Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Munculnya penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Papua. Siswa lebih memilih pemerintah memberikan pendidikan gratis untuk mereka.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti ketidakpedulian pemerintah terhadap tuntutan dan kebutuhan siswa di Papua.
“Kami menilai bahwa program MBG bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah pendidikan di Papua,” kata Kornas JPPI Ubaid Matraji kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/2).
Ubaid menilai, tuntutan yang diungkapkan siswa sekolah di Papua tersebut sangat relevan.
“Pemerintah mestinya memperhatikan aspirasi siswa yang menuntut pendidikan bebas biaya dan berkualitas, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945,” jelas Ubaid.
Baca juga:
Ubaid menganggap, pendidikan adalah hak segala warga negara, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, dia menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan pendidikan bebas biaya dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Ini mestinya bisa diterapkan di Papua,” jelas Ubaid.
Ubaid menganggap, Presiden Prabowo Subianto harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan MBG.
“Lakukan dengan tepat sasaran, sebab tidak semua anak atau wilayah punya problem kekurangan gizi, banyak anak dan juga wilayah yang butuh kebijakan pendidikan bebas biaya,” jelas Ubaid.
Baca juga:
Pemerintah Pakai Rp 24 Triliun dari Dana Efisiensi Anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis
Ubaid berharap, pemerintah pusat dan daerah harus harus melaksanakan kewajiban konstitusional pelaksanaan sekolah bebas biaya (pasal 31 UUD 1945 dan UU Sisdiknas pasal 34 ayat 2).
“Ini adalah kewajiban dan program perioritas yang hingga saat ini masih di persimpangan jalan,” tutup Ubaid.
Sekedar informasi, ribuan pelajar di Wamena, Jayawijaya dan Yakuhimo Papua turun ke jalan pada Senin (17/2) pukul 08.00 waktu setempat.
Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. (Knu)
