Pekan Depan, DPR-KPU-Pemerintah Gelar Rapat Tentukan Jadwal Pemilu 2024 Ilustrasi Pemilu. Foto: jepara.go.id

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengundang KPU dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk memutuskan jadwal Pemilu Serentak 2024 pada Senin (24/1)

Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, jika jadwal Pemilu 2024 sudah diputuskan, maka KPU akan memulai tahapan Pemilu 2024 pada Juni 2022 mendatang.

Baca Juga

KPU Usulkan Pemilu Digelar 14 Februari 2024

"Jadi, kalau memang ditetapkan (jadwal Pemilu 2024), kita akan mulai Juni 2022 start tahapan Pemilu,” kata Ilham saat memberikan sambutan di acara lauching KPU-CSIRT (Computer Security Incident Response Team) yang disiarkan Youtube KPU, pada Jumat (21/1).

Ilham mengatakan, ketika tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai, maka bersamaan dengan itu, KPU juga akan mulai menggunakan beberapa teknologi informasi, seperti sistem informasi partai politik atau Sipol.

Menurut Ilham, keberadaan CSIRT penting untuk menjamin keamanan KPU dalam menggunakan teknologi informasi. Apalagi, KPU bakal banyak menggunakan teknologi informasi dalam tahapan Pemilu 2024.

Adapun teknologi informasi itu di antaranya, sistem informasi daerah pemilihan atau Sidapil, sistem informasi daftar pemilih atau Sidalih, sistem informasi pencalonan atau Silon, sistem informasi logistik dan distribusi atau Silogdis, sistem informasi penghitungan suara atau Situng dan sistem rekapitulasi elektronik atau Sirekap

“Kami juga mengapresiasi apa yang dilakukan BSNN yang menjadikan salah satu prioritas kepada KPU pada tahun 2022 ini untuk diterapkan CSIRT, yang merespon dan memitigasi insiden siber,” kata Ilham.

Baca Juga

Komisi II Tunggu Hasil Bamus Lakukan Uji Kelayakan Anggota KPU-Bawaslu

Sebelumnya, KPU sudah mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR tentang permintaan konsultasi pada Rabu (19/1) malam secara online dan salinan fisik suratnya dikirimkan sekretariat DPR RI kemarin, Kamis (20/1).

Konsultasi ini terkait pembahasan rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2024. Dalam surat tersebut, KPU mengusulkan satu lagi alternatif tanggal pemungutan suara Pilpres dan Pileg Serentak 2024, yakni tanggal 14 Februari 2024.

"Dalam surat tersebut, KPU menyampaikan satu alternatif lagi tanggal pemungutan suara Pemilu, yakni 14 Februari 2024," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi dalam keterangannya, Kamis (20/1). (Pon)

Baca Juga

DPR Gelar Uji Kelayakan Komisioner KPU-Bawaslu Minggu Pertama Februari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Kata PDIP Jateng Soal Puan Tak Undang Ganjar
Indonesia
Ini Kata PDIP Jateng Soal Puan Tak Undang Ganjar

DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah memberikan konfirmasi tidak mengundang Gubernur Ganjar Pranowo saat pengarahan kader untuk penguatan soliditas partai menuju Pemilu 2024 oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Anies Baswedan Jadi Kandidat Terkuat Capres NasDem
Indonesia
Anies Baswedan Jadi Kandidat Terkuat Capres NasDem

Nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan diusulkan menjadi capres dalam Rakernas Partai Nasdem yang akan digelar pada 15-17 Juni mendatang.

Anies Tegaskan Penderita Autoimun dan Komorbid Berat Bisa Pakai Vaksin Moderna
Indonesia
5 Lokasi Disiapkan Untuk UMKM Saat Gelaran MotoGP
Indonesia
5 Lokasi Disiapkan Untuk UMKM Saat Gelaran MotoGP

"Kami akan siapkan dalam satu bulan ke depan sudah ada e-katalog (aplikasi belanja online) untuk produk UMKM di MotoGP 2022 ini," ungkap Teten.

Ade Yasin Klaim Sebagai Korban, KPK Pastikan Punya Bukti Kuat
Indonesia
Ade Yasin Klaim Sebagai Korban, KPK Pastikan Punya Bukti Kuat

Menanggapi alasan Ade Yasin, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan, bantahan yang disampaikan Bupati Bogor, Ade Yasin, atas keterlibatannya dalam kasus dugaan suap lumrah disampaikan tersangka korupsi.

Ini Kata Disdik Soal PPDB 2021-2022 Tak Beri Ruang Warga Luar DKI
Indonesia
Ini Kata Disdik Soal PPDB 2021-2022 Tak Beri Ruang Warga Luar DKI

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menanggapi anggapan bahwa proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021-2022 tidak memberikan ruang untuk siswa di luar Jakarta.

Kasus ODGJ Tinggi, Pemkot Bogor Minta Lahan ke Pemprov Jabar
Indonesia
Kasus ODGJ Tinggi, Pemkot Bogor Minta Lahan ke Pemprov Jabar

Riskesdas mencatat, kasus ODGJ mengalami peningkatan menjadi 7 permil rumah tangga. Artinya, per 1.000 rumah tangga terdapat 7 anggota rumah tangga dengan ODGJ.

Indonesia Telah Terima 104 Juta Dosis Vaksin COVID-19
Indonesia
Indonesia Telah Terima 104 Juta Dosis Vaksin COVID-19

Pemerintah telah menyatakan, kesiapannya untuk membeli sebanyak 426,8 juta vaksin guna memutus rantai penyebaran virus corona dan optimis Indonesia bisa mengamankan 426,8 juta dosis vaksin tersebut.

Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkoba Diupayakan dengan Rehabilitasi
Indonesia
Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkoba Diupayakan dengan Rehabilitasi

Memperhatikan sistem peradilan pidana yang saat ini cenderung punitif, tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan

PSI Minta Anies Sulap Sekolah Swasta Jadi Sentra Vaksin
Indonesia
PSI Minta Anies Sulap Sekolah Swasta Jadi Sentra Vaksin

Ketua Fraksi PSI DPRD Jakarta Idris Ahmad mengatakan, sekolah yang dirombak jadi lokasi vaksin bukan hanya negeri tapi juga swasta. Untuk itu, Gubernur Anies Baswedan harus melobi sekolah milik swasta.