Pekan Depan, Dewas KPK Gelar Sidang Etik Firli Ketua KPK Firli. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan bakal segera menyidangkan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri. Tim humas KPK akan mengumumkan jadwal persidangan dugaan etik Firli Bahuri.

"Humas akan mengumumkan (jadwal sidang etik)," kata Anggota Dewas KPK, Harjono kepada wartawan, Rabu (19/8).

Senada dengan Harjono, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan, sidang dugaan pelanggaran etik Firli akan digelar pekan depan. Namun, dia tidak menjelaskan sidang tersebut akan digelar terbuka untuk umum atau tidak.

Baca Juga:

Belum Ada Pihak yang Jadi Justice Colaborator Dalam Perkara Djoko Tjandra

"Humas akan rilis jadwal sidang etik yang akan dilakukan minggu depan," ujar Haris.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menagih janji Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli. ICW mengingatkan agar Dewas KPK segera memutus dugaan pelanggaran etik Firli.

"ICW beranggapan harusnya tidak ada lagi hambatan bagi Dewan Pengawas untuk segera menggelar sidang etik atas dugaan pelanggaran tersebut. Terlebih lagi tindakan Komjen Firli sudah terang benderang bertentangan dengan kode etik," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.

KPK
KPK. (Foto: Antara)

Kurnia memandang, dugaan pelanggaran etik Firli terkait penggunaan helikopter milik swasta bertentangan dengan nilai dasar integritas yang diatur dalam Peraturan Dewas. Terlebih, KPK di bawah kepemimpinan Komjen Firli acap kali mendapat sorotan tajam dari masyarakat.

"Memang harus diakui bahwa dugaan pelanggaran kode etik bukan hal yang baru bagi Komjen Firli Bahuri. Sebelum menjadi Ketua KPK, ICW juga sempat melaporkan yang bersangkutan saat menjabat sebagai Deputi Penindakan karena melakukan pertemuan dengan pihak yang sedang berperkara di lembaga anti rasuah itu," kata Kurnia. (Pon)

Baca Juga:

KPK Diminta Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah Rp4,9 Miliar dari Polda NTT

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Meski Didemo Sekelompok Massa, PKS Dukung Penyelenggaraan DWP 2019 di Jakarta
Indonesia
Meski Didemo Sekelompok Massa, PKS Dukung Penyelenggaraan DWP 2019 di Jakarta

"Kita gak larang seni budaya. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangannya itu harus berdasarkan kepada ketaatan hukum. Itu intinya jadi monggo bermusik dan seni budaya tapi selalu pada aturan yang ada," kata Suhaimi

 Anies Beberkan Hampir Semua Wilayah di DKI Jakarta Terpapar Virus Corona
Indonesia
Anies Beberkan Hampir Semua Wilayah di DKI Jakarta Terpapar Virus Corona

"Dari data ini sudah bisa dibayangkan bahwa hampir di seluruh kecamatan, ada kasus," kata Anies setelah menunjukkan gambar sebaran COVID-19 di DKI Jakarta

Ganjil Genap Tak Efektif Tekan Kasus COVID-19 di Jakarta
Indonesia
Ganjil Genap Tak Efektif Tekan Kasus COVID-19 di Jakarta

Anies juga malah berencana akan menerapkan sistem ganjil genap kepada penggunaan sepeda motor

Kang Emil Sangat Mendukung KRL Dihentikan
Indonesia
Kang Emil Sangat Mendukung KRL Dihentikan

Pemprov Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten sepakat mengusulkan pengendalian penyebaran COVID-19 di KRL

Terdampak Corona, Pedagang Pasar Tradisional DIY Gratis Bayar Retribusi
Indonesia
Terdampak Corona, Pedagang Pasar Tradisional DIY Gratis Bayar Retribusi

Pasalnya, sejak mewabahnya virus Corona pendapatan para pedagang pasar tradisional di wilayah DIY turun drastis.

Megawati Dianugerahi Tokoh Pelopor Penguatan BMKG
Indonesia
Megawati Dianugerahi Tokoh Pelopor Penguatan BMKG

Megawati Soekarnoputri menerima anugerah kehormatan Tokoh Pelopor Penguatan BMKG.

Polri Mendadak Tunda Pengungkapan Tersangka Kebakaran Kejaksaan Agung
Indonesia
Polri Mendadak Tunda Pengungkapan Tersangka Kebakaran Kejaksaan Agung

Agenda yang rencananya digelar pada Rabu (30/9) itu ditunda hingga besok, Kamis (1/10).

Positivity Rate 12,2 Persen, Penambahan Kasus Positif DKI Perhari 1.026 Jiwa
Indonesia
Positivity Rate 12,2 Persen, Penambahan Kasus Positif DKI Perhari 1.026 Jiwa

WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen