Vaksin COVID-19

Pekerjaan Besar Vaksinasi COVID-19

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 Desember 2020
Pekerjaan Besar Vaksinasi COVID-19
Vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma. (Foto: Sekretariat Presiden)..

MerahPutih.com - 1,2 juta vaksin Sinovac asal Tiongkok, pada awal bulan ini telah tiba di Indonesia. Kini, vaksin yang disimpan di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, tengah menunggu izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikasi halal MUI.

Ingin segera lakukan vaksinasi, pemerintah bergerak cepat dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19 secara nasional. Simulasi vaksinasi telah dilakukan di Bekasi dan Bogor, Jawa Barat, akhir November lalu.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi MPH menjelaskan, saat ini sudah ada belasan ribu tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan untuk menjadi vaksinator.

Baca Juga:

Pemerintah Finalisasi Daerah Prioritas Vaksinasi COVID-19

Data per 5 Desember 2020 sudah dilakukan pelatihan kepada 12.408 orang yang tersebar pada 21 provinsi. Sementara workshop penyiapan bagi tenaga vaksinator juga telah dilangsungkan kepada 29.635 orang untuk 34 provinsi.

"Artinya semua ya berjalan sesuai rencana . Dan Insya Allah kesiapan-kesiapan itu kita jaga," ujarnya, Senin (15/12).

Ia memaparkan, dari sisi jumlah, dari sisi proporsional semua provinsi akan tercakup. Untuk modul pelatihannya kita adaptasi dalam bentuk virtual. Bahkan, kliam ia, sebagian besar daerah telah siap melaksanakan program vaksinasi COVID-19.

Beberapa diantaranya Kota Bogor, dimana sebelumnya simulasi vaksinasi COVIF-19 telah dilaksanakan di Puskesmas Tanah Sareal yang ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo. Lalu, Puskesmas Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, juga telah melakukan simulasi yang dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ia menegaskan, simulasi harus dilakukan untuk mengetahui jika terdapat persoalan, atau sesuatu yang kurang, dapat langsung diperbaiki saat pelaksanaan vaksinasi massal kelak.

"Namanya ini pekerjaan besar, ya," ujarnya.

Kesiapan lain disebutkannya seperti alat pelindung diri (APD) juga sudah disosialisasikan kepada seluruh pelatihan vaksinator. Dan juga penyediaan rantai dingin atau cold chain , logistik pendukung, termasuk APD level 1.

"Jadi rencana itu sudah berjalan dan diikuti dengan penyiapan-penyiapan pembaayaran. Yang sudah diukur dan direncanakan dengan baik," lanjut Oscar.

Sembari pemerintah menyiapkan program vaksinasi, yang tak kalah penting juga ialah bagaimana cara mengkomunikasikan manfaat vaksin bagi masyarakat. Karena sosialisasi yang tepat akan memberi pemahaman yang baik bagi masyarakat.

"Informasi yang benar tentang vaksin harus sampai hingga ke daerah-daerah," katanya.

Oscar mengakui ada tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi nasional kelak. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki tempat-tempat yang memiliki akses tidak mudah.

"Sehingga tenaga kesehatan butuh upaya yang besar untuk menjangkau daerah terpencil. Tantangan lain ialah jaringan cold chain atau rantai dingin. Karena untuk mendistribusikan vaksin harus menggunakan perlakuan khusus," jelasnya.

Uj Klinis Vaksin COVID-19 di Bandung. (Foto: Antara)
Uj Klinis Vaksin COVID-19 di Bandung. (Foto: Antara)

Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio menyatakan, pemberian vaksin memang diharapkan untuk menciptakan kekebalan populasi (herd immunity). Paling tidak, untuk mencapai itu, yang harus divaksinasi minimum 70-80 persen.

"Dan diharapkan sisa 20-30 persen dari populasi itu akan terlindungi oleh orang-orang yang sudah divaksinasi," katanya.

Tapi Amin mengingatkan, ketika vaksin ada, itu tidak langsung menyelesaikan pandemi karena virus tidak langsung hilang tetapi virusnya masih hidup di lingkungan sekitar dan tidak musnah.

"Yang pasti sebelum ada vaksin tetap kita harus menjalankan protokol kesehatan 3M nanti sesudah ada vaksin tetap saja 3M tetap dilaksanakan karena memang vaksin ini tidak menggantikan protokol kesehatan sehingga harus berjalan berdampingan," katanya.

Pemerintah sementara ini menetapkan pemberian vaksinasi dengan dua cara yakni gratis dan mandiri alias berbayar. Khuus untuk rakyat, yang mendapatkan vaksinasi gratis adalah mereka yang terdata di Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Ratusan juta lainnya, harus membayar jika ingin divaksinasi.

Indonesia sendiri, tidak seperti negara lain, seperti Singapura atau negara maju Eropa dann Asia Timur seperti Korea dan Jepang, yang menggeratiskan semua warganya buat vaksinasi COVID-19.

Vaksinasi mandiri akan diakomodir oleh Badan Usaha Milik Negara bidang kesehatan PT Bio Farma dan anak usahanya dengan menggandeng swasta. Padahal jika menggeratiskan vaksinasi anggaran yang diperlukan sekitar Rp70 triliun.

"Bisnis vaksin oleh kartel BUMN yang direstui pemerintah adalah praktik biadab!!!," cuit Ekonom Faisal Basri @FaisalBasri, Senin (14/12). (Knu)

Baca Juga:

Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Harus Aman

#Analisis Isu #Vaksinasi #Vaksin Covid-19 #Harga Vaksin COVID-19
Bagikan
Bagikan