Pegawai Tak Lolos TWK Minta Plt Jubir KPK Jujur: Hentikan Pernyataan Sesat Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri berkata jujur soal permintaan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK). Sebanyak 75 pegawai yang dinonaktifkan akibat tak lolos TWK ini meminta Ali berhenti mengeluarkan pernyataan yang sesat.

"Katakanlah kebenaran walau pahit adanya. Pegawai KPK meminta Juru Bicara KPK, sebagai perwakilan resmi lembaga untuk menghentikan pernyataan-pernyataan yang blunder dan sesat," kata perwakilan pegawai KPK Budi Agung Nugroho, Kamis (17/6).

Budi merupakan salah satu kepala satuan tugas (kasatgas) penyidik yang dinonaktifkan akibat tak lolos TWK. Pria yang pernah menangani kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan ini meminta keterbukaan informasi dari KPK.

Baca Juga:

Wakil Ketua KPK Datangi Komnas HAM, Jubir: Putusan Alih Status Pegawai Kolektif Kolegial

"Beberapa orang sebagai perwakilan dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam TWK telah bersurat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK. Ada delapan poin yang diminta pegawai dalam surat permohonan keterbukaan informasi tersebut," ujarnya.

Delapan poin tersebut yakni, pertama soal hasil asesmen TWK yang meliputi tes IMB, tes tertulis dan tes wawancara. Kedua yakni kertas kerja penilaian lengkap dari BKN atas hasil asesmen (untuk semua tahapan tes), yang sekurang-kurangnya memuat metodologi penilaian, kriteria penilaian, rekaman hasil wawancara, analisa asesor, hingga saran dari asesor atau pewawancara.

Ketiga yakni dasar atau acuan penentuan unsur-unsur yang diukur dalam asesmen TWK. Keempat, dasar atau acuan penentuan kriteria memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS). Kelima dasar atau acuan penentuan dan penunjukan asesor.

Kemudian keenam data-data yang diberikan oleh KPK kepada asesor berikut alasan pemberian dan atau dasar hukumnya. Ketujuh kertas kerja asesor. Dan kedelapan yakni soal berita acara penentuan lulus atau tak lulus oleh asessor atau pewawancara.

"Melihat dari karakteristik data yang diminta seharusnya tak butuh waktu lama untuk berkoordinasi dengan BKN sebagai pihak penyelenggara TWK. Apalagi, seharusnya semua data tersebut, sudah tersedia bahkan sebelum TWK berlangsung," kata Budi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Senin (9/3) (Foto: antaranews)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Senin (9/3) (Foto: antaranews)

Budi menyebut, penyerahan data tersebut telah dilakukan di Kantor Menpan RB Tjahjo Kumolo pada 27 April 2021 dengan seremoni khusus.

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf g, perjanjian kerjasama antara KPK dan BKN dalam penyelenggaraan TWK ini, maka KPK berhak untuk memanfaatkan seluruh hasil asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai, laporan pelaksanaan kegiatan TWK dan seluruh data dan dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan TWK tanpa perlu meminta persetujuan BKN.

"Kecuali landasan hukum dan sertifikat asesor yang seharusnya ada sebelum TWK, dibuat backdate seperti Nota Kesepahaman antara BKN dan KPK dalam pelaksanaan TWK," kata Budi.

Menurut Budi, KPK sebagai lembaga penegak hukum dan BKN sebagai lembaga yang mengatur manajemen kepegawaian negara, tidak sepatutnya menyelenggarakan hal-hal yang melawan hukum.

Menurut pegawai KPK lainnya yang tak lulus TWK, yakni Novariza, KPK bertele-tele terkait permintaan keterbukaan informasi yang diminta pegawai. Tidak seperti proses munculnya pasal tes wawasan kebangsaan dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2021 tentang alih status pegawai.

"Jika dalam proses pelaksanaan perkom tersebut KPK bisa cepat dalam berkoordinasi pengundangan yang hanya berlangsung satu hari yang sama, maka permintaan hasil TWK pegawai seharusnya bisa lebih cepat dari itu," kata Novariza.

Baca Juga:

KPK Dalami Pembelian Tanah Nurdin Abdullah yang Diduga dari Hasil Suap

Novariza menyebut, wajar bila para pegawai curiga adanya manipulasi lanjutan yang akan dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Sebab, menurut dia, sejak awal proses TWK direncanakan sudah banyak manipulasi yang terjadi.

"Bagaimana bisa Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di depan Ombudsman yang tengah memeriksa tentang malaadministrasi, tanpa malu mengakui adanya kontrak kerja sama yang sengaja dibuat backdate," kata Novariza

Dalam lembar Perkom Nomor 1 Tahun 2021, kata Novariza, tanggal penetapan dan pengundangan, berlangsung dalam satu hari yang sama, yakni 27 Januari 2021. Belakangan diketahui, kontrak swakelola antara KPK dan BKN dalam pelaksanaan TWK juga dibuat tanggl 27 Januari 2021.

"Prosesnya kilat, sehingga cenderung mencurigakan, tapi giliran kami meminta hasil, prosesnya lamban sekali," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Pimpinan KPK Akhirnya Penuhi Panggilan Komnas HAM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus COVID-19 di Indonesia Tembus 2 Juta
Indonesia
Kasus COVID-19 di Indonesia Tembus 2 Juta

Pemerintah melaporkan tambahan kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 14.535 kasus per Senin (21/6). Dengan tambahan 14.535, kasus Corona di Indonesia sejak Maret 2020 telah mencapai total 2.004.445 kasus.

Di Tengah Ancaman Omicron, Pemerintah Diminta Tak Lepas Tangan Nasib Pekerja Migran
Indonesia
Di Tengah Ancaman Omicron, Pemerintah Diminta Tak Lepas Tangan Nasib Pekerja Migran

DPR meminta pemerintah juga memperhatikan perlindungan bagi WNI khususnya pekerja migran Indonesia (PMI) di Hongkong.

Kasus Naik, DKI Tegaskan Tes COVID-19 Telah Melebihi Standar WHO
Indonesia
Kasus Naik, DKI Tegaskan Tes COVID-19 Telah Melebihi Standar WHO

"Masyarakat tetap diminta di rumah, laksanakan prokes dengan tanggung jawab dan kerjakan PPKM Darurat sebaik mungkin. Jika kita lakukan tiga hal ini, Inshallah akan terjadi penurunan signifikan," ungkap Wagub.

Warga Mampang Sayangkan Anies Ajukan Banding ke PTUN Jakarta
Indonesia
Warga Mampang Sayangkan Anies Ajukan Banding ke PTUN Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan banding pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal pengerukan Kali Mampang sampai dengan Pondok Jaya.

 Pemkot Bandung Akui Data Vaksinasi Tercecer
Indonesia
Pemkot Bandung Akui Data Vaksinasi Tercecer

"Jika memperhitungkan ketersediaan vaksin, jumlah vaksinator, dan kecepatan penyuntikan kepada masyarakat, insya allah target akan tuntas pada tahun ini," ujar Oded.

Wilujengan Ruwahan, Mangkunegoro X Pimpin Upacara Adat untuk Pertama Kali
Indonesia
Wilujengan Ruwahan, Mangkunegoro X Pimpin Upacara Adat untuk Pertama Kali

Puro Mangkunegaran menggelar acara adat Wilujengan Ruwahan di Pendopo Ageng Puro Mangkunegaran, Kamis (17/3) malam.

Pemerintah Harus Tertibkan Izin Hutan Tanaman Industri
Indonesia
Pemerintah Harus Tertibkan Izin Hutan Tanaman Industri

Izin yang dikelurkan harus lebih diperketat. Karena, fungsi serta manfaat dari lahan yang akan digarap pun harus jelas.

Kuartal 4 2021, Ekonomi Kota Bandung Diproyeksi Tumbuh 1 Persen
Indonesia
Kuartal 4 2021, Ekonomi Kota Bandung Diproyeksi Tumbuh 1 Persen

Yana mengapresiasi upaya-upaya para pelaku bisnis di Kota Bandung yang terus berinovasi dan tetap kreatif menumbuhkan ekonomi di Kota Bandung.

Lurah di Depok yang Nekat Gelar Hajatan saat PPKM Darurat Jadi Tersangka
Indonesia
Lurah di Depok yang Nekat Gelar Hajatan saat PPKM Darurat Jadi Tersangka

Petugas membubarkan kerumunan dan meminta tamu untuk meninggalkan lokasi

DPR Gelar Uji Kelayakan Komisioner KPU-Bawaslu Minggu Pertama Februari
Indonesia
DPR Gelar Uji Kelayakan Komisioner KPU-Bawaslu Minggu Pertama Februari

Para penyelenggara pemilu ke depan tidak hanya memiliki konsep namun memiliki kemampuan menjalankan teknis kepemiluan.