Pegawai KPK Pertanyakan Keterlibatan Berbagai Lembaga dalam Keputusan Kepegawaian Gedung KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hotman Tambunan mempertanyakan sikap Ketua KPK Firli Bahuri yang menarik-narik lembaga lain untuk memberhentikan pegawai.

Sikap ini terlihat dari berita acara tanggal 25 Mei 2021 yang berisi keputusan pemberhentian 51 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah menjalani Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Baca Juga:

KPK Dalami Aliran Duit Suap Eks Penyidik Robin Lewat Aliza Gunado

Di dalam berita acara tersebut, ada pimpinan empat lembaga, yakni Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Badan Kepegawaian Negara, yang ikut menandatanganinya.

“Sangat mengherankan, untuk memberhentikan pegawai saja, Ketua KPK merasa perlu mendapat dukungan dari berbagai lembaga, padahal lembaga-lembaga tersebut tidak berwenang memberhentikan pegawai KPK,” kata Hotman dalam keterangannya, Senin (20/6).

Tak hanya lembaga lain, Ketua KPK juga menyeret Dewan Pengawas (Dewas) dalam keputusan pemberhentian pegawai. Namun para pegawai telah mengirimkan surat klarifikasi kepada Dewas, dan Dewas menyatakan tidak ikut serta dalam menyetujui Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

"Karena hal tersebut merupakan kewenangan Pimpinan bukan tugas Dewas sebagaimana Pasal 37B ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujarnya.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Untuk menyampaikan keberatannya secara resmi, Hotman dan sejumlah pegawai mengirimkan surat keberatan yang ditujukan kepada Pimpinan KPK, MenpanRB, Menkumham, Kepala BKN, Kepala LAN, dan Kepala KASN.

“Kami merasa ini adalah bentuk kesewenang-wenangan pejabat negara, tidak ada aturan yang memberi kewenangan kepada mereka untuk ikut memutuskan pengangkatan dan pemecatan pegawai KPK," jelas dia.

Menurut Hotman, perbuatan seperti ini adalah kategori kesewenang-wenangan yang sangat dilarang sebagaimana pasal 17 dan 80 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Baca Juga:

Sumber Anggaran Pembelian Tanah di Munjul Mulai Didalami KPK

Dalam surat keberatan itu pula, pegawai KPK meminta agar Pimpinan KPK, MenpanRB, Menkumham, Kepala BKN, Kepala LAN, dan Kepala KASN, segera mencabut/membatalkan keputusan dimaksud.

“Atau setidaknya mengklarifikasi peran keikutsertaanya yang memutuskan untuk melakukan perampasan hak 75 pegawai tanpa landasan hukum yang sah dan juga agar mencabut stigmanisasi kepada 75 pegawai yang menstigmakan 75 pegawai tidak setia dan tidak taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah,” pungkas Hotman. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Elektabilitas Airlangga Hartarto Dinilai Susah Naik
Indonesia
Elektabilitas Airlangga Hartarto Dinilai Susah Naik

Elektabilitas Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk diusung sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2024 masih jauh panggang dari api.

Ancaman Hujan Intai Tiga Hari Balapan MotoGP Mandalika
Indonesia
Ancaman Hujan Intai Tiga Hari Balapan MotoGP Mandalika

BMKG memperkirakan kawasan Sirkuit MotoGP Mandalika mengalami hujan sedang hingga berat pada 18-20 Maret 2022.

Pandemi Membentuk Kebiasaan Baru Umat dalam Beribadah dan Rayakan Natal
Indonesia
Pandemi Membentuk Kebiasaan Baru Umat dalam Beribadah dan Rayakan Natal

Pelaksanaan ibadah Natal terutama di gereja harus tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan ketat.

Jelang Nataru Penumpang KRL Tembus 400 Ribu Per Hari
Indonesia
Jelang Nataru Penumpang KRL Tembus 400 Ribu Per Hari

Saat ini seluruh protokol kesehatan menggunakan KRL juga tetap berlaku

Besok, DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E
Indonesia
Besok, DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E

DPRD DKI Jakarta berencana akan menggelar rapat parupurna (Rapur) hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan terkait rencana perhelatan mobil balap Formula E pada Selasa (28/9) besok.

Berikut Daftar Layanan yang Didapatkan Jemaah Haji Tahun Ini
Indonesia
Berikut Daftar Layanan yang Didapatkan Jemaah Haji Tahun Ini

Layanan bagi Jamaah Haji 2022 akan terbagi dalam dua kategori besar yakni layanan dalam negeri dan layanan selama berada di Arab Saudi.

Sidang Kasus Perkosaan Santri di Bandung Bakal Digelar Maraton
Indonesia
Sidang Kasus Perkosaan Santri di Bandung Bakal Digelar Maraton

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat itu juga mempertimbangkan hukuman berat bagi WH, yakni hukuman mati atau kebiri.

Kapolri Minta Semua Perusahaan Berikan Cuti Lebih Awal untuk Pegawainya
Indonesia
Kapolri Minta Semua Perusahaan Berikan Cuti Lebih Awal untuk Pegawainya

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta perusahaan swasta agar memberikan jatah cuti mudik Lebaran lebih awal kepada para karyawannya.

Pemprov DKI Target Habiskan Rp 5,1 Triliun Borong Barang Lokal
Indonesia
Pemprov DKI Target Habiskan Rp 5,1 Triliun Borong Barang Lokal

Pemprov DKI Jakarta membelanjakan produk dalam negeri sebesar Rp 5,182 triliun pada APBD Tahun Anggaran 2022. Angka ini merupakan komitmen tertinggi untuk kategori Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia.

Jenderal Andika Diuji Komisi I Sabtu, Masuk ke Paripurna DPR Senin
Indonesia
Jenderal Andika Diuji Komisi I Sabtu, Masuk ke Paripurna DPR Senin

Jumat 5 November 2021, Komisi I DPR melakukan verifikasi administrasi calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.