Pekan Depan Pansus RUU IKN Terbang ke Lokasi Ibu Kota Negara Baru Desain Istana Ibu Kota Negara. Foto: Nyoman Nuarta/@nyoman_nuarta

Merahputih.com - Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) mengagendakan kunjungan ke lokasi ibu kota negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada 10 Januari 2022. Pansus akan melakukan pengecekan secara fisik lokasi calon Ibu Kota Negara.

Kunjungan fisik itu juga mengecek terkait sejumlah pemberitaan yang mengatakan ibu kota negara itu kebanjiran, beberapa waktu terakhir.

Baca Juga:

Kementerian PUPR Tunggu UU IKN Bangun Jalan Tol di Ibu Kota Baru

"Kami juga melakukan konsultasi publik, untuk menjaring masukan dari masyarakat hingga akademisi dari berbagai kampus di Kalimantan," ucap Wakil Ketua Pansus RUU IKN, Saan Mustopa, Kamis (6/1).

Terkait kunjungan anggota Pansus ke Kazakhstan bersama tim Bappenas, Saan menyatakan belum mendapatkan laporan hasil kunjungan tersebut.

"Mungkin di Pansus memandang penting untuk melihat negara negara yang melakukan proses pemindahan ibu kota dan dianggap sukses," ujarnya.

Baca Juga:

PAN Pastikan RUU IKN Disahkan di Januari 2022

Ia menilai kunjungan ke Kazakhstan itu sudah cukup sebagai pembanding Indonesia untuk persiapan ibu kota negara yang baru.

"Cukup yang dilakukan ke Kazakhstan saja. Tidak ada yang ke tempat-tempat lain," kata Saan menegaskan.

Baca Juga:

Abaikan Imbauan Jokowi, Bappenas Boyong Pansus RUU IKN ke Kazakhstan

Beberapa waktu lalu, Pansus Komisi II DPR RI menyepakati RUU IKN dilanjutkan oleh tim perumus (timus).

Sebanyak 277 daftar inventaris masalah (DIM) menjadi usulan pemerintah yang menjadi pembahasan dalam RUU IKN. Adapun rincian DIM itu yakni 35 DIM tetap, 224 yang substansial dan 18 DIM yang bersifat redaksional. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Lantik Direktur Labuksi
Indonesia
KPK Lantik Direktur Labuksi

Fungsi ini juga mendukung optimalisasi pemulihan keuangan negara melalui mekanisme penyitaan, perampasan, serta pembayaran uang pengganti

Punya Bukti Kuat, PSI Optimistis Menangkan Gugatan Viani Rp 1 Triliun
Indonesia
Punya Bukti Kuat, PSI Optimistis Menangkan Gugatan Viani Rp 1 Triliun

"Tapi kalau kami sih optimis karena kami punya bukti-bukti yang kuat dan sudah sesuai prosedur di internal partai juga," kata Michael di DPD Golkar DKI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/10).

PSI Desak Anies Tagih Uang Sisa Pembelian Lahan Munjul
Indonesia
PSI Desak Anies Tagih Uang Sisa Pembelian Lahan Munjul

Sebab, dari total nilai uang yang dikeluarkan Rp 217 miliar, KPK menilai kasus ini merugikan negara setidaknya Rp 152,5 miliar. Artinya ada sisa uang dari pembelian lahan tersebut.

Gerindra Apresiasi PDIP Dukung Formula E di Ancol
Indonesia
Gerindra Apresiasi PDIP Dukung Formula E di Ancol

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mulai melunak dengan menyetujui kawasan Ancol sebagai lokasi Formula E.

Guru Honorer di Solok Terpaksa Jual Kerupuk Keliling karena Hanya Digaji Rp 60 ribu per Bulan
Indonesia
Guru Honorer di Solok Terpaksa Jual Kerupuk Keliling karena Hanya Digaji Rp 60 ribu per Bulan

"Mendapatkan honor hanya Rp 60 ribu per bulan tentu tidak mencukupi kebutuhan saya dan keluarga," ujar dia

Legislator Ini Minta Kepala Daerah Diberhentikan Jika Abai dalam PPKM Darurat
Indonesia
Legislator Ini Minta Kepala Daerah Diberhentikan Jika Abai dalam PPKM Darurat

Untuk itu, kepala daerah yang mengabaikan hukum tertinggi tersebut harus diberikan sanksi berat

Erick Thohir Bocorkan Ada Tambahan 500 Tiket MotoGP Mandalika
Indonesia
Erick Thohir Bocorkan Ada Tambahan 500 Tiket MotoGP Mandalika

Tiket untuk hari balapan atau racing day Pertamina Grand Prix of MotoGP Mandalika sudah habis terjual.

Vaksinasi Bagi Disabilitas dan Penderita Gangguan Jiwa Dimulai Hari Ini
Indonesia
Vaksinasi Bagi Disabilitas dan Penderita Gangguan Jiwa Dimulai Hari Ini

Vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas dan penderita gangguan jiwa dimulai hari ini. Kegiatan pemberian vaksin dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

FAKTA Nilai Pembuatan Drainase Vertikal di DKI untuk Serap Anggaran
Indonesia
FAKTA Nilai Pembuatan Drainase Vertikal di DKI untuk Serap Anggaran

Pemprov DKI Jakarta mengakui jika kapasitas saluran drainase yang dimiliki masih terbatas