Pelaku Penyerangan Polsek Ciracas Mesti Dibuka ke Publik Petugas Kepolisian melakukan olah TKP di Mapolsek Ciracas, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. (ANTARA/Andi Firdaus)

MerahPutih.com - Kasus penyerangan Polsek Ciracas oleh oknum aparat menuai kritikan pedas.

Ketua SETARA Institute Hendardi mengatakan, tindakan penyerangan brutal ith wujud pelanggaran ketertiban sosial serta mengancam keselamatan masyarakat.

Tindakan melawan hukum dan main hakim sendiri yang dipertontonkan jelas mengganggu tertib sosial dalam negara demokrasi dan negara hukum.

Baca Juga:

Insiden Penyerangan Polsek Ciracas Tak Ganggu Sinergitas TNI-Polri

"Mereka juga merusak dan mengancam keselamatan masyarakat, utamanya warga sipil,” ujarnya kepada awak media, Minggu (30/8)

Jika dugaan oknum TNI terlibat, ia meminta agar ada sikap tegas dari negara untuk melakukan reformasi penegakan hukum.

“Karena (aparat) terlalu lama menikmati keistimewaan dan kemewahan (previlege) hukum karena anggota tidak tunduk pada peradilan umum,” ucap Hendardi.

“Reformasi juga tampak hanya bergerak di sebagian atas struktural tetapi tidak menyentuh dimensi kultural dan perilaku anggota,” imbuhnya.

Markas Kepolisian Sektor Ciracas, di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, Sabtu.
Markas Kepolisian Sektor Ciracas, di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, Sabtu. (Antara)

Ia khawatir aparat merasa mendapatkan imun tersendiri ketika melakukan pelanggaran hukum jika tidak ada reformasi hukum dari negara.

“Kemandekan reformasi telah menjadikan anggota immun dan terus merasa supreme menjadi warga negara kelas satu. Kebiadaban yang diperagakan pada 28 Agustus telah menggambarkan secara nyata kegagalan reformasi,” jelas dia.

Oleh karenanya, Hendardi berharap besar agar negara memberikan hukuman keras kepada oknum anggota yang diduga terlibat di dalam kasus penyerangan Mapolsek Ciracas itu.

Baca Juga:

Puluhan Anggota Diperiksa, KSAD Janji Hukum Berat Pelaku Penyerangan Polsek Ciracas

Salah satunya adalah dengan memberlakukan sidang peradilan umum kepada diduga anggota itu.

Ia pun meminta agar kasus ini diusut dan diungkap sesegera mungkin dan disampaikan kepada publik siapa para pelaku tersebut, yang diduga berjumlah 100 orang itu.

"Rule of law harus menjadi panglima untuk mewujudkan tertib hukum dan tertib sosial," tutup Hendardi. (Knu)

Baca Juga:

Bohong Anggota TNI Berujung Warga dan Polisi Diringsek

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Driver Gojek Diciduk Polisi karena Sebar Hoaks Marak Pembegalan di Jakut
Indonesia
Driver Gojek Diciduk Polisi karena Sebar Hoaks Marak Pembegalan di Jakut

Menurut Budhi, atas kejadian itu, penyidik mendatangi lokasi sambil melakukan olah TKP, dan tim cyber.

 Hari Antikorupsi, Novel Baswedan Singgung Kemenangan Koruptor
Indonesia
Hari Antikorupsi, Novel Baswedan Singgung Kemenangan Koruptor

"Tentu ini tidak boleh dibiarkan. Tentu pesannya kita berharap kepada pemerintah yang sedang giat membangun. Kita mesti sadar bersamaan dengan pembangunan pasti kebocoran dan korupsi juga banyak," ujarnya.

Kemendes PDT Atur Skema PKTD untuk Perkuat Ekonomi Masyarakat Desa Hadapi COVID-19
Indonesia
Kemendes PDT Atur Skema PKTD untuk Perkuat Ekonomi Masyarakat Desa Hadapi COVID-19

Langkah tersebut diambil pemerintah sebagai bentuk respons dan antisipasi terhadap kemunculan kasus COVID-19 di wilayah desa.

Pam Swakarsa Dinilai Bikin Satuan Pengamanan Lebih Dihargai
Indonesia
Pam Swakarsa Dinilai Bikin Satuan Pengamanan Lebih Dihargai

Kritik terhadap Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 terutama adalah pengunaan diski pam swakarsa

KPK Periksa 7 Eks Anggota DPRD Muara Enim Terkait Kasus Suap Proyek Jalan
Indonesia
KPK Periksa 7 Eks Anggota DPRD Muara Enim Terkait Kasus Suap Proyek Jalan

Pada Selasa (3/12) penyidik KPK telah memanggil sembilan mantan anggota DPRD Muara Enim lainnya

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Bakal Merger dengan PKN?
Indonesia
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Bakal Merger dengan PKN?

Kemendikbud memang melakukan kajian terkait penyederhanaan kurikulum, tetapi belum ada keputusan apapun.

Pilkada Tangsel Memanas, Baliho Muhamad-Rahayu Saraswati Dirusak
Indonesia
Pilkada Tangsel Memanas, Baliho Muhamad-Rahayu Saraswati Dirusak

Jagat media sosial mulai diramaikan dengan adanya pengrusakan Baliho Muhamad-Rahayu Saraswati.

Pemerintah Dinilai Tanggap Lindungi Rakyat Jika Tunda Pilkada 2020
Indonesia
Pemerintah Dinilai Tanggap Lindungi Rakyat Jika Tunda Pilkada 2020

Pemerintah akan dinilai tanggap dalam melindungi rakyatnya dari situasi pandemi COVID-19.

 KPK Cecar Tersangka Suap Meikarta Soal Pertemuan James Riady dan Eks Bupati Bekasi
Indonesia
KPK Cecar Tersangka Suap Meikarta Soal Pertemuan James Riady dan Eks Bupati Bekasi

Selain itu, kata Febri, dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mencecar Toto soal pertemuan antara CEO Lippo Group, James Riady dengan mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.