Kasus Korupsi
Pejabat Kemenag Jatim Akui Kumpulkan Uang untuk Kegiatan Menag Lukman Zuhri saat bersaksi di sidang Haris. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Kepala Bidang Penerangan Agama, Zakat, dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Zuhri mengakui dirinya pernah diperintah oleh terdakwa Haris Hasanuddin untuk mengumpulkan uang guna kegiatan Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin di daerahnya.

Hal itu diungkap Zuhri saat bersaksi di sidang perkara dugaan suap jual-beli jabatan untuk terdakwa Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin dan ‎Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi.

Dalam kesaksiannya, Zuhri mengungkapkan bahwa dirinya pernah dipanggil oleh Haris Hasanuddin untuk mengumpulkan uang dari para pejabat Kemenag di Jatim.

"‎Ya itu waktu ada rakertim, Kami tahu-tahu diminta Pak Haris, 'Mas saya minta tolong teman-teman kalau ada yang nitip uang tolong dibantu'," kata Zuhri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin tiba di Gedung KPK (MP/Ponco Sulaksono)
Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin tiba di Gedung KPK (MP/Ponco Sulaksono)

Baca Juga: Menteri Agama Terima Uang dari Tersangka Korupsi Rp10 Juta di Ponpes Tebuireng

Atas instruksi Haris, Zuhri berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp72 juta dari para Kepala Kantor Kemenag se-Jawa Timur‎. Menurut Zuhri, masing-masing pejabat Kemenag, memberikan uang dalam jumlah yang berbeda kisaran Rp1 Juta hingga Rp2 Juta.

‎"Tapi kalau untuk detail untuk apanya saya kurang tahu. Saya hanya mengumpulkan. kemungkinan, persiapan karena sebagai adat ketimuran, kedatangan Bapak Menteri, Pak Polisi yang mengawal minta juga, barangkali ini untuk pimpinan," jelas dia.

Zuhri menjelaskan, uang yang dikumpulkan sebesar Rp72 juta tersebut berasal dari uang saku kegiatan para Kepala Kemenag se-Jatim. Berdasarkan rincian Zuhri, uang sebesar Rp40 hingga Rp50 juta diberikan ke Humas Kemenag Jatim atas perintah Haris Hasanuddin.

‎Kemudian, uang Rp10 juta diberikan kepada Haris Hasanuddin untuk kebutuhan kegiatan Menag Lukman Hakim. Sementara sisanya yakni Rp22 juta, lanjut Zuhri, diminta o‎leh Haris Hasanuddin.

"Untuk yang Rp22 juta saya enggak tau untuk apa. Engga (dicatat) dari kantor mana saja uang Rp72 juta," pungkasnya.

Dalam perkara ini, Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin didakwa oleh Jaksa penuntut umum pada KPK telah menyuap anggota DPR yang juga mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy.

Baca Juga: Lukman Hakim Bungkam dan Kabur saat Ditanya kasus Korupsi di KPK

Selain Romahurmuziy, Haris H‎asanuddin juga didakwa menyuap Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin. Haris didakwa menyuap Romahurmuziy dan Lukman Hakim Saifuddin sebesar Rp325 juta untuk mendapatkan jabatan atau posisi sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.

Menurut Jaksa, Romi dan Lukman mempunyai peran melakukan Intervensi terhadap proses pengangkatan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.‎ Sehingga, Haris Hasanuddin bisa lolos dengan mudah menjadi Kakanwil Kemenag Jatim.

Atas perbuatannya, Haris Hasanuddin didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Baca Juga: KPK: Menag Lukman Hakim Diduga Tak Hanya Terima Suap Rp70 juta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jaksa Agung Diharap Tak Bersandar Keputusan Politik Soal 'Semanggi 1 dan 2'
Indonesia
Jaksa Agung Diharap Tak Bersandar Keputusan Politik Soal 'Semanggi 1 dan 2'

Pada 2001, ada dua mayoritas pandangan terkait kasus Semanggi 1 dan 2

Jegal UU Ciptaker Lewat Legislative Review
Indonesia
Jegal UU Ciptaker Lewat Legislative Review

Legislative review masih berpeluang untuk dilakukan. Akan tetapi, pesimistis upaya tersebut bakal membuahkan hasil.

Digelar Secara Virtual, Perayaan HUT TNI Ke-75 Jadi Momentum Tingkatkan Profesionalisme
Indonesia
Digelar Secara Virtual, Perayaan HUT TNI Ke-75 Jadi Momentum Tingkatkan Profesionalisme

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperingati hari ulang tahun (HUT) yang ke-75 pada Senin (5/10).

Larangan Polisi Tilang SIM Diperpanjang Sampai 31 Agustus
Indonesia
Larangan Polisi Tilang SIM Diperpanjang Sampai 31 Agustus

Lantaran membludaknya pemohon memperpanjang SIM di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan wilayah lain di Indonesia.

Pandemi COVID-19 Masih Tinggi, Warga Solo Diimbau Tidak Pulang Kampung Saat Libur Panjang
Indonesia
Pandemi COVID-19 Masih Tinggi, Warga Solo Diimbau Tidak Pulang Kampung Saat Libur Panjang

"Sebagai Wali Kota Solo saya mengimbau pada semua warga yang di perantauan, agar tidak perlu pulang kampung dulu sebelum vaksin COVID-19 ditemukan," ujar Rudy

Bawa Pisau dan Alat Setrum, Pelaku Pencekikan terhadap Polantas Terancam 10 Tahun Penjara
Indonesia
Bawa Pisau dan Alat Setrum, Pelaku Pencekikan terhadap Polantas Terancam 10 Tahun Penjara

Selain alat sengat listrik, ada senjata lainnya yang diduga pelaku ingin menakut-nakuti.

Pimpinan DPRD Desak Anies Segara Perbanyak Lubang Biopori
Indonesia
Pimpinan DPRD Desak Anies Segara Perbanyak Lubang Biopori

Pemprov harus secepatnya perbanyak pembuatan lubang biopori sebagai penampung air saat musim hujan mengguyur ibu kota.

Nurhadi Gunakan Duit Gratifikasi Rp37 M untuk Beli Mobil Mewah Hingga Renovasi Rumah
Indonesia
Nurhadi Gunakan Duit Gratifikasi Rp37 M untuk Beli Mobil Mewah Hingga Renovasi Rumah

Nurhadi dan Rezky diduga menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi

Ini 8 Calon Hakim Konstitusi yang Lolos Tes Administrasi dan Tertulis
Indonesia
Ini 8 Calon Hakim Konstitusi yang Lolos Tes Administrasi dan Tertulis

Panitia seleksi mengharapkan masukan dari masyarakat

FPI Harus Ikut Aturan Negara
Indonesia
FPI Harus Ikut Aturan Negara

FPI tidak ingin memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) karena dianggap tidak bermanfaat.