Pejabat Penentang PPKM Darurat Siap Disanksi, Bareskrim Koordinasi dengan Kejagung Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Agus Andrianto. ANTARA/HO-Polri

Merahputih.com - Proses hukum terhadap pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kini tengah berlaku.

Kabareskim Polri, Komjen Agus Andrianto tengah merumuskan sanksi hukuman kepada pihak yang tak mendukung pelaksanaan PPKM Darurat, termasuk para pejabat negara. Pasalnya, diduga ada pejabat yang tak mendukung penuh kebijakan penanganan COVID-19 ini.

"Kami sedang berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, tadi juga sama Jampidum, terkait dengan perumusan pasal-pasal sampai dengan apabila ditemukan pejabat yang menghalangi hingga menghambat pelaksanaan PPKM Darurat," ungkap Agus kepada wartawan yang dikutip, Minggu (4/7).

Baca Juga:

Tips Membuat Suasana Harmonis di Rumah Saat PPKM

Agus juga meminta jajaran kepolisian menindak tegas masyarakat hingga oknum melanggar aturan PPKM Darurat.

"Bapak Kapolri mengarahkan untuk seluruh jajarannya agar menyusun cara bertindak serta pasal yang dikenakan sesuai dengan yang telah dikoordinasikan bersama pihak Kejaksaan," lanjut Agus.

Ia menegaskan pihaknya bersama Kejaksaan akan menindak pihak-pihak yang membahayakan keselamatan masyarakat.

Bareskrim Polri. Foto: tribratanews.polri.go.id
Bareskrim Polri. Foto: tribratanews.polri.go.id

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat menyebut sanksi tersebut mulai dari penegakan yustisi hingga adanya ancaman pidana.

"Ada dua jenis penindakan, pertama itu penegakan yustisi dan kedua penyidikan untuk masuk ke pidana," ungkap Tubagus.

Tubagus melanjutkan, hukuman pidana bagi masyarakat yang dianggap menghalangi upaya penanggulangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Penerapan PPKM Darurat ini merupakan bentuk upaya dalam penanggulangan wabah penyakit," sambungnya.

Baca Juga:

Panduan Pelaksanaan Ibadah dari MUI Selama PPKM Darurat

Oleh karenanya, Tubagus menjelaskan pihaknya telah menyiapkan sejumlah satgas penegakan hukum untuk menindak para pelanggar PPKM Darurat. Perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal yang tetap beroperasi pun akan ditindak tegas.

"Sebagai contoh untuk yang non kritikal dan esensial yang seharusnya ditutup kemudian dia buka dan beroperasional berarti dia menghalangi terhadap penanggulangan wabah penyakit," pungkasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PA 212 Cari Cara Gelar Reunian 2 Desember
Indonesia
PA 212 Cari Cara Gelar Reunian 2 Desember

Panitia Reuni 212 terus memutar cara untuk bisa menggelar kegiatan meraka pada Kamis 2 Desember mendatang.

Pasar Tanah Abang Penuh, Warga Diimbau Cari Tempat Perbelanjaan Lain
Indonesia
Pasar Tanah Abang Penuh, Warga Diimbau Cari Tempat Perbelanjaan Lain

Polda Metro Jaya meminta warga mencari tempat perbelanjaan lain demi menghindari penumpukan dan mencegah penyebaran COVID-19.

Dubes Palestina Minta Bantuan Pemerintah Indonesia Hentikan Agresi Militer Israel
Indonesia
Dubes Palestina Minta Bantuan Pemerintah Indonesia Hentikan Agresi Militer Israel

Duta Besar Palestina, Zuhair Al-Sun meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk ikut campur menghentikan agresi militer Israel yang dimulai sejak Senin (10/5).

Menteri Agama: Rayakan Natal dengan Sederhana
Indonesia
Menteri Agama: Rayakan Natal dengan Sederhana

"Rayakan Natal dengan penuh kesederhanaan dan terus berbagi kasih pada sesama,” kata Yaqut Cholil

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Bali Anjlok
Indonesia
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Bali Anjlok

Pengetatan protokol kesehatan terbukti mampu menurunkan jumlah warga yang melakukan perjalanan wisata.

Viral Pemain Skateboard Tarik-Tarikan dengan Satpol PP, Begini Penjelasan Anak Buah Anies
Indonesia
Viral Pemain Skateboard Tarik-Tarikan dengan Satpol PP, Begini Penjelasan Anak Buah Anies

Viral di media sosial sebuah rekaman video sejumlah petugas satpol PP yang menindak dua orang pemain skateboard.

Jokowi Perintahkan Pemda Siapkan Lapangan Buat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Jokowi Perintahkan Pemda Siapkan Lapangan Buat Vaksinasi COVID-19

Pemerintah daerah mempersiapkan secara optimal tenaga vaksinator dan manajemen pelaksanaan vaksin di lapangan.

Mahfud MD: Dua Nakhoda Partai Demokrat Bukan Urusan Pemerintah
Indonesia
Mahfud MD: Dua Nakhoda Partai Demokrat Bukan Urusan Pemerintah

Pemerintah menegaskan tak mau ikut campur terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (5/3) kemarin.

Pesan Natal Jokowi: Pandemi Memberi Banyak Pelajaran
Indonesia
Pesan Natal Jokowi: Pandemi Memberi Banyak Pelajaran

"Pandemi telah mengubah banyak hal dan memberi banyak pelajaran," tegasnya.

Kontingen Atlet PON Asal Unesa Dibebaskan Tugas Skripsi
Indonesia
Kontingen Atlet PON Asal Unesa Dibebaskan Tugas Skripsi

"Mereka sudah layak memperoleh penghargaan beasiswa S3. Kami berharap mahasiswa yang lain bisa mengikuti jejak mereka-mereka yang berprestasi ini," tutur Nabil.