Pekan Depan, 19.125 Petugas Pilkada Sleman Jalanin Rapid Test Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi. Foto: MP/Teresa Ika

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan melakukan "rapid test" atau tes cepat COVID-19 terhadap 19.125 petugas pemungutan suara. Rapid test dilakukan secara bertahap mulai minggu depan, 24 November 2020.

Ketua KPU Kabupaten Sleman, Trapsi Haryadi menjelaskan, rapid test dilakukan guna memastikan petugas pelaksana pencoblosan aman dari penyebaran virus corona.

"Sebanyak 19.125 petugas tersebut terdiri dari KPPS dan petugas ketertiban. Ini langkah nyata kami mencegah timbulnya kluster baru dalam pilkada," kata Trapsi di Sleman, Rabu (18/11).

Baca Juga

Positif COVID-19, Bupati Bogor Minta Dinkes Tracing Orang di Sekitarnya

Selain rapid test, KPU Sleman telah menyusun sistem pemilihan Pilkada yang sesuai protokol kesehatan new normal. Di antaranya memberi kuota jumlah pemilih dan petugas di TPS paling banyak 500 orang sekali waktu. Pemilih datang ke TPS secara bergantian sesuai waktu yang sudah ditentukan dan wajib mengenakan masker serta mencuci tangan.

Seluruh KPPS mengenakan Alat Pelindung Diri (APD). Kemudian, TPS disemprot disinfektan secara berkala. Petugas juga mengecek suhu tubuh pemilih sebelum masuk ke dalam bilik. KPU turut menyediakan bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh 37,3 derajat celcius.

"Bagi yang suhu normal, bisa mencoblos dibilik. Pemilih diberikan sarung tangan plastik, pemberian tinta tidak dengan cara dicelup," katanya.

ilustrasi rapid test
Ilustrasi rapid test. Foto: MP/Teresa Ika

Petugas juga akan mendorong pemilih untuk langsung pulang dan tidak berkerumun sebelum maupun sesudah pencoblosan. Ia mengatakan pihaknya terus melakukan sosilisasi di masyarakat bahwa pelaksanaan Pilkada Sleman diupayakan sangat aman terhadap penyebaran COVID-19.

Pilkada Bupati/Wali Kota serentak akan berlangsung pada 9 Desember mendatang. KPU Kabupaten Sleman mencatat ada 794.839 warga yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2020.

Baca Juga

Dilema Sri Mulyani Ambil Keputusan Saat Pandemi COVID-19

Sebanyak 385.940 merupakan laki-laki, dan 408.899 lainnya merupakan perempuan. Warga akan memberikan suara tersebar di 2.124 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Sleman. (Teresa Ika/Yogyakarta)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Lakukan Uji Klinis Terhadap Molnupiravir Sebagai Obat Terapi Pasien COVID-19
Indonesia
Pemerintah Lakukan Uji Klinis Terhadap Molnupiravir Sebagai Obat Terapi Pasien COVID-19

Nantinya, hasil uji klinis juga akan disampaikan ke masyarakat setelah prosesnya rampung

Anies Bubarkan Tim Pemulasaraan Jenazah COVID-19
Indonesia
Anies Bubarkan Tim Pemulasaraan Jenazah COVID-19

Anies Baswedan resmi membubarkan Tim Pemulasaraan Jenazah COVID-19, seiring dengan menurunnya kasus virus corona di Ibu Kota

KPK Eksekusi Eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum ke Lapas Sukamiskin
Indonesia
KPK Eksekusi Eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum ke Lapas Sukamiskin

Tim Jaksa Eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi eks Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Polresta Surakarta Musnahkan Ribuan Liter Miras
Indonesia
Polresta Surakarta Musnahkan Ribuan Liter Miras

Polresta Surakarta, Jawa Tengah memusnahkan sebanyak 1.315 liter minuman keras berbagai jenis jelang Lebaran 1442 H. Minuman keras tersebut merupakan hasil operasi masyarakat (pekat) selama Januari-Mei.

KPK Telusuri Aliran Duit Suap Bansos Mensos Juliari
Indonesia
KPK Telusuri Aliran Duit Suap Bansos Mensos Juliari

Termasuk menelusuri aliran dana dari korupsi tersebut.

KPK Lakukan Operasi di Gresik Jawa Timur
Indonesia
KPK Lakukan Operasi di Gresik Jawa Timur

KPK memastikan setiap perkembangan hasil kegiatan penyelidikan oleh tim KPK di Jawa Timur tersebut akan disampaikan lebih lanjut pada publik.

Wamenkumham Sebut Jangan Bandingan RUU KUHP dengan KUHP Negara Lain
Indonesia
Wamenkumham Sebut Jangan Bandingan RUU KUHP dengan KUHP Negara Lain

Paling tidak terdapat tiga BAB yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Pertama, menyangkut kejahatan politik. Dalam KUHP tidak ada satu pun BAB terjemahan Belanda yang berjudul kejahatan politik.

Ini Alasan Pemilik Mobil RI 1 Palsu Nekat Terobos Mabes Polri
Indonesia
Ini Alasan Pemilik Mobil RI 1 Palsu Nekat Terobos Mabes Polri

Mobil tersebut dimiliki oleh seorang oknum anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sengaja menggunakan pelat palsu RI 1 untuk mencari perhatian.

Cerita Warga Surabaya Sehari 3 Kali Antre Buat Isi Tabung Oksigen
Indonesia
Cerita Warga Surabaya Sehari 3 Kali Antre Buat Isi Tabung Oksigen

"Ya saya harus rela antre, untuk mengisi oksigen ini sampai tiga kali dalam sehari. Untuk sekali pengisian tabung kecil (1 m3) di sini harganya Rp 35 ribu," ujar seorang warga Surabaya.

205 Titik di 10 Provinsi Bakal Dipasang Tilang Elektronik
Indonesia
205 Titik di 10 Provinsi Bakal Dipasang Tilang Elektronik

Program 100 hari kerja bapak Kapolri ini yang direncanakan nanti launching tahap 1 oleh bapak Kapolri tanggal 17 Maret 2021 di 10 Polda.