Pejabat Negara Boleh Lepas Masker, Ini Syaratnya Versi Satgas COVID-19 Foto bersama saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) 2020 di Bali. (Foto: Net/Twiter @airlangga_hrt)

MerahPutih.com - Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito meminta agar para pejabat publik konsisten memakai masker saat berkegiatan.

"Untuk para pejabat publik, terutama yang sering berhadapan dengan media dan memberikan informasi agar dipastikan selalu memakai masker," kata Wiku dalam konferensi pers secara virtual di Kantor Presiden Jakarta, Kamis, (27/8).

Baca Juga:

Viral Para Menteri Jokowi Tak Pakai Masker dan Tanpa Jaga Jarak di RKTM Bali

Meski demikian, Wiku memastikan tetap ada pengecualian bagi para pejabat boleh tidak mengenakan masker. Salah satunya, melepaskan masker agar gerakan bibir bisa dipahami publik, tetapi pejabat itu tetap harus menjaga jarak aman saat melepas masker. Sebaliknya untuk masyarakat umum, dia menegaskan tidak ada alasan boleh melepas masker.

"Asal (pejabat saat melepas masker) jarak betul-betul cukup longgar, tidak berdekatan dengan siapa pun, sirkulasi udara dipastikan dengan baik, dan tidak terjadi dalam waktu lama. Karena saat bicara, di situ potensi terjadi droplet (percikan) yang harusnya kita menggunakan masker," tutur jubir Satgas COVID-19 itu.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam tangkapan layar akun Youtube BNPB Indonesia saat menayangkan acara bincang-bincang Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Jakarta, Jumat (24/7/2020). (ANTARA/Dewanto Samodro)
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam tangkapan layar akun Youtube BNPB Indonesia saat menayangkan acara bincang-bincang Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Jakarta, Jumat (24/7/2020). (ANTARA/Dewanto Samodro)

Baca Juga:

Ini Kata Menko Airlangga Soal Foto Viral Para Menteri Tak Pakai Masker dan Jaga Jarak

Isu masker pun menjadi bahasan dalam rapat kabinet. Sebelumnya dalam rapat terbatas 24 Agutus 2020, Presiden Jokowi meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju ikut memromosikan pemakaian masker dan bahkan membagikannya untuk mencegah penularan COVID-19.

"Saya melihat urusan promosi pemakaian masker belum kelihatan setelah rapat itu, baik di media, baik di lapangan dengan membagikan masker saya rasa ini perlu saya ingatkan," kata Presiden Jokowi pada Senin (24/8).

menteri foto tanpa masker
Pejabat Negara foto bersama tanpa memakai masker saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) 2020 di Bali. (Foto: MP/Twiter @airlangga_hrt)

Presiden dalam rapat terbatas pada 3 Agustus 2020 sesungguhnya sudah menyampaikan agar dalam dua minggu setelah rapat 3 Agustus tersebut agar fokus kampanye adalah memakai masker, tetapi kampanye itu ternyata belum terlihat.

Bahkan, kasus baru positif COVID-19 di Indonesia pada Kamis (27/8) kemarin tercatat sebagai pertambahan tertinggi mencapai 2.719 dalam sehari. Total pencatatan hingga kemarin sudah ada 162.884 kasus positif COVID-19 di Indonesia. (Knu)

Baca Juga:

Viral Foto Menteri dan Pejabat Tak Bermasker, Presiden Harus Panggil Airlangga Hartarto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Gandeng Kelompok Pengusaha Vaksinasi Warga di Jakpus
Indonesia
Polisi Gandeng Kelompok Pengusaha Vaksinasi Warga di Jakpus

Hingga kini, proses vaksinasi di Jakarta masih terus berlangsung

Vaksinasi COVID-19 di Siang Hari Tidak Batalkan Puasa
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 di Siang Hari Tidak Batalkan Puasa

Presiden Joko Widodo telah melaksanakan vaksinasi menggunakan vaksin AstraZeneca di Jawa Timur. Bahkan, salah seorang kiai yang turut divaksin adalah Ketua MUI Jawa Timur K.H. Mutawakkil Alallah.

Bayar Hutang Luar Negeri, Cadangan Devisa Turun
Indonesia
Bayar Hutang Luar Negeri, Cadangan Devisa Turun

BI memandang cadangan devisa tetap memadai, dengan didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi.

Pemkab Cirebon Siap Fasilitasi Pilkades Berbasis Digital
Indonesia
Pemkab Cirebon Siap Fasilitasi Pilkades Berbasis Digital

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat bernomor 141/4528/SJ, tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu atau PAW.

Soal Pelarangan Mudik, Ketua DPR Peringatkan Pemerintah
Indonesia
Soal Pelarangan Mudik, Ketua DPR Peringatkan Pemerintah

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah bersikap konsisten terkait larangan mudik Hari Raya Idulfitri 1442 H mendatang.

Beratas Preman, Polisi Diminta Memililah dan Jangan Asal Tangkap
Indonesia
Beratas Preman, Polisi Diminta Memililah dan Jangan Asal Tangkap

"Jangan malah orang-orang yang banyak membantu masyarakat dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari ini malah diciduk, akibat salah penafsiran perintah itu," tuturnya.

KPK Pertimbangkan Banding Atas Putusan 6 Tahun Bui Wahyu Setiawan
Indonesia
KPK Pertimbangkan Banding Atas Putusan 6 Tahun Bui Wahyu Setiawan

Wahyu juga terbukti menerima uang Rp 500 juta

Berkas Perkara Rampung, Djoko Tjandra cs Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Berkas Perkara Rampung, Djoko Tjandra cs Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Kejaksaan Agung memastikan berkas perkara 4 tersangka kasus penghapusan red notice terpidana hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra sudah lengkap.

KPK Diminta Selidiki Dugaan Suap Pelarian Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Diminta Selidiki Dugaan Suap Pelarian Djoko Tjandra

Mabes Polri diketahui telah mengambil langkah dengan mencopot Brigjen Prasetijo Utomo dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri.

Kuasa Hukum Upayakan Djoko Tjandra Hadiri Sidang PK
Indonesia
Kuasa Hukum Upayakan Djoko Tjandra Hadiri Sidang PK

Andi juga berharap, Djoko Tjandra bisa dapat mengikuti jalannya PK di PN Jakarta Selatan