Pekan Depan, DPR-KPU-Pemerintah Putuskan Tahapan Pemilu 2024 Gedung DPR. Foto: MP/Dickie Prasetia

MerahPutih.com - DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Senin (23/5).

Raker ini dalam rangka pengambilan keputusan hasil kesepakatan konsinyering persiapan Pemilu 2024 pada 13 Mei lalu, termasuk terkait Tahapan dan Program Pemilu 2024.

Baca Juga

Pemilu 2024 Jadi Perhatian Dewan Pers Periode 2022-2025

"Diambil keputusan dalam rapat kerja antara Komisi II, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu yang sudah diagendakan pada pekan depan, Senin 23 Mei 2022," kata anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus, kepada wartawan, Kamis (19/5).

Bendera partai. (Foto: Antara)
Bendera partai. (Foto: Antara)

Guspardi mengatakan tahapan Pemilu 2024 yang disepakati dalam rapat konsinyering kali lalu adalah mempersingkat durasi masa kampanye menjadi 75 hari. Pada saat ini, terdapat perbedaan pandangan pemerintah yang mengusulkan masa kampanye 90 hari, KPU minta 120 hari dan fraksi di DPR meminta 60 hari.

"Akhirnya disepakati durasi kampanye adalah 75 hari dengan catatan hal-hal yang berkaitan dengan logistik pemilu perlu difasilitasi pemerintah dengan menyiapkan regulasi pendukung dengan mengeluarkan Keppres oleh Presiden guna mendukung pengadaan logistik pemilu 2024," ujarnya.

Baca Juga

Masa Kampanye Pemilu 2024 Hanya 75 Hari

Kegiatan lain yang terkait kampanye adalah sengketa pemilu. Dalam rapat konsinyering, Bawaslu telah menyanggupi waktu penyelesaian sengketa dipersingkat. Selain itu, DPR bersama pemerintah akan melakukan pertemuan dengan Ketua MA dan MK untuk membahas bagaimana mempersingkat waktu sengketa di lembaga tersebut.

"Kalau kedua hal tersebut (logistik dan sengketa Pemilu) mendapatkan respons positif maka masa kampanye akan ditetapkan selama 75 hari," imbuhnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, pihaknya juga menyepakati anggaran Pemilu Serentak 2024 senilai Rp 76 triliun. Anggaran ini merupakan hasil rasionalisasi dari anggaran sebelumnya Rp 86 triliun.

"Kami juga menyepakati bahwa Pemilu 2024 belum menggunakan teknologi pemungutan suara elektronik (e-voting) karena infrastruktur masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi sistem pemungutan suara masih menggunakan cara yang digunakan saat pemilu periode sebelumnya pada 2019," ujarnya.

Guspardi menambahkan hasil rapat konsinyering bukanlah keputusan resmi. Rapat konsinyering tersebut bertujuan untuk mencari kesepahaman dan kesepakatan terhadap isu-isu yang belum mencapai titik.

"Kita berharap persiapan Pemilu 2024 ini hendaknya meningkatkan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitasnya serta lebih paripurna. Karena dari awal kita ingin mendesain dan membuat konsep Pemilu 2024 harus lebih baik dari pemilu sebelumnya," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

KPU Pakai Kotak Suara Kardus di Pemilu 2024, Ini Alasannya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gempa Dangkal Magnitude 6,9 di Nias Selatan Akibat Subduksi Lempeng
Indonesia
Gempa Dangkal Magnitude 6,9 di Nias Selatan Akibat Subduksi Lempeng

Hingga pukul 05.10 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya empat aktivitas gempa bumi susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar M6.0.

Ade Yasin Diduga Peras Pengusaha Lewat Kepala Kadin Bogor
Indonesia
Ade Yasin Diduga Peras Pengusaha Lewat Kepala Kadin Bogor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati nonaktif Bogor, Ade Yasin memeras uang pengusaha untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Hal itu didalami penyidik dengan memeriksa Sintha Dec Checawaty dan wiraswasta atau perwakilan CV. Dede Print, Dede Sopian pada Jumat (30/5) lalu.

Penyuluh Lintas Agama Gelar Doa Bersama Agar COVID-19 Segera Selesai
Indonesia
Penyuluh Lintas Agama Gelar Doa Bersama Agar COVID-19 Segera Selesai

"Saya sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Forpella ini, terlebih acara ini sejalan dengan anjuran pemerintah untuk menjalankan doa dari rumah," kata Eric Fernardo merupakan penyuluh agama Buddha Kementerian Agama.

Pendaftaran Peserta Mudik Gratis Kemenhub Ditutup 24 April
Indonesia
Pendaftaran Peserta Mudik Gratis Kemenhub Ditutup 24 April

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka pendafataran peserta mudik gratis angkutan Lebaran Tahun 2022 via online mulai 10 April.

Pemerintah Harus Pilah Pengusaha Batu Bara Berizin Ekspor
Indonesia
Pemerintah Harus Pilah Pengusaha Batu Bara Berizin Ekspor

Pemerintah memutuskan untuk memulai kembali ekspor batu bara pada Rabu, 12 Januari 2022 besok.

Gus Yahya Yakin Kasus Desa Wadas Bisa Diselesaikan
Indonesia
Gus Yahya Yakin Kasus Desa Wadas Bisa Diselesaikan

"Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik; dan kalau saya pribadi sangat yakin bahwa ini bisa diselesaikan," kata Gus Yahya.

Usai Menang Lawan PSIS, Persib Bersiap Hadapi Persipura
Indonesia
Usai Menang Lawan PSIS, Persib Bersiap Hadapi Persipura

Persib Bandung berhasil meraih tren positif pada laga lanjutan Liga 1 melawan PSIS Semarang di Stadion Maguwoharjo Sleman, Selasa (26/10) malam.

Respons Polisi saat Jawa Barat Dihebohkan Gerakan Menolak PPKM Darurat
Indonesia
Respons Polisi saat Jawa Barat Dihebohkan Gerakan Menolak PPKM Darurat

Media sosial diramaikan poster berisi seruan melakukan aksi unjuk rasa menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam beberapa hari terakhir.

Babak Baru Kasus Narkotika Ardie Bakrie dan Nia Ramadhani
Indonesia
Babak Baru Kasus Narkotika Ardie Bakrie dan Nia Ramadhani

Polisi telah melimpahkan berkas perkara kasus penyalahgunaan narkoba Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie ke kejaksaan.

Akhirnya Naik Rp 225 Ribu, UMP DKI Jadi Rp 4,64 Juta
Indonesia
Akhirnya Naik Rp 225 Ribu, UMP DKI Jadi Rp 4,64 Juta

Ini wujud apresiasi bagi pekerja