Pejabat Kemensos Ungkap Juliari Arahkan Pungut Fee Bansos Hingga Rp30 Miliar Bekas Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos) Adi Wahyono mengungkapkan adanya arahan dari mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Arahan itu terkait uang yang harus disetorkan perusahaan penggarap bantuan sosial (bansos) COVID-19.

Awalnya, tim kuasa hukum terdakwa Harry Van Sidabukke membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Adi Wahyono. Adi yang merupakan tersangka dalam kasus ini dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/3).

Baca Juga

Kubu Eks Mensos Juliari Sebut Sejumlah Saksi Tidak Konsisten

Dalam BAP Adi Wahyono disebutkan, pada Mei 2020, Juliari memanggil Adi Wahyono dan Kukuh Ary Wibowo yang juga staf khusus Mensos Juliari. Saat itu Juliari bertanya kepada keduanya soal realisasi permintaan fee sebesar Rp 10 ribu perpaket bansos kepada vendor penggarap proyek bansos.

"Target Juliari Batubara saat itu, adalah, saya (Adi Wahyono) dan Joko bisa memungut fee sebesar kurang lebih Rp 30 miliar pada tahap 1, 3, dan 6. Saya sampaikan bahwa pemintaan itu sedang diproses oleh Matheus Joko Santoso," kata tim kuasa hukum Harry membacakan BAP Adi Wahyono

Suasana sidang untuk dua terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja yang didakwa menyuap Menteri Sosial 2019-2020 Juliari P Batubara senilai Rp3,23 miliar terkait penunjukkan perusahaan penyedia bansos sembako COVID-19. Sidang dilakukan melalui "video conference" di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/3). (Desca Lidya Natalia)
Suasana sidang untuk dua terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja yang didakwa menyuap Menteri Sosial 2019-2020 Juliari P Batubara senilai Rp3,23 miliar terkait penunjukkan perusahaan penyedia bansos sembako COVID-19. Sidang dilakukan melalui "video conference" di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/3). (Desca Lidya Natalia)

Masih dalam BAP Adi Wahyono, disebutkan beberapa hari setelah permintaan tersebut, Juliari kembali memanggil Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Saat itu Juliari bertanya kepada Matheus soal fee yang dikumpulkan oleh Matheus. Saat pertemuan tersebut disebutkan jika Matheus saat itu menyampaikan daftar perusahaan yang sudah menyetor uang.

"Kemudian, saat itu Juliari Batubara sambil menanyakan kepada Joko dan saya, kenapa ada perusahaan-perusahaan yang belum menyetorkan uang dengan cara bertanya 'kenapa perusahaan ini belum?' sambil coret-coret perusahaan dan saat itu Joko menjawab 'ya yang ini belum'?" ujar kuasa hukum Harry.

"Kemudian atas arahan menteri tersebut, bahwa perusahaan yang belum menyetorkan uang, maka tidak usah diberikan di pekerjaan berikutnya. Apakah saksi tetap pada BAP ini? Atau saksi ingin merubah keterangan pada BAP ini?," tanya tim kuasa hukum Harry kepada Adi Wahyono.

Adi mengaku tetap pada keterangannya tersebut."Saya tetap konsisten pada BAP. Jadi tidak ada hubungannya dengan mencoret. Karena apa? Karena di halaman berikutnya sudah ada di BAP," kata Adi.

Mendengar jawaban Adi Wahyono bertele-tele, tim kuasa hukum kembali melontarkan pertanyaan.

"Pertanyaan saya apakah betul ada arahan dari Pak Menteri yang menyatakan bahwa perusahaan yang belum menyetorkan uang tidak usah diberikan pekerjaan berikutnya? Benar atau tidak?," tanya tim penasihat hukum Harry lagi.

Namun jawaban Adi Wahyono lagi-lagi tak membuat tim kuasa hukum Harry puas. Tim kuasa hukum pun kembali bertanya hal serupa kepada Adi. Pertanyaan soal adanya permintaan Juliari agar vendor yang tak memberi uang tidak mendapatkan pekerjaan di tahap berikutnya.

"Itu jawaban yang tidak menjawab pertanyaan saya. Apakah betul ada arahan dari menteri, bahwa apabila perusahaan yang tidak memberikan uang tidak usah diberikan pekerjaan lagi?," tanya tim kuasa hukum lagi.

"Ya, ada arahan pak," jawab Adi Wahyono. (Pon)

Baca Juga

Staf Ahli dan Ajudan Eks Mensos Juliari Bakal Bersaksi di Sidang Suap Bansos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perkembangan Baru Kasus COVID-19 di Kota Gudeg
Indonesia
Perkembangan Baru Kasus COVID-19 di Kota Gudeg

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat total angka akumulasi kematian sejak awal pandemi sampai Minggu (17/10) sebanyak 5.232 kasus.

BI dan Bank Sentral Tiongkok Mulai Implementasi Kerja Sama Mata Uang Lokal
Indonesia
BI dan Bank Sentral Tiongkok Mulai Implementasi Kerja Sama Mata Uang Lokal

Kerangka kerja sama ini disusun berdasarkan nota kesepahaman yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur PBC Yi Gang pada tanggal 30 September 2020.

18 Juta Warga India Terpapar COVID-19
Dunia
18 Juta Warga India Terpapar COVID-19

Kasus positif COVID-19 di India semakin mengkhawatirkan. Data pada Kamis (29/4), sebanyak 18 juta warga negeri Bollywood itu terpapar virus Corona.

PKS Minta Negara Waspadai Motif Terselubung Dalam Program Vaksinasi
Indonesia
PKS Minta Negara Waspadai Motif Terselubung Dalam Program Vaksinasi

Sekitar 26 juta karyawan badan usaha milik nasional (BUMN) dan swasta akan mendapat prioritas vaksinasi setelah tenaga kesehatan dan tenaga pelayanan publik

Dinkes Solo Tetap Jalankan Perintah Gibran Kebut Vaksinasi Corona di Bulan Puasa
Indonesia
Dinkes Solo Tetap Jalankan Perintah Gibran Kebut Vaksinasi Corona di Bulan Puasa

Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Jawa Tengah tetap menjalankan program vaksinasi COVID-19 selama bulan Ramadan. Program vaksinasi tersebut merupakan salah satu program 100 hari Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk mempercepat bangkitnya ekonomi di Solo.

[HOAKS atau FAKTA] Pilot Pesawat Meninggal Dunia Setelah Divaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Pilot Pesawat Meninggal Dunia Setelah Divaksin COVID-19

“Pilot pesawat Delta meninggal ketika pesawat sedang terbang, setelah menerima dosis kedua vaksin sebelumnya. Dilakukan pendaratan darurat.”

Langgar Prokes Saat Jamuan Bukber, Tiga Resto Ditegur Pemkot Solo
Indonesia
Langgar Prokes Saat Jamuan Bukber, Tiga Resto Ditegur Pemkot Solo

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah melayangkan Surat Peringatan (SP) pertama kepada tiga restoran. Pemberian SP 1 tersebut dilakukan lantaran restoran hotel tersebut dinilai melanggar protokol kesehatan (prokkes) saat jamuan buka puasa bersama.

Hutang dan Penghormatan Kemenag Pada Keluarga Gus Dur
Indonesia
Hutang dan Penghormatan Kemenag Pada Keluarga Gus Dur

Kementerian agama yang dia pimpin termasuk diantara yang punya ’hutang’ banyak pada keluarga Presiden ke-4 RI tersebut.

Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Masjid Raya Palembang
Indonesia
Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Masjid Raya Palembang

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Masjid Raya Sriwijaya Palembang.