Pejabat Kemensos Sebut Juliari yang Tentukan Bansos COVID-19 Sembako Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan dakwaan. ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara disebut sebagai pihak yang menentukan bantuan sosial (bansos) dalam penanganan COVID-19 berupa sembako.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin saat bersaksi untuk terdakwa Juliari Batubara dalam kasus dugaan suap bansos COVID-19.

Baca Juga:

Dapil Juliari di Jateng Kecipratan Duit Suap Bansos

Mulanya Ketua Majelis Hakim, Muhammad Damis mendalami soal penerapan bansos berupa sembako yang saat ini berujung rasuah. Juliari disebut sebagai penanggung jawab bansos sembako COVID-19.

"Siapa yang menentukan jenis bantuan?," tanya Hakim Damis di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (10/5).

"Bapak menteri sosial (Juliari Peter Batubara)," jawab Pepen.

Mendalami pernyataan Pepen, Hakim Damis menelisik apakah bansos berupa sembako itu ditentukan dalam keputusan rapat atau hanya dari keputusan Juliari.

"Pada waktu itu, apakah menteri sosial sendiri yang menentukan ataukah ditentukan berdasarkan rapat para pimpinan pejabat?," tanya Hakim Damis.

"Diawal bapak (Juliari Peter Batubara) menyampaikan untuk ada bantuan sosial sembako. Kemudian dibahas dirapat," ujar Pepen.

Bekas Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, tiba untuk diperiksa, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto E Suwarso
Bekas Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, tiba untuk diperiksa, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto E Suwarso

Pepen mengatakan, harus mempertanggung jawabkan bansos berupa sembako itu kepada Juliari. Menurutnya, mekanisme pertanggung jawaban itu berupa laporan.

"Mekanisme pertanggungjawaban saudara itu seperti apa?," kata Hakim Damis.

"Mekanisme pertanggung jawaban berupa laporan," ujar Pepen.

Menurut Pepen, bansos sembako itu berupa beras, minyak goreng, mie instan sarden dan kecap. Dia mengakui, satu paket bansos dianggarkan senilai Rp 300 ribu.

"Nilai satu paket itu Rp 270 ribu, Rp 30 ribunya, Rp 15 ribu untuk transporter dan Rp 15 ribu untuk godie bag," kata Pepen.

Baca Juga:

Penyuap Juliari Ditagih Fee Bansos Sejak COVID-19 Baru Masuk Indonesia

Sebelumnya Juliari didakwa menerima suap sebesar Rp32 miliar dari para pengusaha yang menggarap proyek pengadaan bansos untuk penanganan COVID-19. Uang tersebut diterima Juliari lewat dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Puluhan miliar uang dugaan suap untuk Juliari itu berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos COVID-19. Di antaranya yakni, PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
5 Provinsi Paling Banyak Dilanda Bencana
Indonesia
5 Provinsi Paling Banyak Dilanda Bencana

Jumlah kejadian bencana yang terjadi tahun lalu mengalami kenaikan 16,2 persen bila dibandingkan data tahun 2020 yang tercatat sebanyak 4.649 kejadian bencana.

Ribuan Buruh Kembali Turun ke Jalan, Tuntut UMP hingga Pertanyakan UU Cipta Kerja
Indonesia
Ribuan Buruh Kembali Turun ke Jalan, Tuntut UMP hingga Pertanyakan UU Cipta Kerja

Titik aksi buruh terpusat di dekat Mahkamah Konstitusi (MK) dan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/12).

Novel Baswedan Cs Ditempa Dua Pekan Jalani Pelatihan
Indonesia
Novel Baswedan Cs Ditempa Dua Pekan Jalani Pelatihan

Sebanyak 44 mantan pegawai KPK yang dilantik menjadi ASN Polri akan mengikuti pelatihan orientasi.

Wagub DKI Prediksi Indonesia Kebobolan Satu Gol, Tetapi Tetap Menang
Indonesia
Wagub DKI Prediksi Indonesia Kebobolan Satu Gol, Tetapi Tetap Menang

Riza meminta kepada warganya agar tidak melakukan nonton bareng

Tito Perintahkan Daerah Tuntaskan Penyaluran Bansos Saat PPKM
Indonesia
Tito Perintahkan Daerah Tuntaskan Penyaluran Bansos Saat PPKM

terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), Bupati/Wali Kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa.

Pasca OTT KPK, Bupati Probolinggo Digiring ke Jakarta
Indonesia
Pasca OTT KPK, Bupati Probolinggo Digiring ke Jakarta

Keduanya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Probolinggo, Jawa Timur.

Polisi Tahan 21 Pengendara Supermoto Nekat Terobos Jalan Tol
Indonesia
Polisi Tahan 21 Pengendara Supermoto Nekat Terobos Jalan Tol

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menindak tegas puluhan anggota komunitas supermoto yang viral masuk Tol Kelapa Gading-Pulo Gebang.

WNA dari UK, Norwegia dan Denmark Dilarang Masuk Indonesia
Indonesia
WNA dari UK, Norwegia dan Denmark Dilarang Masuk Indonesia

Pemerintah akan terus melakukan monitoring terhadap tiga negara tersebut

DPR Desak Pemerintah Selesaikan Sanksi WADA
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Selesaikan Sanksi WADA

Tidak berkibarnya bendera merah putih dalam upacara penyerahan trofi Piala Thomas akibat sanksi oleh Badan Antidoping Dunia atau kepada Indonesia harus menjadi perhatian publik.

Sempat Terhambat karena Banjir, Jalur KA Argopuro-Banyuwangi Kota Kembali Normal
Indonesia
Sempat Terhambat karena Banjir, Jalur KA Argopuro-Banyuwangi Kota Kembali Normal

Banjir yang menggenangi wilayah Banyuwangi membuat rel di daerah itu ikut terendam. Tepatnya di petak jalan antara Argopuro-Banyuwangi Kota.