Pegiat HAM Kecam Teror dan Ancaman Terhadap Acara Diskusi CLS UGM Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justrice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu (Foto: Dok ICJR)

MerahPutih.Com - Aksi teror terhadap panitia dan narasumber diskusi bertajuk “Persoalan Pemecatan Presiden Di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” menuai kecaman dari pelbagai pihak termasuk pegiat HAM.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justrice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu mendesak pemerintah dan kepolisian untuk melindungi warga negara yang mendapatkan teror dan ancaman itu.

Baca Juga:

Para Mahasiswa di Kabupaten Sleman Wajib Jalani Rapid Test Sebelum Masuk Kuliah

Menurutnya, konstitusi Indonesia menjamin hak setiap orang untuk berpendapat, berkomunikasi, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran. Ini merujuk pada Pasal 28 E dan F Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

ICJR kecam ancaman dan teror terhadap acara diskusi CLS UGM
Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justrice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu (kiri) dalam sebuah diskusi di Jakarta (Foto: antaranews)

Pemberangusan hak ini adalah pembangkangan terhadap konstitusi.

"Setiap pejabat publik mengemban posisinya dengan kewajiban menaati konstitusi dan pelanggaran terhadap konstitusi adalah yang patut untuk menghentikan yang bersangkutan dari posisinya,” ujar Erasmus dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (30/5).

Dia menegaskan diskusi publik merupakan bagian dari kebebasan akademik. Indonesia telah mengikatkan diri pada kovenan Hak Sipil dan Politik.

Aturan itu sudah ada dalam Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan politik.

Bahkan, pada Pasal 13 Kovenan itu menyatakan anggota komunitas akademik, secara individu atau kolektif, bebas untuk mengejar, mengembangkan, dan menyampaikan pengetahuan dan gagasan, melalui penelitian, pengajaran, diskusi, dokumentasi, produksi, dan pembuatan atau penulisan.

Erasmus menyatakan judul diskusi yang digelar oleh Constitutional Law Society (CLS) Universitas Gadjah Mada (UGM) itu tidak melanggar konstitusi dan hak asasi manusia (HAM).

Menurutnya, Pemberhentian presiden diatur dalam Pasal 7A dan B UUD 1945, maka membahas hal tersebut masih dalam koridor konstitusi.

Baca Juga:

Tidak Ada Prestasi Membanggakan dari Firli Cs Selama Pimpin KPK

“Mereka yang menolak membicarakan pemberhentian presiden dalam UUD 1945 sebenarnya sedang menolak isi konstitusi,” jelas dia.

Untuk diketahui, Constitutional Law Society FH UGM (CLS) yang menyelenggarakan diskusi publik soal 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' mendapatkan teror dan Intimidasi hingga ancaman pembunuhan. Bahkan, Guru Besar Hukum Tata Negara FH UII yang diundang menjadi Narasumber dalam diskusi itu pun mengalami teror.

"Pemerintah dan Kepolisian RI harus melindungi warga negara yang mendapatkan teror dan ancaman tersebut," pungkas Erasmus.(Knu)

Baca Juga:

LPSK-BNPT Teken MoU Perlindungan Bagi Para Korban Terorisme

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
2 Opsi Penjemputan WNI Negatif Corona di Kapal Diamond Princess
Indonesia
2 Opsi Penjemputan WNI Negatif Corona di Kapal Diamond Princess

Detailnya menyusul setelah lapor presiden

Djoko 'Joker' Tjandra Berkeliaran, Kinerja Kejagung dan Kemenkum HAM Dipertanyakan
Indonesia
Djoko 'Joker' Tjandra Berkeliaran, Kinerja Kejagung dan Kemenkum HAM Dipertanyakan

Perlu ada pemeriksaan kepada mereka, supaya terang benderang masalahnya

Anak Buah Megawati Desak DPR Hentikan Pembahasan RUU Omnibus Law
Indonesia
Anak Buah Megawati Desak DPR Hentikan Pembahasan RUU Omnibus Law

"Mereka telah memanfaatkan situasi wabah virus corona untuk segera menggolkan RUU Cipta Kerja menjadi UU,” kata Ribka

Libur Panjang, Kendaraan Masuk Tol Solo-Ngawi Naik 143 Persen
Indonesia
Libur Panjang, Kendaraan Masuk Tol Solo-Ngawi Naik 143 Persen

Peningkatan jumlah kendaraan di ruas jalan tol Solo-Ngawi mulai nampak sejak Selasa (27/10). Kenaikan hampir merata baik kendaraan yang melaju dari arah Jakarta-Semarang menuju Ngawi atau sebaliknya.

Sudah Delapan Kali Jemaat HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin Rayakan Natal di Depan Istana
Indonesia
Sudah Delapan Kali Jemaat HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin Rayakan Natal di Depan Istana

Adapun tema Natal GKI Yasmi dan HKBP Filadelfila yang diusung bersama kali ini adalah "Hiduplah sebagai Sahabat Bagi Semua Orang.

   Atasi Kemacetan, Jasa Marga Terapkan Contraflow di Tol Japek KM 65-47 Arah Jakarta
Indonesia
Atasi Kemacetan, Jasa Marga Terapkan Contraflow di Tol Japek KM 65-47 Arah Jakarta

Meningkatnya volume kendaraan di jalur Tol Jakarta-Cikampek membuat PT Jasa Marga menerapkan contraflow di KM 65-47 arah Jakarta mulai pukul 16.40 WIB.

Tjahjo Ancam Pecat PNS Pusat yang Enggak Mau Pindah ke Ibu Kota Baru
Indonesia
Tjahjo Ancam Pecat PNS Pusat yang Enggak Mau Pindah ke Ibu Kota Baru

Negara sudah memberikan pendidikan kepada ASN dengan biaya yang tidak sedikit

 Dapat Dukungan dari Massa Garuda, Purnomo-Teguh Janji Selamatkan Solo
Indonesia
Dapat Dukungan dari Massa Garuda, Purnomo-Teguh Janji Selamatkan Solo

Teguh mengungkapkan yang dimaksud menyelamatkan Kota Solo adalah melanjutkan program kerja wali kota saat ini, FX Hadi Rudyatmo.

KPU Gunungkidul Berhentikan 7 KPPS Positif COVID-19
Indonesia
KPU Gunungkidul Berhentikan 7 KPPS Positif COVID-19

KPU mengambil keputusan ini usai melakukan rapid test yang menyasar 13.300 petugas di 1.900 tempat pemungutan suara (TPS).

Anak Amien Rais Jual Nama Wakil Ketua Komisi III Saat Ribut dengan Petinggi KPK
Indonesia
Anak Amien Rais Jual Nama Wakil Ketua Komisi III Saat Ribut dengan Petinggi KPK

"Bahkan yang bersangkutan sempat mengatakan. "Kamu, Siapa?" dan mengatakan pada Pak Nawawi saat itu, bahwa ia sedang bersama dengan salah satu Wakil Ketua Komisi dari DPR-RI," jelas dia.