Pegawai Duga KPK Bersiasat Tutupi Hasil TWK Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

MerahPutih.com - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterbukaan hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK.

Dua pegawai yang pertama meminta keterbukaan hasil adalah Iguh Sipurba dan Hotman Tambunan sejak 31 Mei 2021 lalu. Iguh dan Hotman merupakan bagian dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK.

PPID KPK yang dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat telah membalas permintaan informasi pada Jumat (11/6) lalu. Namun, ada yang dinilai aneh dalam jawaban yang diberikan.

Baca Juga:

Komnas HAM Dinilai Berat Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK

Dalam jawaban tersebut, PPID KPK menyatakan masih melakukan koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pemenuhan informasi tersebut.

“Padahal sudah ada serah terima hasil TWK dari Kepala BKN kepada KPK sejak 27 April 2021,” kata Iguh dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (14/6).

Maka, lanjut Iguh, sudah sepatutnya hasil TWK seluruh pegawai telah berada di KPK. Apalagi, kata Hotman Tambunan, Ketua KPK Firli Bahuri pernah menyatakan seluruh hasil tes pegawai tersimpan di lemari besi yang ada di KPK.

“Kalau untuk memberi hasil tes kepada kami masih harus koordinasi lagi dengan BKN, lalu apa yang ada di lemari besi yang disebut Pak Firli itu?” ujar Hotman.

Ilustrasi - Mahasiswa UNS Solo berunjuk rasa di Solo, Jawa Tengah, Senin (7-6-2021). ANTARAFOTO/Maulana Surya/rwa.
Ilustrasi - Mahasiswa UNS Solo berunjuk rasa di Solo, Jawa Tengah, Senin (7-6-2021). ANTARAFOTO/Maulana Surya/rwa.

Hotman menduga, koordinasi yang disebut dalam balasan PPID KPK merupakan siasat untuk menghindari penyampaian hasil secara transparan. Padahal, kata Hotman, hasil tersebut merupakan hak bagi pihak yang diasesmen TWK.

“Kami akan terus menuntut keterbukaan data dan informasi sesuai jalur yang disediakan hukum dan aturan perundangan yang berlaku,” kata Hotman.

Dalam Perkom 1 Tahun 2021 pasal 5 ayat (4) disebutkan alih status pegawai KPK menjadi ASN bersifat asesmen. Aturan lain, yakni pasal 7 ayat (6) Perka-BKN Nomor 26 Tahun 2019 mengamanatkan penyelenggaraan penilaian kompetensi wajib menganut prinsip transparansi. Artinya, hasil penilaian kompetensi harus dapat diketahui oleh yang dinilai.

Baca Juga:

Soal Polemik TWK, Pimpinan KPK Sampaikan Ini ke Ombudsman

Secara bertahap dan individual, para pegawai yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat setelah asesmen TWK, meminta informasi hasil tes kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data KPK. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan pasal 18 ayat (2) huruf a, pemilik hasil berhak meminta hasil dengan memberi persetujuan tertulis.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan. (Pon)

Baca Juga:

Datangi Ombudsman Terkait TWK, Pimpinan KPK Hargai Tupoksi ORI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Masih Pikirkan Posisi yang Pas untuk Novesl Baswedan Cs
Indonesia
Polri Masih Pikirkan Posisi yang Pas untuk Novesl Baswedan Cs

Polri masih memikirkan penempatan posisi 57 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk jadi ASN di Korps Bhayangkara.

Mahfud MD Soroti Ancaman Komjen Listyo ke Polisi Terlibat Narkoba Minim Pujian
Indonesia
Mahfud MD Soroti Ancaman Komjen Listyo ke Polisi Terlibat Narkoba Minim Pujian

Ada sejumlah jawaban Listyo Sigit yang kemudian mendapatkan applause dari para anggota Komisi III.

Pemerintah Tarik RUU KUHP Dari Prolegnas 2021
Indonesia
Pemerintah Tarik RUU KUHP Dari Prolegnas 2021

Pengeluaran tiga RUU disusul pula dengan usulan tiga RUU baru dari pemerintah. Tiga RUU usulan baru pemerintah.

Lebih dari 50 Calon Penumpang Kereta Api di Cirebon Positif COVID-19
Indonesia
Lebih dari 50 Calon Penumpang Kereta Api di Cirebon Positif COVID-19

Sedangkan yang dinyatakan positif tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan

Ini Alasan Pemilik Mobil RI 1 Palsu Nekat Terobos Mabes Polri
Indonesia
Ini Alasan Pemilik Mobil RI 1 Palsu Nekat Terobos Mabes Polri

Mobil tersebut dimiliki oleh seorang oknum anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sengaja menggunakan pelat palsu RI 1 untuk mencari perhatian.

Ini Syarat bagi Pengunjung yang Ingin Masuk Jakarta International Velodrome
Indonesia
Ini Syarat bagi Pengunjung yang Ingin Masuk Jakarta International Velodrome

Jakarta International Velodrome (JIV) yang berada di Rawamangun, Jakarta Timur, kembali dibuka untuk umum mulai hari ini Senin (30/8). Namun, ada syaratnya, bagi warga yang masuk harus sudah divaksin.

Lonjakan Kasus COVID-19 Tak Terkendali, Satgas Peringatkan Warga
Indonesia
Lonjakan Kasus COVID-19 Tak Terkendali, Satgas Peringatkan Warga

Angka kasus virus corona (COVID-19) di Indonesia telah menembus angka satu juta.

Dewas KPK Tolak Laporkan Lili Pintauli Secara Pidana
Indonesia
Dewas KPK Tolak Laporkan Lili Pintauli Secara Pidana

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menolak melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar secara pidana.

Menteri PUPR Bakal Ganti Jembatan-Jembatan Tua di Jawa Tengah
Indonesia
Menteri PUPR Bakal Ganti Jembatan-Jembatan Tua di Jawa Tengah

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono akan mengganti jembatan-jembatan lama yang dibangun sejak 1970-1980 di wilayah Jawa Tengah.

Kimia Farma Bebas Tugaskan Karyawannya yang Ditangkap Densus 88
Indonesia
Kimia Farma Bebas Tugaskan Karyawannya yang Ditangkap Densus 88

Direktur Utama PT Kimia Farma, Verdi Budidarmo menyatakan, sanksi tegas yang diberikan kepada S berupa skors atau pembebasan tugas sementara waktu.