Pelaku Penyelewengan BBM Tengah Diincar Polisi Antrean sepeda motor mengisi bahan bakar di SPBU pertamina

MerahPutih.com- Kasus dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menyeruak.

Polri tengah mendalami kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan terkait bahan bakar minyak guna mengantisipasi kelangkaan pasokan ketersediaan BBM di Tanah Air.

Baca Juga:

Jokowi Minta Para Menteri Komunikasikan Kenaikan Harga BBM

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan sejumlah Polda jajaran yang telah melakukan penyidikan terkait dengan perkara tersebut.

"Enam Polda yang mengusut kasus itu yakni, Polda Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali dan Gorontalo," kata Dedi dalam keterangan tertulis, Jumat (8/4).

Menurut Dedi, di Polda Sumatera Barat tercatat ada satu laporan polisi terkait penyalahgunaan BBM yang tengah disidik.

Kemudian, Polda Jambi menangani delapan laporan polisi terkait laporan penyalahgunaan BBM.

Lalu, Polda Kalimantan Selatan menangani tujuh laporan polisi.

Selanjutnya, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, dan Polda Gorontalo masing-masing menangani satu laporan polisi terkait penyalahgunaan BBM.

Dedi mengatakan, semua laporan itu memiliki modus operandi terkait pengangkutan dan jual beli BBM bersubsidi.

Dedi menegaskan, Polri tidak akan segan dan pandang bulu untuk menindak tegas pihak mana pun yang melakukan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan terkait dengan BBM.

SPBU. (Foto: Antara)
SPBU. (Foto: Antara)

Menurut Dedi, tindakan tegas tersebut dilakukan oleh jajaran kepolisian untuk memitigasi atau mencegah terjadinya kelangkaan BBM di masyarakat.

Hal itu dilakukan untuk memberikan rasa tenang terhadap masyarakat akan ketersediaan BBM.

"Untuk menjaga ketersediaan BBM dan memitigasi penyimpangan yang mengakibatkan kelangkaan BBM yang dibutuhkan masyarakat.

" Polri akan menindak tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran terkait penyalahgunaan, pendistribusian, penyimpanan dan pengangkutan BBM," ujar Dedi.

Dalam proses penyidikan tersebut, polisi menerapkan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Adapun ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto memerintahkan direktur kriminal khusus (Dirkrimsus) jajaran seluruh Indonesia untuk turun mengawasi jalur distribusi BBM.

Langkah ini untuk memastikan ketersediaanya dan pasokannya aman selama Ramadhan hingga mudik Lebaran.

Pengawasan ini dilakukan selama 24 jam guna mencegah adanya praktik pengoplosan maupun penimbunan yang mungkin terjadi di tengah isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) setelah kenaikan harga Pertamax per 1 April. (Knu)

Baca Juga:

Konsumsi BBM Subsidi Meningkat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Soal Reshuffle Kabinet, Puan: Menteri dari PDIP Aman
Indonesia
Soal Reshuffle Kabinet, Puan: Menteri dari PDIP Aman

PDIP memastikan bahwa menteri dari partai berlogo banteng moncong putih itu dalam posisi aman terkait reshuffle kabinet.

KPK Sambut Baik Tawaran Kapolri Rekrut Novel Baswedan Cs Jadi ASN Polri
Indonesia
KPK Sambut Baik Tawaran Kapolri Rekrut Novel Baswedan Cs Jadi ASN Polri

Listyo menjelaskan alasannya merekrut Novel Baswedan Cs

Kemehub Terbitkan SE Baru Tentang PPLN di Indonesia, Simak Aturan Selengkapnya
Indonesia
Kemehub Terbitkan SE Baru Tentang PPLN di Indonesia, Simak Aturan Selengkapnya

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Surat Edaran Nomor 33/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi COVID-19.

Paket Bali G20 Diharapkan Jadi Tonggak Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Paket Bali G20 Diharapkan Jadi Tonggak Pemulihan Ekonomi

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate berharap Rancangan Deklarasi Menteri Digital atau Paket Bali menjadi salah satu tonggak dan hasil nyata dalam pemulihan pascapandemi.

Eks Pegawai KPK Tanggapi Bupati Banyumas: Kalau Takut Kena OTT,  Ya Jangan Korupsi
Indonesia
Eks Pegawai KPK Tanggapi Bupati Banyumas: Kalau Takut Kena OTT, Ya Jangan Korupsi

Tata dengan tegas menyarankan kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi jika tidak mau terjerat OTT.

Peluang Kemenangan Capres-Cawapres 2024 Hasil Survei Indikator Politik Indonesia
Indonesia
Peluang Kemenangan Capres-Cawapres 2024 Hasil Survei Indikator Politik Indonesia

Prabowo-Ganjar lebih tinggi daripada Prabowo-Anies, karena Prabowo lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sementara Ganjar kuat di Jawa Tengah.

Sri Mulyani Klaim Pajak Badan 22 Persen Sudah Kompetitif
Indonesia
Sri Mulyani Klaim Pajak Badan 22 Persen Sudah Kompetitif

"Tarif PPh Badan tadinya mau kami turunkan, tetapi jadinya 22 persen saja karena kami melihat seluruh dunia," kata Sri Mulyani.

572 Pasien COVID-19 Omicron di Indonesia, Mayoritas Gejala Batuk dan Demam
Indonesia
572 Pasien COVID-19 Omicron di Indonesia, Mayoritas Gejala Batuk dan Demam

Dari hasil monitoring yang dilakukan Kemenkes, kasus probable Omicron mulai naik sejak awal tahun 2022

Pasien Sembuh COVID-19 di Wisma Atlet Sejak Maret 2020 Lebih dari 127 Ribu
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 di Wisma Atlet Sejak Maret 2020 Lebih dari 127 Ribu

RSDC Wisma Atlet Kemayoran tower 4, 5, 6 dan 7, pada laporan per 3 Desember 2021 mendata terdapat 137 pasien perawatan COVID-19

Legislator PDIP Ingatkan TNI-Polri Jangan Terlibat Diskusi Politik Praktis
Indonesia
Legislator PDIP Ingatkan TNI-Polri Jangan Terlibat Diskusi Politik Praktis

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menilai teguran Presiden Jokowi itu sudah tepat mengingat TNI dan Polri adalah garda terdepan dan benteng pertahanan negara.