Pejabat PU Akui Terima Suap dari Penyuap Anggota BPK Rizal Djalil Ilustrasi suap (Foto:sajinka2 dari Pixabay).

MerahPutih.com - Pejabat Fungsi Utama Pengembangan Konstruksi Kementerian PUPR Mochammad Natsir, mengakui pernah menerima duit dari salah satu penyuap mantan anggota BPK Rizal Djalil, Misnan Minskiy.

Hal itu dikatakan Natsir saat bersaksi dalam sidang dengan terdakwa Rizal Djalil terkait proyek pembangunan SPAM di Kementerian PUPR di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/1).

Natsir mengaku menerima uang sebesar USD5 ribu yang saat itu nominalnya senilai Rp50 juta. Dia juga mengaku pernah diserahkan uang dua kali, namun yang pertama ditolak.

Baca Juga:

Jaksa KPK Eksekusi Empat Terpidana Proyek SPAM Kementerian PUPR

Pada pemberian pertama yang memberikan uang itu adalah teman Rizal Djalil yang saat itu Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo, pemenang proyek SPAM PUPR. Leonardo menyerahkan amplop dan ditolak.

"Iya emang ketemu saya akhir tahun 2017, atau awal 2018 dan saat itu Pak Leo bermaksud berikan amplop kecil coklat, kemudian karena saya perkirakan dalamnya uang, saya tolak, saya katakan 'tak usah simpan saja, nanti kalau ada kegiatan PUPR butuh sponsor, silakan jadi sponsor aja'," kata Natsir menirukan percakapan saat itu.

Natsir mengaku, amplop itu isinya uang karena amplop itu diserahkan saat setelah Leonardo menandatangani kontrak proyek SPAM PUPR. Dalam pertemuan itu, Leo juga mengatakan proyek berjalan dengan lancar.

Penerimaan uang terjadi pada pertemuan kedua. Saat itu bukan Leo yang menyerahkan tapi Misnan Miskiy selaku Direktur Teknis dan Pemasaran PT Minarta Dutahutama yang menyerahkan uang ke Natsir sebesar USD 5 ribu. Natsir menerima uang itu.

Anggota BPK Rizal Djalil (Foto: MP/Ponco)
Anggota BPK Rizal Djalil (Foto: MP/Ponco)

"Kedua saya nggak ingat kira-kira Juni 2018 Pak Misnan laporkan kegiatan berjalan baik, pada intinya dia berikan amplop juga yang kemudian saya ketahui isinya uang sebesar USD 5 ribu, dan saya menyesal telah khilaf, tapi uang tersebut saya sudah serahkan ke KPK pada tanggal 31 Januari 2019," kata Natsir.

"Sekitar Rp50 juta. Saya terima, dan saya sudah serahkan ke KPK pada 31 Januari 2019," sambung dia.

Rizal didakwa menerima suap sebesar Rp1,3 miliar terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR dari mantan Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo.

Jaksa menyebut Rizal Djalil selaku anggota BPK saat itu mengupayakan agar PT Minarta Dutahutama mendapat proyek di lingkungan Kementerian PUPR. Rizal juga mengenalkan Leonardo ke sejumlah pejabat PUPR, hingga akhirnya mendapat proyek pekerjaan konstruksi pengembangan JDU SPAM IKK Hongaria Paket 2 TA 2017-2018, yang lokasi pengerjaannya di wilayah Pulau Jawa meliputi Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa Anggota BPK Rizal Djalil Sebagai Tersangka Suap Proyek SPAM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kini, Vaksinasi Gotong Royong Bisa Gunakan Merek Vaksin COVID-19 yang Digratiskan
Indonesia
Kini, Vaksinasi Gotong Royong Bisa Gunakan Merek Vaksin COVID-19 yang Digratiskan

Sebelumnya, jenis vaksin yang akan digunakan pada vaksinasi Gotong Royong ini tidak boleh menggunakan vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer.

Ketua DPRD DKI Siap Penuhi Panggilan KPK soal Kasus Lahan Muncul
Indonesia
Ketua DPRD DKI Siap Penuhi Panggilan KPK soal Kasus Lahan Muncul

"Saya siap memenuhi panggilan," ucap Prasetyo Edi di Jakarta saat dikonfirmasi awak media, Senin (20/9).

Jokowi Dijadwalkan Lantik Andi Widjajanto Jadi Gubernur Lemhannas Besok
Indonesia
Jokowi Dijadwalkan Lantik Andi Widjajanto Jadi Gubernur Lemhannas Besok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melantik Andi Widjajanto menjadi Gubernur Lemhannas.

Polisi Periksa Dinar Candy Terkait Aksi Berbikini di Pinggir Jalan
Indonesia
Polisi Periksa Dinar Candy Terkait Aksi Berbikini di Pinggir Jalan

"Nanti akan kita sampaikan karena yang bersangkutan memang masih dalam pemeriksaan sekarang ini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus

Realisasi KUR Sentuh 58,53 Persen di Awal Agustus 2021
Indonesia
Realisasi KUR Sentuh 58,53 Persen di Awal Agustus 2021

Adapun target penyaluran KUR dari tahun 2015 sampai dengan 2021 terus meningkat dari sebesar Rp 30 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 253 triliun di tahun 2021.

Syarat dan Protokol Pelaksanaan Salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal
Indonesia
Syarat dan Protokol Pelaksanaan Salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal

"Salat Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Istiqlal disiapkan protokol kesehatan, semuanya diharuskan memakai masker, mengecek suhu, dan memastikan diri dalam keadaan sehat," kata Bukhori di Jakarta, Sabtu (30/4)

Jokowi Tunjuk Airlangga Pimpin Sherpa Track G20
Indonesia
Jokowi Tunjuk Airlangga Pimpin Sherpa Track G20

Sherpa Track G20 membahas isu ekonomi non-keuangan seperti energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.

Istana Sebut Cuma Butuh 2 Tahun Indonesia Kembali Jadi Negara Berpendapatan Menengah
Indonesia
Istana Sebut Cuma Butuh 2 Tahun Indonesia Kembali Jadi Negara Berpendapatan Menengah

Saat 2019 ketika Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atas, pendapatan per kapita di Tanah Air sebesar USD 4.050 atau baru berada sedikit di atas batas bawah klasifikasi yang ditetapkan Bank Dunia yakni USD 4.046.

Satu Barisan dengan Buruh, Anies Mengaku Berjuang Naikkan Lagi UMP DKI
Indonesia
Satu Barisan dengan Buruh, Anies Mengaku Berjuang Naikkan Lagi UMP DKI

Buruh menilai kenaikan upah mininum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 belum menunjukan keadilan.

Ini Syarat Partai Buruh Bisa Bersaing dengan Partai Besar
Indonesia
Ini Syarat Partai Buruh Bisa Bersaing dengan Partai Besar

Partai Buruh harus memiliki keunikan untuk dapat bersaing dengan partai-partai besar pada ajang perpolitikan Indonesia.