Peduli Penyandang Disabilitas, Pemprov DKI Distribusikan 198 Alat Bantu Fisik Kaum disabilitas enggak cengeng di tengah pandemi (Foto: Pexels/Judita TamoŇ°i?nait?)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta telah mendistribusikan sebanyak 198 Alat Bantu Fisik (ABF) kepada penyandang disabilitas.

Sebanyak 14 orang berkebutuhan khusus telah menerima kaki palsu, 1 tangan palsu, 177 kursi roda, 4 buah tongkat kaki tiga, dan 2 buah tongkat walker.

Dinsos DKI berjanji terus melakukan pemenuhan kebutuhan ABF bagi Penyandang Disabilitas. Adapun ABF yang disiapkan berupa Hearing Aid, Kursi Roda, Kruk, Walker, Tongkat Netra, Kaki Palsu, dan Tangan Palsu.

Baca Juga

644 Pelanggar Protokol Kesehatan di Cirebon Dihukum Ucapkan Pancasila

Kepala Dinsos DKI, Irmansyah menjelaskan, mekanisme pengajuan permohonan ABF dapat dikoordinasikan langsung dengan Satuan Pelaksana (Satpel) Sosial dan Pendamping Sosial di tiap Kecamatan.

"Hal utama yang perlu dilakukan warga adalah menyiapkan berkas yang dipersyaratkan. Pertama, harus ada PM 1 (surat pengantar) dari Kelurahan setempat, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan foto seluruh badan ukuran 3R," ujar Irmansyah, pada Senin (28/9).

Sambung Irmansyah, tim Suku Dinas Sosial lima Wilayah Kota Administrasi bersama Satpel Sosial Kecamatan melakukan visitasi dan assessment kepada calon penerima ABF.

Setelah dilakukan assessment dan dinyatakan layak menerima bantuan, lanjut Irmansyah, ABF lantas diberikan kepada penerima bantuan.

Baca Juga

Ribuan Warga di Jakarta Dikenai Sanksi Sosial Langgar Protokol Kesehatan

"Penerima bantuan menerima ABF, serta dilakukan penandatanganan berita acara serah-terima barang. Diharapkan, dengan adanya penyerahan ABF ini, penerima bantuan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala," pungkasnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Mau Solo Kembali Zona Merah COVID-19, Gibran Larang ASN Mudik Lebaran
Indonesia
Tak Mau Solo Kembali Zona Merah COVID-19, Gibran Larang ASN Mudik Lebaran

"Zona merah di Solo tidak ada lagi. Jadi harus dipertahankan. Jangan sampai usaha yang kita lakukan sia-sia dan kita harus mengulangnya dari awal. Maka ASN dilarang mudik Lebaran," tutur dia.

MK Mulai Sidangkan 35 Sengketa Pilkada
Indonesia
MK Mulai Sidangkan 35 Sengketa Pilkada

Sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang diregistrasi terdiri atas sengketa pemilihan gubernur sebanyak tujuh perkara, bupati 112 perkara dan wali kota 13 perkara.

Momentum Imlek, PP Muhammadiyah Suarakan Semangat Kebersamaan dan Toleransi
Indonesia
Momentum Imlek, PP Muhammadiyah Suarakan Semangat Kebersamaan dan Toleransi

Muhammadiyah mendoakan agar kegiatan Imlek Nasional (Imleknas) 2021 yang digelar Sabtu (20/1) mendatang secara vitual berjalan lancar.

Nakes yang Mesum Sesama Jenis di RSD Wisma Atlet Dipecat
Indonesia
Nakes yang Mesum Sesama Jenis di RSD Wisma Atlet Dipecat

Untuk oknum nakes semalam sudah diperiksa di Polres Jakarta Pusat

Ketidakpatuhan Protokol Kesehatan Jadi Ancaman Nyawa Tenaga Medis
Indonesia
Ketidakpatuhan Protokol Kesehatan Jadi Ancaman Nyawa Tenaga Medis

Sejumlah tenaga medis kini dalam ancaman pasca-lonjakan penderita COVID-19.

Jelang Lebaran, Posko Aduan Kemenaker Terima Ratusan Aduan Pembayaran THR
Indonesia
Jelang Lebaran, Posko Aduan Kemenaker Terima Ratusan Aduan Pembayaran THR

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, ada 194 laporan pembayaran THR selama kurun waktu 20 sd 23 April 2021.

Kemenkes Sematkan Jaktim Masuk PPKM Level 1, Begini Jawaban Wagub Riza
Indonesia
Kemenkes Sematkan Jaktim Masuk PPKM Level 1, Begini Jawaban Wagub Riza

"Level 1 artinya penularan tidak terjadi, namun ada keterbatasan penerapan upaya pencegahan penularan. Atau, ada kasus tapi masih dapat dikendalikan melalui tindakan efektif di sekitar kasus atau klaster kasus," papar Riza.

Ketua MPR: Warung Tetap Diperbolehkan Beroperasi
Indonesia
Ketua MPR: Warung Tetap Diperbolehkan Beroperasi

Target 1 juta vaksinasi per hari masih belum bisa terlaksana

Masuk ke Seluruh Fasilitas Publik Bakal Diwajibkan Pakai Aplikasi Peduli Lindungi
Indonesia
Masuk ke Seluruh Fasilitas Publik Bakal Diwajibkan Pakai Aplikasi Peduli Lindungi

Penggunaan Peduli Lindungi agar mencegah laju pertumbuhan COVID-19 di tengah pelonggaran aktivitas warga yang saat ini telah berlaku.

Menteri Dapat Bintang Mahaputera, Moeldoko: Posisi di Kabinet Belum Aman
Indonesia
Menteri Dapat Bintang Mahaputera, Moeldoko: Posisi di Kabinet Belum Aman

Menurut Moeldoko, penganugerahan tanda kehormatan tidak menjamin posisi seorang menteri aman.