Pekik Takbir Menggema Saat Perwakilan FPI Minta Jokowi Mundur dan Cabut UU Ciptaker Mobil komando Massa Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI (MP/Kanugraha)

Merahputih.com - Massa Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI yang terdiri dari Persaudaraan Alumni (PA) 212, FPI serta ormas lainnya menuntut dibatalkannya UU Cipta Kerja.

Perwakilan dari FPI DKI Jakarta, Salman Al Farisi mengatakan bahwa omnibus law akan menimbulkan ketidakadilan. Menurutnya, dengan disahkannya UU Cipta Kerja, maka ketidakadilan di Tanah Air semakin nyata.

"Hari ini kembali kita turun ke jalan, kita suarakan hak-hak kita. Kita melihat di tengah kita, di hadapan kita dipertontonkan sebuah ketidakadilan. Karena itu maka kita sebagai umat Islam, sebagai rakyat tidak akan membiarkan ketidakadilan ada di negeri kita," teriak Salman dari atas mobil komando FPI, di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (13/10).

Baca Juga

Antisipasi Tindakan Anarkistis, Belasan Ribu Personel TNI-Polri Jaga Demo PA 212 cs

Ia menyinggung beberapa aksi sebelumnya yang juga menolak omnibus law. Menurutnya, aktor di belakang pengesahan omnibus law bukan saja DPR, melainkan juga Presiden Joko Widodo.

"Beberapa waktu lalu, kawan kita dari buruh, dari mahasiswa, mereka menuntut membatalkan omnibus law digagalkan. Sebagian masih menyatakan bilang omnibus law itu kesalahan DPR. Bukan hanya itu kesalahan legislatif, tetapi biangnya eksekutif," katanya.

"Oleh karena itu tidak ada pilihan kecuali kita meminta untuk bapak Jokowi mundur. Betul?," sambungnya.

Tuntutan ANAK NKRI juga terpampang di mobil komando. Tuntutan mereka antara lain mendukung aksi rakyat tolak UU Cipta Kerja di Indonesia, segera membatalkan UU Cipta Kerja, menuntut Jokowi mundur, hingga menuntut partai pendukung UU Cipta Kerja untuk membubarkan diri.

Pantauan Merahputih.com, Massa berkumpul di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat. Mereka mengelilingi mobil komando sambil mendengarkan orasi.

Massa pun terlihat tidak bisa mengarah ke Istana Merdeka karena terhalang oleh pembatas kawat berduri. Puluhan polisi juga terpantau berjaga mengamankan aksi demo di sekitar kawat berduri.

Di depan kawat berduri, laskar FPI berbaju putih tampak berbaris berjaga. Beberapa massa membawa atribut bendera Indonesia.

Mobil komando Massa Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI (MP/Kanugraha)

Terlihat massa tidak menjaga jarak satu dengan lainnya. Beberapa massa tidak mengenakan masker, beberapa lainnya memakai.

Selain itu, JPO yang berada di depan Gedung Sapta Pesona saat ini tidak bisa dilintasi. Tampak polisi menjaga JPO tersebut agar tidak dilintasi. Terdengar di atas mobil komando orator memompa semangat peserta demo. "Takbir!" teriak orator.

"Allahu Akbar!" jawab massa.

Hingga kini, situasi demonstrasi di lokasi aman dan kondusif. Demonstrasi juga masih berlanjut dengan diisi para orator dari massa PA 212 dan lainnya.

Sebelum unjuk rasa tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, massa PA 212 dkk melaksanakan ibadah salat Zuhur berjemaah. Mereka salat Zuhur di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Pada pukul 12.11 WIB, tampak massa mulai melaksanakan salat Zuhur di depan Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka salat beralaskan tikar, kardus, hingga sajadah.

Baca Juga

350 Personel Satpol PP DKI Diterjunkan Amankan Aksi Demo UU Ciptaker

Musik yang semula disetel dari mobil komando dimatikan. Beberapa orang tampak mengantre salat. Sejumlah orang lainnya mengantre mengambil wudu. Panjang antrean sekitar 10 meter. Massa lainnya tampak menikmati santap siang masing-masing. Beberapa orang yang menjual minuman dingin serta camilan terlihat mondar-mandir

Polisi tetap siaga di belakang kawat berduri yang melintang di Jalan Medan Merdeka Barat arah Istana. Mobil taktis Barracuda juga bersiaga di sekitar lokasi unjuk rasa.

Diketahui, demonstrasi akan dilakukan oleh PA 212 dkk pukul 13.00 WIB. Mereka menuntut penolakan UU Cipta Kerja. Selain itu, ada beberapa poin yang akan disuarakan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Ganjar Lempar Bola Panas Vonis Mati Koruptor ke DPR
Indonesia
Ganjar Lempar Bola Panas Vonis Mati Koruptor ke DPR

Menurutnya, sanksi tegas bagi koruptor harus dibahas secara matang dan mendalam.

PDIP Dinilai Paling Solid Hadapi Pilwakot Surabaya
Indonesia
PDIP Dinilai Paling Solid Hadapi Pilwakot Surabaya

"Kader PDI Perjuangan ini paling solid di antara partai yang lain. Begitu DPP sudah memerintah, konsolidasinya biasanya cepat dan bergerak bersama," kata Surokim.

Demo Tolak UU Cipta Kerja Mereda, Polisi Tetap Berjaga di Istana dan Gedung DPR
Indonesia
Demo Tolak UU Cipta Kerja Mereda, Polisi Tetap Berjaga di Istana dan Gedung DPR

Yusri mengungkapkan pihaknya tetap akan melakukan penjagaan di sekitar gedung DPR/MPR RI dan Istana Negara, Jakarta Pusat.

Eks Pejabat Mabes Polri Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Eks Pejabat Mabes Polri Mangkir dari Panggilan KPK

Jenderal bintang dua itu sedianya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (DI) tahun 2007-2017.

Pria Keturunan Bugis-Jawa Ditunjuk Jadi PM Malaysia
Dunia
Pria Keturunan Bugis-Jawa Ditunjuk Jadi PM Malaysia

Pria keturunan Bugis-Jawa ini terpilih sebagai PM selanjutnya setelah mendapatkan dukungan mayoritas anggota parlemen.

37 Pegawai KPK Sudah Undurkan Diri Sejak Firli Bahuri Jabat Ketua
Indonesia
37 Pegawai KPK Sudah Undurkan Diri Sejak Firli Bahuri Jabat Ketua

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengungkapkan terdapat 37 pegawai KPK yang mengundurkan diri sejak Januari 2020. Artinya, sebulan setelah Firli Bahuri Cs dilantik menjadi Ketua KPK.

Libur Panjang, Ganjil Genap Ditiadakan
Indonesia
Libur Panjang, Ganjil Genap Ditiadakan

penilangan terhadap pelanggar kebijakan ganjil-genap di DKI Jakarta sudah berlaku sejak 10 Agustus 2020. Waktunya pun diatur pada pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00-21.00 WIB.

Ketua KPK Ungkap Modus Korupsi Dana Penanganan Corona
Indonesia
Ketua KPK Ungkap Modus Korupsi Dana Penanganan Corona

Bentuk penyelewengan anggaran tersebut yaitu untuk kepentingan pemilihan kepala daerah.

 Honorer Tak Dapat THR, Pengamat: Tergantung Instansi Masing-Masing
Indonesia
Honorer Tak Dapat THR, Pengamat: Tergantung Instansi Masing-Masing

Pengamat Kebijakan Publik Yogi Suprayogi Sugandi mengatakan bahwa memang pegawai honorer tidak mendapatkan THR dari negara. Dana THR sendiri berasal dari APBN dan APBD.

 Tak Becus Kelola Bansos Corona, SEMMI Jakpus Desak Mensos Juliari Batubara Mundur
Indonesia
Tak Becus Kelola Bansos Corona, SEMMI Jakpus Desak Mensos Juliari Batubara Mundur

Ini sesungguhnya pak menteri tidak bisa mengurus dan mengelola bansos yang nilainya ratusan triliun rupiah," ungkap Senanatha