Pegawai Duga KPK Bersiasat Tutupi Hasil TWK Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

MerahPutih.com - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterbukaan hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK.

Dua pegawai yang pertama meminta keterbukaan hasil adalah Iguh Sipurba dan Hotman Tambunan sejak 31 Mei 2021 lalu. Iguh dan Hotman merupakan bagian dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK.

PPID KPK yang dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat telah membalas permintaan informasi pada Jumat (11/6) lalu. Namun, ada yang dinilai aneh dalam jawaban yang diberikan.

Baca Juga:

Komnas HAM Dinilai Berat Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK

Dalam jawaban tersebut, PPID KPK menyatakan masih melakukan koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pemenuhan informasi tersebut.

“Padahal sudah ada serah terima hasil TWK dari Kepala BKN kepada KPK sejak 27 April 2021,” kata Iguh dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (14/6).

Maka, lanjut Iguh, sudah sepatutnya hasil TWK seluruh pegawai telah berada di KPK. Apalagi, kata Hotman Tambunan, Ketua KPK Firli Bahuri pernah menyatakan seluruh hasil tes pegawai tersimpan di lemari besi yang ada di KPK.

“Kalau untuk memberi hasil tes kepada kami masih harus koordinasi lagi dengan BKN, lalu apa yang ada di lemari besi yang disebut Pak Firli itu?” ujar Hotman.

Ilustrasi - Mahasiswa UNS Solo berunjuk rasa di Solo, Jawa Tengah, Senin (7-6-2021). ANTARAFOTO/Maulana Surya/rwa.
Ilustrasi - Mahasiswa UNS Solo berunjuk rasa di Solo, Jawa Tengah, Senin (7-6-2021). ANTARAFOTO/Maulana Surya/rwa.

Hotman menduga, koordinasi yang disebut dalam balasan PPID KPK merupakan siasat untuk menghindari penyampaian hasil secara transparan. Padahal, kata Hotman, hasil tersebut merupakan hak bagi pihak yang diasesmen TWK.

“Kami akan terus menuntut keterbukaan data dan informasi sesuai jalur yang disediakan hukum dan aturan perundangan yang berlaku,” kata Hotman.

Dalam Perkom 1 Tahun 2021 pasal 5 ayat (4) disebutkan alih status pegawai KPK menjadi ASN bersifat asesmen. Aturan lain, yakni pasal 7 ayat (6) Perka-BKN Nomor 26 Tahun 2019 mengamanatkan penyelenggaraan penilaian kompetensi wajib menganut prinsip transparansi. Artinya, hasil penilaian kompetensi harus dapat diketahui oleh yang dinilai.

Baca Juga:

Soal Polemik TWK, Pimpinan KPK Sampaikan Ini ke Ombudsman

Secara bertahap dan individual, para pegawai yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat setelah asesmen TWK, meminta informasi hasil tes kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data KPK. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan pasal 18 ayat (2) huruf a, pemilik hasil berhak meminta hasil dengan memberi persetujuan tertulis.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan. (Pon)

Baca Juga:

Datangi Ombudsman Terkait TWK, Pimpinan KPK Hargai Tupoksi ORI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Keselamatan Transportasi Udara
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Keselamatan Transportasi Udara

Pimpinan DPR meminta agar pemerintah lebih memerhatikan dan meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan transportasi penerbangan.

Ridwan Kamil: Harga Vaksin COVID Ditentukan Pemerintah Pusat
Indonesia
Ridwan Kamil: Harga Vaksin COVID Ditentukan Pemerintah Pusat

Skema vaksin mandiri diklaim Ridwan Kamil disambut baik masyarakat. Alasanya, mereka tidak harus antre di Puskesmas tapi bisa datang ke klinik pribadi.

Luhut Minta Perketat Pencegahan COVID-19, Ini Tanggapan Satpol PP DKI
Indonesia
Luhut Minta Perketat Pencegahan COVID-19, Ini Tanggapan Satpol PP DKI

Satgas COVID-19 DKI Jakarta akan mengevaluasi penerapan PSBB terkait arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Periksa Kepala BKN, Komnas HAM Bakal Dalami Penggagas TWK
Indonesia
Periksa Kepala BKN, Komnas HAM Bakal Dalami Penggagas TWK

Komnas HAM bakal mendalami penggagas tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN.

Langgar Prokes, 38 Perusahaan di Jaksel Dapat Sanksi
Indonesia
Langgar Prokes, 38 Perusahaan di Jaksel Dapat Sanksi

Dari 50 perusahaan tersebut, 12 perusahaan telah mematuhi protokol kesehatan, sedangkan 38 lainnya belum patuh

Kadis Peternakan Sultra Meninggal Dunia akibat COVID-19
Indonesia
Kadis Peternakan Sultra Meninggal Dunia akibat COVID-19

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara (Sultra) Budianti Kadidaa dikabarkan meninggal dunia.

Anies dan Riza tak Sejalan soal Aturan Larangan Skateboard di Atas Trotoar
Indonesia
Anies dan Riza tak Sejalan soal Aturan Larangan Skateboard di Atas Trotoar

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wagub Riza Patria tak sejalan soal aturan larangan permainan skateboard di atas trotoar.

Pemkot Surabaya Masifkan Bayar Parkir Digital
Indonesia
Pemkot Surabaya Masifkan Bayar Parkir Digital

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus kembangkan pembayaran digital di sejumlah titik parkir melalui Dinas Perhubungan (Dishub).

[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Sebut Vaksinasi COVID Hanya Buat Peserta BPJS Kesehatan Aktif
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Sebut Vaksinasi COVID Hanya Buat Peserta BPJS Kesehatan Aktif

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa vaksinasi Covid-19 diberikan gratis untuk semua rakyat Indonesia dan tidak ada kaitannya dengan keanggotaan BPJS Kesehatan.

Lokasi Black Box Pesawat Sriwijaya Air Ditemukan
Indonesia
Lokasi Black Box Pesawat Sriwijaya Air Ditemukan

Pencarian bangkai pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di perairan utara Jakarta menemui titik terang.