Pegawai KPK Minta Firli Bahuri Cs Tindaklanjuti Rekomendasi Komnas HAM Perwakilan 75 pegawai KPK, Yudi Purnomo Yudi Purnomo Harahap memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KPK. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pd/am.

MerahPutih.com - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) meminta Pimpinan KPK menindaklanjuti rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Diketahui, Komnas HAM menyatakan penyelenggaraan TWK pegawai KPK sebagai syarat peralihan status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melanggar HAM.

Baca Juga

Tak ke KPK, Komnas HAM Langsung Laporkan Hasil Temuan TWK ke Jokowi

"Sehingga pelanggaran HAM yang terjadi tidak berlanjut, kemudian menimbulkan dampak yang serius. Termasuk untuk segera mengangkat pegawai KPK yang dinyatakan TMS untuk menjadi ASN," kata Perwakilan 75 pegawai KPK, Yudi Purnomo, Rabu (18/8).

Menurut dia, temuan Komnas HAM mengungkap sisi lain dari TWK yang bukan hanya sarat dengan maladministrasi sesuai temuan Ombudsman, namun juga memuat perbuatan yang melanggar 11 bentuk HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional.

"Pelanggaran yang ditemukan Komnas HAM tersebut sangat serius. Mulai dari perlindungan hak perempuan sampai dengan penghilangan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan," ujarnya.

Perwakilan 75 pegawai KPK, Yudi Purnomo Yudi Purnomo Harahap memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KPK. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pd/am.

Ketua Wadah Pegawai KPK ini menilai, pelanggaran berdasarkan temuan Komnas HAM menunjukkan terdapat permasalahan yang lebih luas dalam pelaksanaan TWK.

Temuan tersebut, menurut dia, memperkaya validasi Ombudsman yang menyebutkan adanya pelanggaran dalam prosedur pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan TWK.

"Bukti dan validasi ini menjadikan penggunaan hasil TWK sebagai dasar pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN tidak memiliki legitimasi baik dari sisi hukum maupun norma," tegas Yudi.

Sebelumnya Komnas HAM menyatakan penyelenggaraan TWK pegawai KPK sebagai syarat peralihan status pegawai menjadi ASN melanggar HAM. Hal itu disimpulkan berdasarkan pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terhadap aduan 75 pegawai KPK tidak lulus TWK.

Sedikitnya terdapat 11 bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada proses asesmen TWK.

Kesebelas bentuk HAM yang dilanggar tersebut antara lain hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak untuk tidak didiskriminasi, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi, hak atas privasi, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, serta hak atas kebebasan berpendapat. (Pon)

Baca Juga

Temuan Komnas HAM Tambah Validasi Dugaan Pelanggaran TWK KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kota Bandung Belum 100 Persen Bebas Dari Buang Air Besar Sembarangan
Indonesia
Kota Bandung Belum 100 Persen Bebas Dari Buang Air Besar Sembarangan

Pemkot Bandung menargetkan 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua.

81.915 Spesimen Diperiksa, 4.279 Terbuktif Positif COVID-19
Indonesia
81.915 Spesimen Diperiksa, 4.279 Terbuktif Positif COVID-19

Jumlah masyarakat Indonesia yang disuntik vaksin COVID-19 dosis kedua terus bertambah. Total 170.298.804 orang telah menerima vaksin lengkap.

Pemerintah Larang Ekspor Produk Hasil Kelapa Sawit Mulai Malam Ini
Indonesia
Pemerintah Larang Ekspor Produk Hasil Kelapa Sawit Mulai Malam Ini

Pemerintah secara resmi melarang ekspor semua produk hasil kelapa sawit ke luar negeri baik CPO, RPO, RDB Palm Olein, Pome dan Use Coocking Oil.

Legislator Golkar Dukung Pelaksanaan PTM
Indonesia
Legislator Golkar Dukung Pelaksanaan PTM

DKI Jakarta tetap melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) serentak pada Senin, (3/1) meski COVID-19 varian Omicron mulai merebak.

Menag Ucapkan Permintaan Maaf pada Jemaah Haji
Indonesia
Menag Ucapkan Permintaan Maaf pada Jemaah Haji

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, meminta maaf kepada jamaah haji jika layanan yang diberikan selama di Tanah Suci masih kurang dari yang diharapkan.

Seluruh Daerah di Indonesia PPKM Level 1, Berikut Aturan Terbarunya
Indonesia
Seluruh Daerah di Indonesia PPKM Level 1, Berikut Aturan Terbarunya

Dengan status Level 1, sejumlah kegiatan bisa dilakukan dengan kapasitas 100 persen.

Intip, Pesan Khusus Jokowi untuk Pembalap Indonesia Moto3 Mario Aji
Indonesia
Intip, Pesan Khusus Jokowi untuk Pembalap Indonesia Moto3 Mario Aji

Ternyata, Jokowi memiiki pesan khusus kepada Mario Suryo Aji yang akan turun di ajang Moto3 Mandalika.

DPR Desak Pemerintah Hentikan PTM Jika Kasus Omicron Naik
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Hentikan PTM Jika Kasus Omicron Naik

"Dan pemerintah tidak boleh menghilangkan hak orang tua untuk khawatir dan lebih berhati-hati terhadap kesehatan anaknya,” tutup dia.

Mabes Polri Akui Petugas Jaga Lalai Saat Insiden Penganiayaan M Kece
Indonesia
Mabes Polri Akui Petugas Jaga Lalai Saat Insiden Penganiayaan M Kece

Kepala Rutan Bareskrim Polri AKP IS juga dinilai telah lalai

Kejagung Tahan Surya Darmadi
Indonesia
Kejagung Tahan Surya Darmadi

Ia ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan kelapa sawit yang merugikan keuangan negara Rp 78 triliun.