Pegawai KPK Pertanyakan Keterlibatan Berbagai Lembaga dalam Keputusan Kepegawaian Gedung KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hotman Tambunan mempertanyakan sikap Ketua KPK Firli Bahuri yang menarik-narik lembaga lain untuk memberhentikan pegawai.

Sikap ini terlihat dari berita acara tanggal 25 Mei 2021 yang berisi keputusan pemberhentian 51 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah menjalani Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Baca Juga:

KPK Dalami Aliran Duit Suap Eks Penyidik Robin Lewat Aliza Gunado

Di dalam berita acara tersebut, ada pimpinan empat lembaga, yakni Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Badan Kepegawaian Negara, yang ikut menandatanganinya.

“Sangat mengherankan, untuk memberhentikan pegawai saja, Ketua KPK merasa perlu mendapat dukungan dari berbagai lembaga, padahal lembaga-lembaga tersebut tidak berwenang memberhentikan pegawai KPK,” kata Hotman dalam keterangannya, Senin (20/6).

Tak hanya lembaga lain, Ketua KPK juga menyeret Dewan Pengawas (Dewas) dalam keputusan pemberhentian pegawai. Namun para pegawai telah mengirimkan surat klarifikasi kepada Dewas, dan Dewas menyatakan tidak ikut serta dalam menyetujui Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

"Karena hal tersebut merupakan kewenangan Pimpinan bukan tugas Dewas sebagaimana Pasal 37B ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujarnya.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Untuk menyampaikan keberatannya secara resmi, Hotman dan sejumlah pegawai mengirimkan surat keberatan yang ditujukan kepada Pimpinan KPK, MenpanRB, Menkumham, Kepala BKN, Kepala LAN, dan Kepala KASN.

“Kami merasa ini adalah bentuk kesewenang-wenangan pejabat negara, tidak ada aturan yang memberi kewenangan kepada mereka untuk ikut memutuskan pengangkatan dan pemecatan pegawai KPK," jelas dia.

Menurut Hotman, perbuatan seperti ini adalah kategori kesewenang-wenangan yang sangat dilarang sebagaimana pasal 17 dan 80 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Baca Juga:

Sumber Anggaran Pembelian Tanah di Munjul Mulai Didalami KPK

Dalam surat keberatan itu pula, pegawai KPK meminta agar Pimpinan KPK, MenpanRB, Menkumham, Kepala BKN, Kepala LAN, dan Kepala KASN, segera mencabut/membatalkan keputusan dimaksud.

“Atau setidaknya mengklarifikasi peran keikutsertaanya yang memutuskan untuk melakukan perampasan hak 75 pegawai tanpa landasan hukum yang sah dan juga agar mencabut stigmanisasi kepada 75 pegawai yang menstigmakan 75 pegawai tidak setia dan tidak taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah,” pungkas Hotman. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Batalkan Perayaan Hari Samudera, TNI-AL Fokus Pencarian Sriwijaya Air
Indonesia
Batalkan Perayaan Hari Samudera, TNI-AL Fokus Pencarian Sriwijaya Air

"Operasi kemanusiaan lebih penting dan utama sehingga peringatan Hari Dharma Samudera kita batalkan, supaya fokus dalam SAR," ujar KSAL Yudo.

Kemenkes Klaim Belum Ada Bukti Kebocoran Data di PeduliLindungi
Indonesia
Kemenkes Klaim Belum Ada Bukti Kebocoran Data di PeduliLindungi

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim belum ada bukti kebocoran data pribadi di aplikasi PeduliLindungi.

Alasan Djoko Tjandra Tak Pantas Dituntut Hanya 4 Tahun Penjara
Indonesia
Alasan Djoko Tjandra Tak Pantas Dituntut Hanya 4 Tahun Penjara

Model ini sebenarnya tidak layak bagi seorang Djoko S Tjandra

Hasil Korupsi Asabri Diduga Digunakan Pelaku untuk Beli Lahan Tambang hingga Kapal
Indonesia
Hasil Korupsi Asabri Diduga Digunakan Pelaku untuk Beli Lahan Tambang hingga Kapal

"Penyitaan dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara akibat kasus korupsi di PT Asabri. Total kerugian negara atas rasuah itu mencapai Rp23,7 triliun," kata Leonard Even Ezer Simajuntak

Ledakan Kilang Minyak Balongan, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Tak Terganggu
Indonesia
Ledakan Kilang Minyak Balongan, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Tak Terganggu

Kilang minyak PT Pertamina RU VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat meledak, Senin (29/3) dini hari.

Pemerintah Keluarkan SUN Valuta Asing Sebesar 4 Miliar
Indonesia
Pemerintah Keluarkan SUN Valuta Asing Sebesar 4 Miliar

Keseluruhan transaksi mendapatkan harga yang kompetitif, dengan final pricing yang berada pada level yang paling ketat untuk semua seri dan mencapai negative new issue premium yang signifikan.

KemenPAN RB Buka Formasi CPNS Disabilitas, Pelamar Wajib Kirim Video Keseharian
Indonesia
KemenPAN RB Buka Formasi CPNS Disabilitas, Pelamar Wajib Kirim Video Keseharian

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) membuka kebutuhan formasi bagi penyandang disabilitas dalam calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021.

PA 212 Cs Bakal Geruduk Istana, Kapolda Metro Pastikan Pengamanan Bakal Diperketat
Indonesia
PA 212 Cs Bakal Geruduk Istana, Kapolda Metro Pastikan Pengamanan Bakal Diperketat

Polda Metro Jaya siap mengamankan aksi demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang digelar oleh Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI pada Selasa (13/10).

PT KAI Bantah Persulit Penumpang KRL yang Tidak Bawa HP
Indonesia
PT KAI Bantah Persulit Penumpang KRL yang Tidak Bawa HP

Anne Purba mengaku, pihaknya belum pernah menerima laporan

Jokowi Minta Pengadaan Vaksin Dilakukan dengan Hati-hati
Indonesia
Jokowi Minta Pengadaan Vaksin Dilakukan dengan Hati-hati

Pemerintah menyatakan bahwa masih terjadi penularan virus corona di masyarakat yang menyebabkan jumlah kasus COVID-19 terus bertambah.