Pekan Depan DKI dan Bekasi Sepakati Perpanjangan Pengelolaan Sampah Bantargebang Petugas dengan alat berat mengambil sampah di TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (1/5/2020). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/pras.

MerahPutih.com - Perpanjangan kontrak pengelolaan sampah Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menuju kata sepakat. Direncanakan pekan depan keduanya bakal menandatangani perpanjangan kerja sama tersebut.

Humas Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Yogi mengungkapkan, pembahasan perjanjian dan ketentuan perpanjangan kontrak pembuangan sampah di Bantargebang, Bekasi sudah rampung.

"Kemarin sudah finalisasi, sekarang lagi nyari waktu Pak Gubernur (Anies Baswedan), berharap Pak Gubernur bisa hari Senin besok," papar Yogi ketika dihubungi awak media Kamis (21/10).

Baca Juga:

ITF Belum Rampung, Pemprov DKI Perpanjang Pengelolaan Sampah Bantargebang

Saat ini, kata Yogi, perjanjian kerja sama Pemprov DKI dengan Kota Bekasi ihwal pengelolaan sampah tengah di-review oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kedua belah pihak antara DKI dan Bekasi sudah sepakat, sudah dirumuskan, sudah difinalisasi itu, sekarang lagi minta persetujuan Kemendagri," paparnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Asep Kuswanto menjelaskan progres perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi.

Aktivitas pembuangan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (26/10). ( ANTARA FOTO/Risky Andrianto)
Aktivitas pembuangan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (26/10). ( ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Dalam prosesnya, Bekasi meminta dana kompensasi berupa BLT yang disetor kepada warga sekitar Bantargebang naik 100 persen. Namun, Asep menyebut DKI tak jadi menaikkan nominal BLT tersebut dalam perjanjian berikutnya.

"Besaran formulanya tidak berubah. Jadi, sama dengan yang selama ini berlaku yakni Rp 300 ribu per keluarga," kata Asep.

Namun sejauh ini, DKI dan Bekasi sepakat untuk menambah jumlah warga sekitar Bantargebang yang menjadi penerima BLT. Sebelumnya, ada 18 ribu KK yang terdaftar sebagai penerima. Ke depan, jumlah penerima akan menjadi sekitar 24 ribu KK.

Baca Juga:

Anies Diminta Tambah Jumlah Penerima Kompensasi TPST Bantargebang

"Ada permohonan jumlah KK yang menerima BLT. kemarin ada 18 ribu KK, ditambah 6 ribuan. Kenapa banyak bertambah? Karena ada 4 kelurahan di Kecamatan Bantargebang yang terdampak, dan selama ini yang menerima dana BLT hanya 3 kelurahan. Pemkot Bekasi ingin PKS baru ini ada penambahan 1 kelurahan lagi," jelas Asep.

Selain itu, ada tambahan lain yang masuk dalam perjanjian Bantargebang, seperti peningkatan fasilitas dan sarana kebersihan hingga pengembangan wilayah di Kecamatan Bantargebang. (Asp)

Baca Juga:

Wagub Sebut Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Sampah Bantar Gebang Masih Proses

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Konferensi Pers soal Penangkapan Irjen Teddy Sore Ini
Indonesia
Kapolri Konferensi Pers soal Penangkapan Irjen Teddy Sore Ini

"Nanti sore saya release resmi setelah dari Istana (Kepresidenan)," ucap Listyo di Jakarta, Jumat (14/10).

KPK Usung Program Penyuluh Antikorupsi dalam Pertemuan G20 ACWG
Indonesia
KPK Usung Program Penyuluh Antikorupsi dalam Pertemuan G20 ACWG

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Novianthi menyatakan, partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi tidak kalah penting dengan upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Kebijakan Visa Baru Beri Peluang WNI Lulusan 50 Universitas Top Dunia Cari Kerja di Inggris
Indonesia
Kebijakan Visa Baru Beri Peluang WNI Lulusan 50 Universitas Top Dunia Cari Kerja di Inggris

Saat ini, Inggris membuka pintu untuk semua lulusan yang pernah belajar di salah satu dari 50 universitas top dunia non-Inggris dalam lima tahun terakhir, termasuk WNI.

Sidang Vonis Munarman Digelar 6 April Mendatang
Indonesia
Sidang Vonis Munarman Digelar 6 April Mendatang

Terdakwa kasus dugaan terorisme Munarman, bakal menjalani vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Putusan terhadap Munarman sedianya akan dibacakan dua pekan ke depan.

6 Akses Layanan Keuangan di Kota Bandung Buat Bangkitkan Ekonomi Warga
Indonesia
6 Akses Layanan Keuangan di Kota Bandung Buat Bangkitkan Ekonomi Warga

Ororitas Jasa Keuangan Regional ll menjamin warga Kota Bandung dapat memperoleh akses keuangan sesuai dengan kebutuhan.

NasDem 'Melirik' Ganjar, Elite PDIP Singgung Beda Penumpang Sama Calo
Indonesia
Mahfud MD:  Papua Harus Dilihat Dalam Kondisi Normal
Indonesia
Mahfud MD: Papua Harus Dilihat Dalam Kondisi Normal

Delapan pekerja PT Palapa Timur Telematika tewas setelah dibunuh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di pedalaman Beoga.

Denda Tilang Elektronik Capai Rp 639 Miliar
Indonesia
Denda Tilang Elektronik Capai Rp 639 Miliar

Titipan denda yang terkumpul selama penerapan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) mencapai Rp 639 miliar.

Petisi Desak Polisi Setop Penggunaan Gas Air Mata usai Tragedi Kanjuruhan
Indonesia
Petisi Desak Polisi Setop Penggunaan Gas Air Mata usai Tragedi Kanjuruhan

"Stop Penggunaan Gas Air Mata atau #RefuseTearGas adalah desakan Publik kepada otoritas keamanan Republik Indonesia untuk tidak menggunakan gas air mata dalam menangani massa," tulis Petisi.

Penghapusan Tilang Manual Revolusi Perbaiki Citra Polisi
Indonesia
Penghapusan Tilang Manual Revolusi Perbaiki Citra Polisi

Kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghapus tilang manual di jalan menuai dukungan.