Pekan Depan MK Mulai Gelar Sidang Pengujian Undang-Undang Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto/Mahkamahkonstitusi.go.id)

Merahputih.com - Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang pengujian undang-undang pada Senin (10/8) pekan depan. Hal itu dilakukan setelah selama dua pekan MK meniadakan sidang untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19.

"Persidangan sudah diagendakan mulai Senin depan, 10 Agustus 2020," ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, Kamis (7/8).

Baca Juga:

Dorong Transparansi Bansos, KPK Koordinasi dengan Tiga Pemda di Jawa Barat

Dalam situasi pandemi, kesehatan dan keselamatan semua pihak harus diutamakan. Untuk itu, Gedung Mahkamah Konstitusi akan menerapkan protokol kesehatan kembali dalam semua persidangan.

Sementara ditiadakannya sidang pengujian undang-undang sejak 27 Juli 2020 untuk dilakukan penyemprotan cairan disinfektan dan sterilisasi peralatan sidang.

Ilustrasi (Foto: antaranews)

Adapun dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, perkara yang diagendakan untuk diperiksa pada Senin (10/8) adalah pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diajukan Ketua Umum Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan agenda mendengar keterangan saksi dari Migrant Care sebagai pihak terkait.

Selanjutnya perkara pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik yang dimohonkan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) serta pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diajukan perseorangan bernama Koko Koharudin.

Baca Juga:

Naikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai Pusing Anggaran Negara Tekor Karena Corona

Sidang perdana kedua perkara itu beragendakan pemeriksaan pendahuluan. Sementara, sebagaimana dikutip Antara, sidang pengujian yang sebelumnya diagendakan pada dua pekan terakhir selama Gedung Mahkamah Konstitusi ditutup, belum dijadwalkan kembali. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hakim Tolak Eksepsi Eks Legislator PDIP Nyoman Dhamantra
Indonesia
Hakim Tolak Eksepsi Eks Legislator PDIP Nyoman Dhamantra

Surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Nyoman Dhamantra sah menurut hukum.

UU Omnibus Law Didemo, Mahfud: Salah Paham
Indonesia
UU Omnibus Law Didemo, Mahfud: Salah Paham

Mahfud menyebutkan sebagian publik masih belum memahami tujuan dibentuknya UU omnibus law

Permenhub No 18 Tahun 2020 Kental Aroma Kepentingan Bisnis Aplikator
Indonesia
Permenhub No 18 Tahun 2020 Kental Aroma Kepentingan Bisnis Aplikator

Di samping itu, tidak ada jaminan pengemudi ojek daring akan mentaati aturan itu (protokoler kesehatan).

Ketahuan Selundupkan Pemudik, 5 Mobil Travel Ditindak
Indonesia
Ketahuan Selundupkan Pemudik, 5 Mobil Travel Ditindak

Mobil travel yang banyak ditindak tegas di sejumlah pos penyekatan tersebut yakni dengan plat nomor asal Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta

Terdakwa Kecelakaan Maut Karawaci Aurelia, Divonis Bui Lebih Rendah Dari Tuntutan Jaksa
Indonesia
Terdakwa Kecelakaan Maut Karawaci Aurelia, Divonis Bui Lebih Rendah Dari Tuntutan Jaksa

JPU menuntut agar penabrak Andre Njotohusodo (50) dan anjingya hingga meninggal dunia itu selama 11 tahun.

KPK Serahkan Barang Hasil Korupsi Adik Zulhas ke Pemkab Lampung Selatan
Indonesia
KPK Serahkan Barang Hasil Korupsi Adik Zulhas ke Pemkab Lampung Selatan

KPK menyerahkan barang hasil korupsi terpidana mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan yang dirampas untuk negara kepada Pemkab Lampung Selatan.

Anggota DPRD F-PKS Kena Sanksi Partai Gegara Beda Pilihan, Gibran: Terima Kasih Atas Dukungannya
Indonesia
Anggota DPRD F-PKS Kena Sanksi Partai Gegara Beda Pilihan, Gibran: Terima Kasih Atas Dukungannya

Gibran mengucapkan terima kasih atas dukungnnya dari semua pihak di Pilwakot.

Antisipasi Virus Corona di Satpas SIM Polresta Tangerang
Foto
Antisipasi Virus Corona di Satpas SIM Polresta Tangerang

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan ke sebuah mobil yang memasuki pintu gerbang di Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Polres Kota Tangerang, Tigaraksa, Banten

BPPTKG Sebut Gunung Merapi Masuk Fase Erupsi
Indonesia
BPPTKG Sebut Gunung Merapi Masuk Fase Erupsi

"Sudah keluar magma berarti Gunung Merapi saat ini telah masuk fase erupsi 2021. EDM (electronic distance measurement) muncul karena ada desakan magma dari permukaan," kata dia

Lowongan Rekrutan Polri 2020 Ada Posisi Pramugari
Indonesia
Lowongan Rekrutan Polri 2020 Ada Posisi Pramugari

Kesempatan besar bagi putra-putri bangsa yang ingin berkarier di kepolisian