Pekerja Gaji Rp5 Juta Dapat Bansos, PKS: Jangan Timbulkan Kecemburuan Anggota DPR Anis Byarwati. (Foto: dpr,go,id)

MerahPutih.com - Rencana pemberian bantuan sosial (bansos) sebesar Rp600 ribu per bulan bagi pegawai yang bekerja di sektor swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta, diminta tidak menimbulkan kecemburuan sektor yang tidak ditetapkan pemerintah untuk menerima insentif.

"Yang menjadi pertanyaan adalah pegawai atau karyawan sektor apa saja yang akan mendapatkan insentif ini? Berapa besarnya anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang akan masuk dalam program ini," kata Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati di Jakarta, Kamis, (6/8/2020)

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, meminta pemerintah memprioritaskan untuk mengentaskan pekerja yang terkena PHK, karena justru mereka kehilangan mata pencaharian. Catatan Kementerian Ketenagakerjaan, pegawai yang terdampak PHK setidaknya berjumlah 2,8 juta orang.

Baca Juga:

Indonesia Wajib Berikan Bantuan Kemanusiaan, Ketua MPR Singgung Peran Lebanon di Era Kemerdekaan

Anis menilai, persoalan lain seperti kenaikan BPJS, kenaikan tarif listrik, pemotongan subsidi solar dan LPG 3 kilogram juga bisa jadi penyebab daya beli masyarakat menurun saat pandemi ini.

"Pertanyaan berikutnya, seberapa insentif ini dapat menaikkan daya beli masyarakat? Apalagi, salah satu penyebab daya beli masyarakat turun adalah adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah harus ada upaya pengendalian harga terutama kebutuhan pokok," ujarnya.

Ilustrasi Pekerja
Ilustrasi Pekerja. (Foto: Antara)

Sebelumnya, Pemerintah akan memberikan insentif bagi pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan berupa transfer tunai (cash transfer) sebesar Rp2,4 juta per orang. Saat ini, insentif tersebut masih dalam tahap finalisasi terkait mekanisme pembayaran.

"Apakah nanti dibayarnya sekali atau berapa kali pembayaran itu sedang kita finalisasi,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu.

Baca Juga:

KPK Maksimalkan Pasal Pencucian Uang pada Korporasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PAN Desak Jokowi Copot Menteri Nadiem Makarim
Indonesia
PAN Desak Jokowi Copot Menteri Nadiem Makarim

Apa alasan PAN minta Jokowi copot Nadiem Makarim?

Money Politik di Pilkada Langsung Eceran, Mahfud MD: Kalau Lewat DPRD Borongan
Indonesia
Money Politik di Pilkada Langsung Eceran, Mahfud MD: Kalau Lewat DPRD Borongan

Paktik politik uang tidak akan bisa dihindari baik dalam Pilkasa secara langsung maupun Pilkada tidak langsung

DPR Apresiasi Ketegasan Jenderal Andika Perkasa Soal Perusakan Mapolsek Ciracas
Indonesia
DPR Apresiasi Ketegasan Jenderal Andika Perkasa Soal Perusakan Mapolsek Ciracas

Inilah bukti bahwa beliau perhatian dan bertanggung jawab sebagai pemimpin

 Dapat Perintah Salurkan APD Bantuan dari Puan, Gibran: Semoga Ini Sinyal Baik Pilkada
Indonesia
Dapat Perintah Salurkan APD Bantuan dari Puan, Gibran: Semoga Ini Sinyal Baik Pilkada

"Masker bantuan Ketua DPR ini saya bagikan pada warga di kampung di Jagalan, Purwodinigratan, Relokasi Mertoudan Mojosongo, dan Kampung Gumunggung, Gilingan," kata dia.

Polda Metro Kembali Gelar Tes COVID-19 Massal di Petamburan
Indonesia
Polda Metro Kembali Gelar Tes COVID-19 Massal di Petamburan

"Ini kami lakukan untuk mencari kontak erat COVID-19," kata Heru

Penyerangan Polsek Ciracas Dinilai Bukan Aksi Kriminal Biasa
Indonesia
Penyerangan Polsek Ciracas Dinilai Bukan Aksi Kriminal Biasa

Penyerangan dan pengrusakan Polsek Ciracas pada hari Jumat (28/8) malam bukan kejahatan atau kriminalitas biasa.

Bareskrim Tangkap Djoko Tjandra di Malaysia
Indonesia
Bareskrim Tangkap Djoko Tjandra di Malaysia

Buron kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu diterbangkan dari Malaysia.

Dokter dan Perawat COVID-19 Diusir dari Kosan, Begini Penjelasan PPNI
Indonesia
Dokter dan Perawat COVID-19 Diusir dari Kosan, Begini Penjelasan PPNI

Akibatnya tenaga medis perawat pasien COVID-19 itu saat ini ditampung sementara di salah satu gedung RSUP Persahabatan sebagai tempat tinggal sementara mereka.

Pemerintah Perketat PSBB Jawa & Bali, La Nyalla Minta Roda Ekonomi Harus Berputar
Indonesia
Pemerintah Perketat PSBB Jawa & Bali, La Nyalla Minta Roda Ekonomi Harus Berputar

Bagi bekas Ketua Umum PSSI itu, aspek kesehatan tetap menjadi prioritas utama, namun roda ekonomi masyarakat juga harus berputar.

DPRD DKI Kritik Alasan Disnakertrans Kekurangan Personel Awasi Perkantoran
Indonesia
DPRD DKI Kritik Alasan Disnakertrans Kekurangan Personel Awasi Perkantoran

"Ya kalau kurang personel ya tambah lah. Apa susahnya," tutur Baco