Pegawai KPK Wajib Ikut Upacara Kemerdekaan dari Tempatnya Masing-Masing Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwajibkan mengikuti Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi pada Senin (17/8) pagi sampai dengan selesai dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih pada sore harinya melalui tayangan televisi dari rumah masing-masing.

Kewajiban itu tercantum dalam surat Sekjen KPK bernomor 406/HM.00.00/50-56/08/2020 perihal Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2020.

Baca Juga

KPK Buka Peluang Periksa Dirut Jasa Marga Terkait Korupsi 14 Proyek Waskita Karya

"Upacara dilaksanakan melalui tayangan stasiun televisi dari tempat tinggal masing-masing," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (16/8) malam.

Gedung KPK
Gedung KPK. Foto: ANTARA

Dalam surat itu, setiap pegawai wajib melaporkan kepada atasan masing-masing disertai bukti telah mengikuti upacara yang diikutinya.

"Setiap pegawai KPK diwajibkan pula melaporkan kepada atasannya masing-masing dengan mengirimkan bukti keikutsertaannya mengikuti upacara tersebut," ujarnya.

Baca Juga

Korupsi 14 Proyek Fiktif, KPK Garap Direktur Keuangan Waskita Karya

Sementara untuk pimpinan dan pejabat eselon I KPK akan melaksanakan upacara di Istana Negara secara virtual. Para pimpinan dan pejabat mengikuti upacara dari lantai 16 Gedung Merah Putih KPK.

"Khusus pimpinan dan pejabat eselon I KPK melaksanakan upacara di istana negara secara virtual dari lantai 16 Gedung Merah Putih KPK," pungkas Ali. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
WNI Penderita Corona di Luar Negeri Capai 571 Kasus dan 142 Sembuh
Indonesia
WNI Penderita Corona di Luar Negeri Capai 571 Kasus dan 142 Sembuh

Data terbaru menyebutkan ada penambahan 10 WNI sembuh

Jaksa Kasasi Putusan Bebas Eks Juru Ukur BPN, Ini Kata Kuasa Hukum
Indonesia
Jaksa Kasasi Putusan Bebas Eks Juru Ukur BPN, Ini Kata Kuasa Hukum

"Menteri ATR/BPN harus mendorong aparat penegak hukum untuk membongkar siapa ini yang dapat keuntungan dari kasus Abdul Halim ini," tandas Haris.

Salah Ketik Naskah UU Ciptaker, Yusril: Tetap Sah dan Mengikat
Indonesia
Salah Ketik Naskah UU Ciptaker, Yusril: Tetap Sah dan Mengikat

Yusril menilai, UU 11/2020 tetap sah dan mengikat semua pihak meskipun terdapat kesalahan ketik sebelumnya.

Pasca Penembakan Karyawan Freeport oleh KKB, Begini Kondisi Mimika Saat Ini
Indonesia
Pasca Penembakan Karyawan Freeport oleh KKB, Begini Kondisi Mimika Saat Ini

Pihak TNI dan Polri tetap bersiaga dan meningkatkan kewaspadaan.

PKS Minta Pemerintah Manfaatkan Kemenangan Biden untuk Kepentingan Indonesia
Indonesia
PKS Minta Pemerintah Manfaatkan Kemenangan Biden untuk Kepentingan Indonesia

Pemerintah Indonesia agar memaksimalkan perubahan pucuk pimpinan di Amerika Serikat untuk kepentingan Indonesia secara khusus dalam bidang ekonomi dan pertahanan keamanan.

Ini Stimulus dan Insentif Demi Kelangsungan Bisnis Properti
KPR
Ini Stimulus dan Insentif Demi Kelangsungan Bisnis Properti

Presiden Joko Widodo mengingatkan para pembantunya membuat langkah-terobosan, bekerja lebih cepat, dan optimalisasi serapan anggaran pandemi COVID-19.

Nasib Miris Jurnalis Saat Pandemi COVID-19, Ancaman Kekerasan hingga PHK Massal
Indonesia
Nasib Miris Jurnalis Saat Pandemi COVID-19, Ancaman Kekerasan hingga PHK Massal

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat ada tiga ancaman nyata yang dialami jurnalis di Indonesia di tengah pandemi COVID-19.

IKAPPI: 1.172 Kasus Positif, 142 Pasar Ditutup
Indonesia
IKAPPI: 1.172 Kasus Positif, 142 Pasar Ditutup

IKAPPI juga mendorong agar pemerintah daerah lebih perhatikan terhadap pasar tradisional.

Polisi Didesak Segera Lanjutkan Kasus Dugaan Chat Mesum Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Didesak Segera Lanjutkan Kasus Dugaan Chat Mesum Rizieq Shihab

Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya

KPK Harap Imam Nahrawi Dihukum 10 Tahun Penjara
Indonesia
KPK Harap Imam Nahrawi Dihukum 10 Tahun Penjara

Imam juga dituntut pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp19,1 miliar serta pencabutan hak politik.