Pekerja Indonesia Rentan Jadi Korban Pelanggaran HAM Ilustrasi pekerja. (Foto: Kemenaker).

MerahPutih.com - Pekerja di Indonesia masih sangat rentan jadi korban pelanggaran HAM, terutama oleh bisnis yang tidak bertanggungjawab terutama di perusahaan tempatnya bekerja.

Sebab, masyarakat cenderung menggantungkan hidupnya pada perusahaan tempat mencari nafkah. Sehingga, ketika bisnis melakukan pelanggaran HAM, pekerjanya cenderung menerima dengan alasan kebutuhan ekonomi.

Baca Juga

Luhut Perintahkan Anies Terapkan Kerja Dari Rumah Sampai 75 Persen

“Biasanya terkait dengan pembayaran minimum dan persyaratan kontrak, seperti contohnya penahanan dokumen pribadi seperti KTP atau ijazah asli oleh perusahaan,” ujar Dirjen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi dalam keterangannya, Selasa (15/12).

Menurut Mualimin, Indonesia sudah lebih dari 10 tahun berusaha dan terus-menerus mencoba mensosialisasikan dan menerapkan program-program penghormatan HAM di sektor bisnis.

Kemenkumham bahkan sudah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perekonomian sejak 2018. Harapannya dia tahun 2021, Kemenkumham dapat memulai sosialisasi kepada sektor bisnis, baik kecil, menengah maupun besar.

Dirjen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi
Dirjen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi. Foto: MP/Istimewa

Head of Democratic Governance and Poverty Reduction Unit (DGPRU), UNDP Indonesia, Siprianus Bate Soro menjelaskan, bisnis yang bertanggung jawab adalah bisnis yang secara aktif mengkaji dampak kegiatan bisnisnya terhadap masyarakat, dan mempersiapkan tindakan pencegahan atas dampak-dampak negatif yang mungkin akan ditimbulkannya, dan memberikan pemulihan yang efektif atas dampak-dampak negatif yang terjadi.

"Panduan Prinsip-Prinsip PBB tentang Bisnis dan HAM, memberikan acuan bagi pemerintah dan sektor bisnis dalam penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam kegiatan bisnis," katanya.

Sementara itu, tiga pilar UNGP adalah Protect, Respect, dan Remedy. Protect mengandungarti negara memiliki kewajiban untuk melindungi orang dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk bisnis.

Respect artinya bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Sementara Remedy menjadikan negara dan bisnis memiliki peran yang harus dimainkan dalam memastikan akses pemulihan ketika dampak negatif terjadi.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut di atas dalam bisnis, perusahaan dapat merasakan manfaat yang nyata. Memperhatikan aspek hak asasi manusia di tempat kerja dan rantai pasok, dapat meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. (*)

Baca Juga

Bank Salurkan Kredit Rp280 Triliun Dari Dana Pemerintah Rp66 Triliun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Amankan Uang Rp730 Juta Saat Penggrebekan Karaoke Executive di BSD
Indonesia
Polisi Amankan Uang Rp730 Juta Saat Penggrebekan Karaoke Executive di BSD

Dari temuan sementara, polisi menemukan bahwa tempat hiburan tersebut menyediakan jasa prostitusi dengan tarif Rp 1,1 juta-1,3 juta per voucher.

14 Pedagang Pasar Serdang Positif Corona
Indonesia
14 Pedagang Pasar Serdang Positif Corona

Sebelumnya, 9 orang pedagang dinyatakan positif COVID-19 setelah mengikuti tes swab Rabu (11/6).

Usai Dilantik, Kapolres Beri Jaminan Rasa Aman Bagi Seluruh warga Madiun
Indonesia
Warga Brazil Tolak Kewajiban Imunisasi Vaksin Sinovac
Indonesia
Warga Brazil Tolak Kewajiban Imunisasi Vaksin Sinovac

Lebih dari 300 warga Brazil berkumpul di jalan utama Sao Paulo pada Minggu (1/11) untuk memprotes Gubernur Joao Doria terhadap kewajiban imunisasi COVID-19.

Wagub Akui DKI Kekurangan Darah Plasma Konvalesen
Indonesia
Wagub Akui DKI Kekurangan Darah Plasma Konvalesen

Riza kembali mengingatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon pendonor

Di Tengah Pandemi COVID-19, Wapres Ma'ruf Amin Sambangi Sukabumi
Indonesia
Di Tengah Pandemi COVID-19, Wapres Ma'ruf Amin Sambangi Sukabumi

Kunjungan ini beragendakan peninjauan beberapa titik untuk melihat kesiapan the normal di kota tersebut.

KPK Bakal Temui MA Bahas Fenomena Korting Hukuman Koruptor
Indonesia
KPK Bakal Temui MA Bahas Fenomena Korting Hukuman Koruptor

"KPK menghormati independensi itu, tetapi kami kemudian berencana, pimpinan KPK akan menghadap kepada MA untuk membicarakan ini," kata Ghufron

Kader PAN Punya Rasionalitas Politik dan Akal Sehat, Tak Mungkin 'Belok' ke Partai Ummat
Indonesia
Kader PAN Punya Rasionalitas Politik dan Akal Sehat, Tak Mungkin 'Belok' ke Partai Ummat

Apabila ada anggota yang keluar dari PAN dan ikut Partai Ummat, itu hanya sebagian kecil saja

[HOAKS atau FAKTA]: Jalan Tol di Sumatra Membelah Kebun Kurma
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jalan Tol di Sumatra Membelah Kebun Kurma

“Kanan kiri pohon kurma...???? Yg kemarin nggak butuh jalan Tol, nggak usah lewat sini yah..????”.

69 Perkara Pilkada 2020 Masuk ke Ranah Penyidikan
Indonesia
69 Perkara Pilkada 2020 Masuk ke Ranah Penyidikan

Sentra Penegakan hukum Terpadu (Gakkumdu) menemukan atau menerima banyak dugaan pelanggaran di Pilkada Serentak 2020.