Pegawai Tak Lolos TWK Minta Plt Jubir KPK Jujur: Hentikan Pernyataan Sesat Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri berkata jujur soal permintaan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK). Sebanyak 75 pegawai yang dinonaktifkan akibat tak lolos TWK ini meminta Ali berhenti mengeluarkan pernyataan yang sesat.

"Katakanlah kebenaran walau pahit adanya. Pegawai KPK meminta Juru Bicara KPK, sebagai perwakilan resmi lembaga untuk menghentikan pernyataan-pernyataan yang blunder dan sesat," kata perwakilan pegawai KPK Budi Agung Nugroho, Kamis (17/6).

Budi merupakan salah satu kepala satuan tugas (kasatgas) penyidik yang dinonaktifkan akibat tak lolos TWK. Pria yang pernah menangani kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan ini meminta keterbukaan informasi dari KPK.

Baca Juga:

Wakil Ketua KPK Datangi Komnas HAM, Jubir: Putusan Alih Status Pegawai Kolektif Kolegial

"Beberapa orang sebagai perwakilan dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam TWK telah bersurat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK. Ada delapan poin yang diminta pegawai dalam surat permohonan keterbukaan informasi tersebut," ujarnya.

Delapan poin tersebut yakni, pertama soal hasil asesmen TWK yang meliputi tes IMB, tes tertulis dan tes wawancara. Kedua yakni kertas kerja penilaian lengkap dari BKN atas hasil asesmen (untuk semua tahapan tes), yang sekurang-kurangnya memuat metodologi penilaian, kriteria penilaian, rekaman hasil wawancara, analisa asesor, hingga saran dari asesor atau pewawancara.

Ketiga yakni dasar atau acuan penentuan unsur-unsur yang diukur dalam asesmen TWK. Keempat, dasar atau acuan penentuan kriteria memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS). Kelima dasar atau acuan penentuan dan penunjukan asesor.

Kemudian keenam data-data yang diberikan oleh KPK kepada asesor berikut alasan pemberian dan atau dasar hukumnya. Ketujuh kertas kerja asesor. Dan kedelapan yakni soal berita acara penentuan lulus atau tak lulus oleh asessor atau pewawancara.

"Melihat dari karakteristik data yang diminta seharusnya tak butuh waktu lama untuk berkoordinasi dengan BKN sebagai pihak penyelenggara TWK. Apalagi, seharusnya semua data tersebut, sudah tersedia bahkan sebelum TWK berlangsung," kata Budi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Senin (9/3) (Foto: antaranews)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Senin (9/3) (Foto: antaranews)

Budi menyebut, penyerahan data tersebut telah dilakukan di Kantor Menpan RB Tjahjo Kumolo pada 27 April 2021 dengan seremoni khusus.

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf g, perjanjian kerjasama antara KPK dan BKN dalam penyelenggaraan TWK ini, maka KPK berhak untuk memanfaatkan seluruh hasil asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai, laporan pelaksanaan kegiatan TWK dan seluruh data dan dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan TWK tanpa perlu meminta persetujuan BKN.

"Kecuali landasan hukum dan sertifikat asesor yang seharusnya ada sebelum TWK, dibuat backdate seperti Nota Kesepahaman antara BKN dan KPK dalam pelaksanaan TWK," kata Budi.

Menurut Budi, KPK sebagai lembaga penegak hukum dan BKN sebagai lembaga yang mengatur manajemen kepegawaian negara, tidak sepatutnya menyelenggarakan hal-hal yang melawan hukum.

Menurut pegawai KPK lainnya yang tak lulus TWK, yakni Novariza, KPK bertele-tele terkait permintaan keterbukaan informasi yang diminta pegawai. Tidak seperti proses munculnya pasal tes wawasan kebangsaan dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2021 tentang alih status pegawai.

"Jika dalam proses pelaksanaan perkom tersebut KPK bisa cepat dalam berkoordinasi pengundangan yang hanya berlangsung satu hari yang sama, maka permintaan hasil TWK pegawai seharusnya bisa lebih cepat dari itu," kata Novariza.

Baca Juga:

KPK Dalami Pembelian Tanah Nurdin Abdullah yang Diduga dari Hasil Suap

Novariza menyebut, wajar bila para pegawai curiga adanya manipulasi lanjutan yang akan dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Sebab, menurut dia, sejak awal proses TWK direncanakan sudah banyak manipulasi yang terjadi.

"Bagaimana bisa Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di depan Ombudsman yang tengah memeriksa tentang malaadministrasi, tanpa malu mengakui adanya kontrak kerja sama yang sengaja dibuat backdate," kata Novariza

Dalam lembar Perkom Nomor 1 Tahun 2021, kata Novariza, tanggal penetapan dan pengundangan, berlangsung dalam satu hari yang sama, yakni 27 Januari 2021. Belakangan diketahui, kontrak swakelola antara KPK dan BKN dalam pelaksanaan TWK juga dibuat tanggl 27 Januari 2021.

"Prosesnya kilat, sehingga cenderung mencurigakan, tapi giliran kami meminta hasil, prosesnya lamban sekali," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Pimpinan KPK Akhirnya Penuhi Panggilan Komnas HAM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berstatus Siaga, Gunung Merapi Berpotensi Erupsi
Indonesia
Berstatus Siaga, Gunung Merapi Berpotensi Erupsi

peningkatan status gunung yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta itu karena adanya berpotensi erupsi sehingga membahayakan warga.

Kirim Kapal Perusak, AS dan Tiongkok Kembali Bersitegang di Laut China Selatan
Dunia
Kirim Kapal Perusak, AS dan Tiongkok Kembali Bersitegang di Laut China Selatan

Militer Tiongkok mengutuk tindakan pelayaran perdana kapal perang di era Presiden Biden itu, dan mengirim unit angkatan laut dan udara untuk mengikuti dan memperingatkan kapal tersebut.

Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah yang Ditangkap Terus Bertambah
Indonesia
Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah yang Ditangkap Terus Bertambah

Densus 88 Antiteror menangkap tersangka baru terkait Jamaah Islamiyah Jawa Timur.

Komisi D Panggil Pengembang Perumahan Melati Terkait Longsor di Ciganjur
Indonesia
Komisi D Panggil Pengembang Perumahan Melati Terkait Longsor di Ciganjur

Pertemuan itu, kata Ida, akan berlangsung pada Senin (19/10) pekan depan.

Pemerintah dan DPR Didesak Masukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas Prioritas 2021
Indonesia
Pemerintah dan DPR Didesak Masukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas Prioritas 2021

Pemerintah dan DPR dinilai tidak memahami kebutuhan masyarakat terkait regulasi atau aturan hukum.

Pasien Corona Meningkat, PMI Solo Darurat Plasma Konvalesen dan Oksigen
Indonesia
Pasien Corona Meningkat, PMI Solo Darurat Plasma Konvalesen dan Oksigen

"Permintaan plasma konvalesen tidak hanya datang dari Solo saja, tetapi luar Kota Solo. Kami belum bisa memenuhi permintaan itu karena stok kosong," ucap dia.

Kantornya Dibanjiri Karangan Bunga, Fraksi PKS Minta Wartawan Tanya Pengirimnya
Indonesia
Kantornya Dibanjiri Karangan Bunga, Fraksi PKS Minta Wartawan Tanya Pengirimnya

Sebelumnya, puluhan karangan bunga yang mendukung hak interpelasi Formula E berjajar di halaman gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat

Helikopter Jatuh di Cimanggis, Sempat Berputar-putar Tiga Kali
Indonesia
Helikopter Jatuh di Cimanggis, Sempat Berputar-putar Tiga Kali

Helikopter latih mengalami kecelakaan dan jatuh ke Rawa Jemblug, Cibubur, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Koalisi Antikorupsi Sebut Ruwatan KPK untuk Hilangkan Roh Jahat
Indonesia
Koalisi Antikorupsi Sebut Ruwatan KPK untuk Hilangkan Roh Jahat

Ruwatan merupakan tradisi upacara adat untuk membuang sial atau menyelamatkan orang dari gangguan tertentu.