Pekan Depan MK Mulai Gelar Sidang Pengujian Undang-Undang Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto/Mahkamahkonstitusi.go.id)

Merahputih.com - Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang pengujian undang-undang pada Senin (10/8) pekan depan. Hal itu dilakukan setelah selama dua pekan MK meniadakan sidang untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19.

"Persidangan sudah diagendakan mulai Senin depan, 10 Agustus 2020," ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, Kamis (7/8).

Baca Juga:

Dorong Transparansi Bansos, KPK Koordinasi dengan Tiga Pemda di Jawa Barat

Dalam situasi pandemi, kesehatan dan keselamatan semua pihak harus diutamakan. Untuk itu, Gedung Mahkamah Konstitusi akan menerapkan protokol kesehatan kembali dalam semua persidangan.

Sementara ditiadakannya sidang pengujian undang-undang sejak 27 Juli 2020 untuk dilakukan penyemprotan cairan disinfektan dan sterilisasi peralatan sidang.

Ilustrasi (Foto: antaranews)

Adapun dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, perkara yang diagendakan untuk diperiksa pada Senin (10/8) adalah pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diajukan Ketua Umum Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan agenda mendengar keterangan saksi dari Migrant Care sebagai pihak terkait.

Selanjutnya perkara pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik yang dimohonkan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) serta pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diajukan perseorangan bernama Koko Koharudin.

Baca Juga:

Naikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai Pusing Anggaran Negara Tekor Karena Corona

Sidang perdana kedua perkara itu beragendakan pemeriksaan pendahuluan. Sementara, sebagaimana dikutip Antara, sidang pengujian yang sebelumnya diagendakan pada dua pekan terakhir selama Gedung Mahkamah Konstitusi ditutup, belum dijadwalkan kembali. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sekolah Harus Kerja Sama dengan Puskesmas Sebelum Belajar Tatap Muka
Indonesia
Sekolah Harus Kerja Sama dengan Puskesmas Sebelum Belajar Tatap Muka

Sekolah-sekolah yang akan membuka belajar tatap muka mulai Januari 2021 perlu bekerja sama dengan puskesmas.

PKS Minta Pemerintah Manfaatkan Kemenangan Biden untuk Kepentingan Indonesia
Indonesia
PKS Minta Pemerintah Manfaatkan Kemenangan Biden untuk Kepentingan Indonesia

Pemerintah Indonesia agar memaksimalkan perubahan pucuk pimpinan di Amerika Serikat untuk kepentingan Indonesia secara khusus dalam bidang ekonomi dan pertahanan keamanan.

Kasus COVID-19 di Prancis Kembali Melonjak
Indonesia
Kasus COVID-19 di Prancis Kembali Melonjak

Secara kumulatif, jumlah kasus COVID-19 di Prancis mencapai 195.633.

Penegak Hukum Didorong Bersinergi Selesaikan Djoko Tjandra
Indonesia
Penegak Hukum Didorong Bersinergi Selesaikan Djoko Tjandra

Dasco tak menutup kemungkinan mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III dengan Kabareskrim, Jampidum, dan Dirjen Imigrasi

Asabri Salurkan Dana Pensiun Rp15 Triliun Selama 2020
Indonesia
Asabri Salurkan Dana Pensiun Rp15 Triliun Selama 2020

Pada awal Februari 2021, Asabri memberikan manfaat asuransi Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK)

Satpol PP DKI Tegur 4 Tempat Usaha dan Amankan 6 Gelandangan
Indonesia
Satpol PP DKI Tegur 4 Tempat Usaha dan Amankan 6 Gelandangan

DKI Jakarta memberi teguran tertulis terhadap empat tempat usaha lantaran melanggar batasan jam operasional PSBB.

Sidang Judicial Review Perdana UU Ciptaker, Buruh Diminta Perbaiki Isi Gugatan
Indonesia
Sidang Judicial Review Perdana UU Ciptaker, Buruh Diminta Perbaiki Isi Gugatan

MK telah menyelesaikan sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan I gugatan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ditanya Kesiapan Berdisiplin Sekolah Partai PDIP, Gibran Bilang Siap Push Up
Indonesia
Ditanya Kesiapan Berdisiplin Sekolah Partai PDIP, Gibran Bilang Siap Push Up

Gibran bahkan siap melakukan push up jika dianggap melanggar aturan kedisiplinan sekolah tersebut.

Pengendara Motor Diminta tak Serobot Jalur Khusus Pesepeda
Indonesia
Pengendara Motor Diminta tak Serobot Jalur Khusus Pesepeda

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meminta pengendara motor tidak menyerobot jalur yang telah disediakan khusus untuk jalur sepeda seperti Jalan Sudirman-Thamrin.

MAKI Yakin Terdakwa Megakorupsi Jiwasraya Divonis Maksimal
Indonesia
MAKI Yakin Terdakwa Megakorupsi Jiwasraya Divonis Maksimal

Kejaksaan Agung telah mengikuti irama yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memberikan vonis kepada empat terdakwa lainnya dengan hukuman maksimal seumur hidup.