Pekerja Bergaji di Bawah Rp 10 Juta Bebas PPH 21, DPR Haruskan Semua Perusahaan Terapkan Aturan tanpa Berbelit-Belit

MERAHPUTIH.COM - RENCANA pemerintah memperluas insentif Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 10 juta per bulan dianggap memiliki dampak positif. Skema ini kini tidak hanya menyasar sektor padat karya, tetapi juga diperluas ke sektor pariwisata seperti hotel, restoran, dan kafe.

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Kholid menilai kebijakan ini mengurangi beban pekerja di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. “Tambahan penghasilan bersih akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Kholid dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/9).

Dengan pembebasan PPh 21, pekerja dapat menerima gaji lebih utuh tanpa potongan pajak. Berdasarkan perhitungan pemerintah, pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta akan memperoleh tambahan pendapatan Rp 60 ribu hingga Rp 400 ribu per bulan, tergantung besaran gaji.

“Tambahan ini memang tidak besar, tetapi cukup berarti bagi keluarga pekerja, misalnya untuk biaya transportasi, belanja harian, atau kebutuhan anak,” jelas Kholid, anggota DPR RI dari Dapil Depok–Bekasi.

Baca juga:

THR Kena Pajak PPh 21, Ditjen Pajak Jelaskan Hitungan Skema TER-nya

Dia yakin langkah ini bisa menjaga daya beli masyarakat. “Karena selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tambah Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ia menekankan pentingnya implementasi yang konsisten dan sederhana. Jangan sampai ada aturan teknis yang rumit atau pelaksanaan yang berbelit. “Pemerintah perlu memastikan semua perusahaan benar-benar menerapkan aturan ini sehingga pekerja merasakan manfaatnya secara nyata,” tegasnya.

Kholid juga mengingatkan agar kebijakan fiskal tetap adil dan berkelanjutan.

Pekerja kecil perlu diberi ruang, sedangkan perusahaan besar dan kelompok berpenghasilan tinggi seharusnya menanggung porsi pajak lebih besar.

“Keadilan pajak penting agar pembangunan berjalan seimbang dan berkelanjutan,” tutup alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu.

Kebijakan pembebasan PPH 21 merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah pada 2025–2026. Untuk sektor pariwisata, program ini menargetkan 552 ribu pekerja. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 120 miliar untuk tiga bulan terakhir 2025 dan Rp 480 miliar untuk 2026.(knu)

Baca juga:

Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Kenaikan Pajak Baru di 2026