Pegawai KPK Cabut Permohonan MK, Ini Alasannya Gedung KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Sembilan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut permohonannya.

Para pegawai KPK yang diwakili sembilan pegawai sebagai pemohon mengajukan uji materi atas Pasal 69 B ayat (1) dan 69C UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang mengatur tentang alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Baca Juga

Ketersediaan Tempar Tidur Kosong di RSD Wisma Atlet Diperkirakan Tinggal Hitungan Hari

"Sebanyak sembilan pegawai KPK yang menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mencabut permohonannya pada 18 Juni 2021," kata perwakilan pegawai, Hotman Tambunan dalam keterangan tertulis, Selasa (22/6).

Hotman menjelaskan alasan pihaknya mencabut permohonan uji materi tersebut. MK telah memberikan payung hukum secara tegas terkait alih status Pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Putusan Nomor 870/PUU-XVII/2019.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Dalam pertimbangan putusan itu, MK menyatakan adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK.

Oleh karena itu, MK perlu menegaskan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun.

Baca Juga

Pegawai KPK Pertanyakan Keterlibatan Berbagai Lembaga dalam Keputusan Kepegawaian

Menurut para pegawai, pertimbangan putusan MK tersebut bersifat mengikat untuk semua pihak. "Sehingga, dua alasan tersebut secara tegas dan jelas sudah memberikan pedoman hukum dalam mengalihkan status pegawai KPK menjadi ASN," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kabar Gembira, Nakes Dapat Kelebihan Insentif Tidak Perlu Transfer Balik
Indonesia
Kabar Gembira, Nakes Dapat Kelebihan Insentif Tidak Perlu Transfer Balik

Untuk faskes pelayanan COVID-19 yang dibiayai oleh APBD (RSUD dan puskesmas), sumber dana insentif nakes pelayanan COVID-19 dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah, bukan melalui DIPA Kementerian Kesehatan.

Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tangerang Lompati Target
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tangerang Lompati Target

Kabupaten Tangerang diklaim mencapai target 70 persen pencapaian target minimal vaksinasi COVID-19 yang ditetapkan pemerintah.

Surat Dakwaan Jadi Koridor, Hakim Diperkirakan Tak Jatuhkan Vonis Mati ke Heru Hidayat
Indonesia
Surat Dakwaan Jadi Koridor, Hakim Diperkirakan Tak Jatuhkan Vonis Mati ke Heru Hidayat

Menurut Petrus, hakim bakal menolak tuntutan JPU terhadap Heru Hidayat

Anies Klaim BOR RS COVID-19 di Jakarta 22 Persen
Indonesia
Anies Klaim BOR RS COVID-19 di Jakarta 22 Persen

Tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) rumah sakit COVID-19 di Jakarta sudah semakin menurun.

Permudah Warga Bayar Pajak, DKI Tambah Gerai SAMSAT di Mal
Indonesia
Permudah Warga Bayar Pajak, DKI Tambah Gerai SAMSAT di Mal

Pemprov DKI menambah gerai terbaru yang berlokasi di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Kramat Jati, Jakarta Timur dan Mal Metro Kebayoran, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Perwira Polisi Pemeras Wali Kota Tanjungbalai Layak Dihukum Mati dan Dipecat
Indonesia
Perwira Polisi Pemeras Wali Kota Tanjungbalai Layak Dihukum Mati dan Dipecat

Bahkan, dengan adanya dua kasus ini publik akan menilai kok KPK saat ini bisa diisi oleh pencuri dan tukang peras?

Polisi Bongkar Peredaran Narkoba dan Miras Ilegal di Markas Ormas
Indonesia
Polisi Bongkar Peredaran Narkoba dan Miras Ilegal di Markas Ormas

Polres Metro Tangerang Kota menggerebeg markas organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) di Kecamatan Cibodas.

Komisi III Minta Kajian Revisi UU ITE Segera Diserahkan ke DPR
Indonesia
Komisi III Minta Kajian Revisi UU ITE Segera Diserahkan ke DPR

Pembahasan revisi UU ITE harus berdasarkan kesepakatan tidak hanya pemerintah

[HOAKS atau FAKTA]: Ide Film Animasi Upin dan Ipin Dari Kisah Nyata
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ide Film Animasi Upin dan Ipin Dari Kisah Nyata

Ide asal cerita Upin & Ipin adalah dari Hajah Ainon yang juga pelakon suara opah.

Vaksinasi Tahap III Targetkan Masyarakat Marjinal dan Paling Rentan
Indonesia
Vaksinasi Tahap III Targetkan Masyarakat Marjinal dan Paling Rentan

Untuk jenis vaksin pada tahap tiga ini nanti, pemerintah mengimbau masyarakat tidak pilih-pilih merek vaksin