Pejabat Kemenag Penyuap Romahurmuziy Ajukan Justice Collaborator Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Haris Hasanuddin mengajukan diri sebagai Juctice Collaborator (JC) kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyuap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Romi ini siap mengungkap terang ihwal suap jual beli jabatan di Kemenag.

"Dalam proses lenyidikan ini, HRS (Haris Hasanuddin) mengajukan diri menjadi JC," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/5).

BACA JUGA: Sekjen Kemenag: Pemilihan Kakanwil Kewenangan Menag Lukman Hakim

Menurut Febri saat ini pihaknya masih mempertimbangkan pengajuan JC Haris. Untuk itu, Febri meminta Haris bersikap kooperatif dan membuka siapa otak di balik praktik rasuah di Kementerian yang dipimpin Lukman Hakim Saifuddin tersebut.

"Nanti akan dilihat seberapa signifikan keterangan di persidangan dan juga konsistensi yang bersangkutan," tandasnya.

Hari ini penyidik KPK melimpahkan berkas penyidikan Haris dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi ke tahap penuntutan. Kedua anak buah Lukman akan segera diadili atas perkara suap jual beli jabatan di Kemenag.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MP/Ponco

Haris dan Muafaq ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Romi. Romi diduga mengatur jabatan di Kemenag pusat dan daerah. Romi menerima suap dari Muafaq dan Haris. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.

Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Kredit : ponco


Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH