Pelabelan KKB Jadi Kelompok Teror Dinilai Perparah Konflik di Papua Aparat TNI-Polri melakukan pengejaran KKB yang melakukan aksi penembakan guru di Beoga Kabupaten Puncak, Jumat. (ANTARA News Papua/Satgas Humas Ops Nemangkawi)

Merahputih.com - Langkah pemerintah menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) merupakan langkah yang keliru dan tidak menyelesaikan masalah. Langkah itu menunjukkan kegagapan dan kebuntuan ide pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik Papua.

Alih-alih menghentikan kekerasan seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua, pemerintah justru mencari jalan pintas dengan melegitimasi kekerasan yang selama ini dilakukan.

"Kami menilai, kebijakan pelabelan ini memiliki banyak permasalahan dan justru akan semakin memperburuk kondisi konflik di Papua," kata Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani dalam keterangannya, Kamis (6/5).

Baca Juga:

Setelah Dinyatakan Teroris, TNI-Polri Dikirim Lagi ke Ilaga Buru KKB

Julius memaparkan, alih-alih membangun dialog Jakarta-Papua secara damai dan bermartabat, kebijakan pemerintah yang memberikan label teroris kepada KKB justru semakin mempertegas pendekatan keamanan (state-security).

Atas dasar itu, selain berpotensi kontraproduktif dan memperburuk spiral kekerasan, kebijakan ini justru akan semakin memperpanjang daftar pelanggaran HAM di Papua dan berujung pada instabilitas kondisi keamanan.

Hal ini akan berdampak langsung kepada semakin banyaknya masyarakat Papua yang terpaksa mengungsi demi menyelamatkan diri, mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, penghasilan, dan lain sebagainya.

"Termasuk semakin menghambat upaya penyelesaian Konflik Papua secara damai," katanya.

Selain itu, kebijakan penetapan KKB sebagai kelompok teroris tidak menyentuh akar masalah konflik Papua.

Berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dipublikasikan dalam Papua Road Map (2008), setidaknya terdapat empat sumber konflik Papua yakni: sejarah integrasi, status dan integritas politik; kekerasan politik dan pelanggaran HAM; kegagalan pembangunan; marginalisasi orang Papua dan inkonsistensi kebijakan otonomi khusus.

Arsip- KKB Papua. (ANTARA/HO)
Caption

Mengacu kepada kompleksitas akar permasalahan konflik Papua tersebut, diperlukan upaya yang bersifat komprehensif dan menyeluruh dalam penyelesaian konflik Papua.

Kebijakan yang hanya mengedepankan pendekatan keamanan atau pendekatan ekonomi tidak akan menyentuh akar permasalahan dan menyelesaikan konflik. "Ini justru akan berpotensi membentuk gejolak sosial-politik yang terus berulang di masa depan," kata Julius.

Julius menegaskan, penetapan KKB sebagai teroris bermasalah karena terminologi "teroris" sarat dengan muatan politik dan rawan disalahgunakan.

Belajar dari yang terjadi saat konflik Aceh pada masa lalu, pelabelan yang bertujuan untuk membasmi suatu gerakan yang berakar pada aspirasi etno-nasionalis hanya membawa dampak destruktif pada masyarakat serta berujung kepada pelanggaran hak asasi manusia.

"Oleh karena itu, terminologi tersebut harus digunakan dengan sangat hati-hati dan terukur," katanya.

Baca Juga:

Koalisi Masyarakat Sipil khawatir pelabelan kelompok teroris kepada KKB akan membuka jalan atas terbentuknya pelembagaan rasisme dan diskriminasi berkelanjutan atas warga Papua secara umum. Hal ini dimungkinkan khususnya mengingat ketidakjelasan definisi “KKB” serta siapa-siapa saja yang termasuk di dalamnya.

Hal ini akan semakin menyakiti perasaan masyarakat Papua, memperkuat stigma, mengikis rasa percaya masyarakat Papua kepada pemerintah yang merupakan prasyarat penting bagi upaya penyelesaian konflik secara damai.

"Serta justru menghambat operasi keamanan yang sejatinya membutuhkan dukungan dan kepercayaan rakyat setempat," katanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Belajar Tatap Muka Perdana di SMPN 4 Solo, Atribut APD Jadi Aksesoris Baru Siswa
Indonesia
Belajar Tatap Muka Perdana di SMPN 4 Solo, Atribut APD Jadi Aksesoris Baru Siswa

"Persiapan berangkat sekolah sekarang harus bawa bekal APD (Alat Pelindung Diri) seperti masker, face shield, hand sanitizer, dan tisu basah. Ini menjadi aksesoris kami di era newnormal," kata dia.

Cuaca Berawan Naungi Jakarta pada Jumat
Indonesia
Cuaca Berawan Naungi Jakarta pada Jumat

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprakirakan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Jumat (15/1) pagi didominasi berawan di semua kota dan kabupaten.

Pelajar Rusuh yang Diciduk Gegara Tolak UU Ciptaker Dipastikan Bisa Dapat SKCK
Indonesia
Pelajar Rusuh yang Diciduk Gegara Tolak UU Ciptaker Dipastikan Bisa Dapat SKCK

Semua pelajar yang pernah ditangkap oleh Polda Metro Jaya dalam demo rusuh kemarin hanya diminta membuat surat pernyataan

Partisipasi Pemilih di Pilkada Diklaim Kalahkan Pilpres AS
Indonesia
Partisipasi Pemilih di Pilkada Diklaim Kalahkan Pilpres AS

Sayangnya tingkat partisipasi pemilih ini belum mencapai target partisipasi pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI.

Jokowi Terbitkan PP 41/2020, Pegawai KPK Kini Berstatus ASN
Indonesia
Jokowi Terbitkan PP 41/2020, Pegawai KPK Kini Berstatus ASN

Pegawai lembaga antirasuah berstatus ASN nantinya memperoleh gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan

Tidak Bisa Kelola Internal, Demokrat Bisa Diambil Alih Moeldoko
Indonesia
Tidak Bisa Kelola Internal, Demokrat Bisa Diambil Alih Moeldoko

Upaya yang perlu dilakukan adalah kompromi politik oleh semua faksi yang ada di internal PD, yang dilakukan dalam bentuk kesetaraan dan demokratis.

Ini Delapan Cek Poin Larangan Mudik di Kota Bandung
Indonesia
Ini Delapan Cek Poin Larangan Mudik di Kota Bandung

Kalau mereka tidak memenuhi dokumen, ya masuk dalam larangan

Menristek: Diperlukan Minimal 360 Juta Dosis Vaksin COVID-19
Indonesia
Menristek: Diperlukan Minimal 360 Juta Dosis Vaksin COVID-19

Untuk memperlancar produksi vaksin, Kementerian Riset dan Teknologi sudah menggandeng dan bernegosiasi dengan beberapa perusahaan swasta

Warga DKI Diminta Adukan Cafe Yang Langgar Prokes
Indonesia
Warga DKI Diminta Adukan Cafe Yang Langgar Prokes

"Masyarakat mohon disampaikan kepada kami nanti kami akan beri sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan," kata Wagub.

11 Juta Dosis Vaksin Telah Dapat Sertifikat Kualitas BPOM
Indonesia
11 Juta Dosis Vaksin Telah Dapat Sertifikat Kualitas BPOM

Dari pengiriman bulk gelombang pertama, sebanyak 16,5 Juta dosis, seluruh proses filled and finished nya sudah selesai dilakukan di Bio Farma,