Pekan Depan, Pemerintah Berlakukan Pembatasan Aktivitas Secara Ketat Operasi Yustisi. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pemerintah bakal memberlakukan pembatasan aktivitas publik khususnya di Jawa-Bali 11-25 Januari 2021. Pembatasan ini sebagai upaya pengendalian penularan COVID-19. Namun, pemerintah menegaskan, pembatasan bukan merupakan pelarangan kegiatan masyarakat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pembatasan di sejumlah wilayah dilakukan setelah pemerintah melihat perkembangan pandemi COVID-19 di mana beberapa negara sudah melakukan pengetatan mobilitas masyarakat, terutama dengan adanya varian baru COVID-19 yang bersifat menular.

Baca Juga:

Satgas Ungkap Penyebab Kasus COVID-19 di Indonesia Tinggi

Tetapi, kata ia, pemerintah juga ingin menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan dari sisi perekonomian, seiring membangkitnya optimisme dan beberapa indikator positif perekonomian nasional.

"Purchasing Manager's index kita sudah konsisten meningkat. Kemudian nilai tukar rupiah terhadap dollar AS beberapa hari meningkat menjadi Rp13.899 atau lebih baik dari sebelum COVID-19, dan kemarin bursa saham juga mencapai 6.105," jelasnya dikutip Antara.

Pemerintah, klaim Airlangga, telah melakukan langkah pengendalian antara lain menerbitkan kebijakan pengaturan perjalanan warga negara asing ke Indonesia 1-14 Januari 2021. Pemerintah juga mempersiapkan pelaksanaan vaksinasi pekan depan.

Upaya pembatasan aktivitas, tegas ia, untuk mengendalikan laju penularan virus. Langkah ini, sejalan dengan apa yang disampaikan Satgas Penanganan COVID-19 terkait vaksinasi, bahwa vaksin COVID-19 akan lebih efektif apabila vaksinasinya dilakukan dalam kondisi laju penularan virus yang terkendali.

Airlangga merinci, pembatasan aktivitas 11-25 Januari 2021 meliputi pembatasan di tempat kerja dengan work from home sebanyak 75 persen dengan melakukan protokol kesehatan dengan ketat.

Operasi Yustisi. (Foto: Antara)
Operasi Yustisi. (Foto: Antara)

Kemudian kegiatan belajar-mengajar seluruhnya melalui daring. Sektor esensial berkaitan kebutuhan pokok tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas.

Pembatasan jam buka kegiatan di pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00 WIB. Makan dan minum di tempat maksimal 25 persen dari kapasitas tempat, dan pemesanan take away atau delivery tetap diizinkan.

Selanjutnya kegiatan konstruksi tetap diizinkan 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan tempat ibadah denga pembatasan sebesar 50 persen, fasilitas umum dan kegiatan sosial/budaya dihentikan sementara dan kapasitas serta jam operasional moda transportasi diatur. (*)

Baca Juga:

Selain Vaksin, Jabar Distribusikan Logistik Pendukung Vaksinasi COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tahan Mantan Kepala Pajak Bantaeng Wawan Ridwan Terkait Kasus Suap
Indonesia
KPK Tahan Mantan Kepala Pajak Bantaeng Wawan Ridwan Terkait Kasus Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Kepala Pajak Bantaeng Wawan Ridwan, Kamis (11/11).

DPR Pastikan Vaksinasi Anggota Dewan Tak Ditutup-tutupi
Indonesia
DPR Pastikan Vaksinasi Anggota Dewan Tak Ditutup-tutupi

DPR sudah mendapatkan jadwal pemberian vaksinasi COVID-19

Anies Tonton Band Nidji ‘Tanpa’ Giring di JIS
Indonesia
Anies Tonton Band Nidji ‘Tanpa’ Giring di JIS

Band tersebut ada di JIS untuk melakukan uji coba perangkat pengeras suara di stadion kandang Persija Jakarta itu.

Polres Majalengka Lakukan Penyekatan di Sejumlah Obyek Wisata
Indonesia
Polres Majalengka Lakukan Penyekatan di Sejumlah Obyek Wisata

"Kita melakukan tindakan penyekatan pengunjung yang masuk dan penutupan sementara lokasi wisata sebagai upaya tindakan preventif dan persuasif guna mencegah penyebaran COVID-19," kata Sumari

Hari Tari Sedunia, Ratusan Anak di Solo Menari Tarian Kijang Massal
Indonesia
Hari Tari Sedunia, Ratusan Anak di Solo Menari Tarian Kijang Massal

Sebanyak ratusan anak di Solo, Jawa Tengah menari massal menarikan tarian Kijang di Ndalem Joyokusuman, Solo, Kamis (29/4). Kegiatan tersebut merupakan peringatan Hari Tari Dunia yang diadakan Pemerintah Kota Solo.

Moeldoko Tidak Punya Legitimasi Pimpin Partai Demokrat
Indonesia
Moeldoko Tidak Punya Legitimasi Pimpin Partai Demokrat

Situasi ini menjadi puncak gunung es dan akan berpotensi melahirkan perselisihan partai politik, yang tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme AD-ART Partai.

PSI Desak Ketua DPRD DKI Gelar Paripurna Interpelasi Formula E
Indonesia
PSI Desak Ketua DPRD DKI Gelar Paripurna Interpelasi Formula E

PSI Jakarta mendesak Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi untuk mengagendakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) terkait hak interpelasi Formula E.

Kasus Aktif di Jakarta Turun 175 Pasien
Indonesia
Kasus Aktif di Jakarta Turun 175 Pasien

Hari ini, kasus aktif COVID-19 DKI turun dan kesembuhan warga yang terpapar corona di atas 90 persen.

Viral Biaya Karantina Mandiri Belasan Juta, DPR: Kasihan Rakyat
Indonesia
Viral Biaya Karantina Mandiri Belasan Juta, DPR: Kasihan Rakyat

Karena tidak semua orang Indonesia yang pulang dari luar negeri adalah orang kaya

Airlangga Yakin Sampai Akhir Tahun Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Menguat
Indonesia
Airlangga Yakin Sampai Akhir Tahun Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Menguat

Pulihnya kepercayaan masyarakat secara cepat dalam melakukan aktivitas ekonomi, menjadikan momentum pemulihan di sisi permintaan dan suplai tetap terjaga.