Masuk Bali Wajib Bawa Surat Negatif COVID-19 Ilustrasi. Suasana Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali (MP/MKF)

Merahputih.com - Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan pemerintah setempat akan mewajibkan semua penumpang yang tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk memperlihatkan hasil negatif dari uji swab berbasis PCR mulai 28 Mei 2020.

"Uji swab dengan metode PCR merupakan filter yang kuat. Selama ini kita gunakan 'rapid test', hasilnya tidak memberikan keyakinan penuh. Mereka yang hasil rapid testnya nonreaktif tidak seterusnya tetap negatif COVID-19, ini yang kami evaluasi dan tingkatkan upaya penanganannya," kata Dewa Indra seperti dikutip Antara, Jumat (22/5).

Baca Juga

Warga DKI Diimbau Tak Gelar Salat Idulfitri di Masjid dan Lapangan

Sebelumnya, Gubenur Bali mengirimkan surat dengan Nomor 550/3653/Dishub, tertanggal 18 Mei 2020 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan perihal Pengendalian Penumpang pada Pintu Masuk Wilayah Bali.

Surat Gubernur Bali itu direspons oleh Menteri Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Udara yang mengeluarkan surat bernomor: UM.101/0002/DRJU.KSHIU 2020 tanggal 20 Mei 2020 yang juga ditujukan kepada Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV. Surat Ditjen Pehubungan Udara itu memuat tiga poin penting.

Pertama, bagi penumpang yang tiba di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali diminta untuk menunjukkan hasil negatif uji swab berbasis PCR yang dikeluarkan oleh laboratorium rumah sakit pemerintah atau pemerintah daerah atau laboratorium lain yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Kedua, bagi calon penumpang yang akan berangkat dari Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar diwajibkan untuk memiliki Surat Keterangan Hasil Negatif COVID-19 dari Uji Swab atau Rapid Test selama- lamanya tujuh hari terhitung saat ketibaan di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Petugas memeriksa tiket penumpang di Bandara Ngurah Rai Bali, Rabu (29/11). (ANTARA FOTO/Wira Suryantala)

Ketiga, pada saat calon penumpang membeli tiket pesawat udara, operator penerbangan harus melakukan verifikasi terhadap surat keterangan sebagaimana dimaksud pada butir kedua tersebut.

Dewa Indra menegaskan, permohonan Gubernur Bali terkait pemberlakuan wajib hasil swab/PCR negatif bagi penumpang pesawat ke Bali bukanlah sesuatu yang mengada-ada dan bukan berarti Bali ingin diistimewakan atau diposisikan sebagai daerah yang ekslusif.

"Permohonan gubernur untuk memberlakukan wajib hasil uji SWAB/PCR negatif ini merupakan respons atas rencana pemerintah menjadikan Bali sebagai daerah yang paling pertama pulih dari COVID-19. Bali tentunya mengapresiasi rencana pemerintah. Namun harus dipahami bahwa itu bukan hal yang mudah, jalan masih panjang dan belum usai," ujar birokrat yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali itu.

Oleh sebab itu, Bali ingin seleksi yang sangat ketat terhadap mereka yang akan masuk ke Bali, baik itu WNI maupun WNA karena semuanya berpeluang menjadi "carrier" COVID-19.

"Kita sepakat Bali segera pulih, tetapi juga harus sepakat untuk melakukan seleksi ketat terhadap orang yang masuk Bali," katanya.

Baca Juga

Wagub Sarankan Warga DKI Tetap Jalankan Budaya Kirim Makanan saat Lebaran

Dewa Indra menambahkan, pemberlakuan wajib hasil SWAB/PCR negatif merupakan bagian dari seleksi ketat yang diupayakan Bali agar tak muncul lagi klaster baru dalam penyebaran COVID-19.

"Kami memahami penerapan wajib hasil uji swab negatif bagi penumpang yang turun di Bandara Ngurah Rai bukanlah hal yang mudah, karena bandara di daerah lain belum menerapkan instrumen seperti ini," ucapnya.

Pasti ada kendala teknis di lapangan, namun Dewa Indra berharap agar kebijakan ini dikawal yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Aturan ini akan efektif diberlakukan pada tanggal 28 Mei 2020. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politisi Golkar Apresiasi Pemerintah Kirim Nota Protes Soal Natuna
Indonesia
Politisi Golkar Apresiasi Pemerintah Kirim Nota Protes Soal Natuna

Peristiwa pelanggaran di Natuna dapat menjadi preseden buruk apabila pelanggaran hak berdaulat atas ZEE Indonesia dan pencurian ikan oleh kapal Tiongkok dibiarkan

5 Sekolah Internasional Diliburkan Cegah Corona, Siswanya Diminta Belajar Online
Indonesia
5 Sekolah Internasional Diliburkan Cegah Corona, Siswanya Diminta Belajar Online

Sekolah internasional yang telah meliburkan siswanya yaitu sekolah ACG School, Mentari School Cikal, Beacon Academy, dan Taipe School

 Anies Tak Akan Tindak Pengendara Roda Dua Bawa Penumpang Satu Alamat KTP
Indonesia
Anies Tak Akan Tindak Pengendara Roda Dua Bawa Penumpang Satu Alamat KTP

"Jadi, bagi anggota keluarga yang bersama menggunakan roda dua, kalau dari rumah yang sama, alamat KTP yang sama, bepergian sama-sama, tidak masalah," kata Anies

 Tak Perlu Panik, Logistik Penanganan Corona di Rumah Sakit Diklaim Mencukupi
Indonesia
Tak Perlu Panik, Logistik Penanganan Corona di Rumah Sakit Diklaim Mencukupi

Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto, menyebut pemerintah menambah 10 ribu alat pelindung diri dan 150.000 masker untuk para tenaga medis

Panlih Pertimbangkan Pemilihan Wagub DKI Secara Online, Tapi...
Indonesia
Panlih Pertimbangkan Pemilihan Wagub DKI Secara Online, Tapi...

Ia menyebutkan, saat ini anggota Panlih sedang berkoordinasi apakah pemilihan bisa dilakukan secara online

Dugaan Korupsi Triliunan Rupiah, Muhammadiyah Minta Erick Thohir Bereskan Jiwasraya
Indonesia
Dugaan Korupsi Triliunan Rupiah, Muhammadiyah Minta Erick Thohir Bereskan Jiwasraya

Menurutnya kasus itu harus diusut tuntas sekaligus menjadi bagian dari upaya keberlanjutan bersih-bersih di BUMN dibawah komando Erick Thohir.

 Selama Tahun 2019, Kantor Imigrasi Surakarta Deportasi Sembilan WNA
Indonesia
Selama Tahun 2019, Kantor Imigrasi Surakarta Deportasi Sembilan WNA

"Kami sudah deportasi mereka semua. Jumlah kasus WNA dilakukan deportasi tahun ini turun dibandingkan 2018," ujar Lucky

Kapitra Ampera Tuding Aksi 1310 Hanya Tunggangi Isu UU Cipta Kerja
Indonesia
Kapitra Ampera Tuding Aksi 1310 Hanya Tunggangi Isu UU Cipta Kerja

Padahal sejatinya, agenda utamanya adalah menolak RUU HIP.

DPR Desak Pemerintah Bawa Masalah Tiongkok di Natuna ke PBB
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Bawa Masalah Tiongkok di Natuna ke PBB

"Indonesia perlu memaksimalkan langkah diplomasi, sambil tetap pengerahan kapal militer untuk menjaga perairan Laut China Selatan (di Natuna)," ujarnya.

37 Pegawai KPK Sudah Undurkan Diri Sejak Firli Bahuri Jabat Ketua
Indonesia
37 Pegawai KPK Sudah Undurkan Diri Sejak Firli Bahuri Jabat Ketua

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengungkapkan terdapat 37 pegawai KPK yang mengundurkan diri sejak Januari 2020. Artinya, sebulan setelah Firli Bahuri Cs dilantik menjadi Ketua KPK.